HARI-HARI PERINGATAN
Momen-momen Penuh Makna

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

1 Jan = Hari Perdamaian Dunia

2 Jan = Hari Peringatan Legiun veteran RI

3 Jan = Hari Bakti Departmen Agama RI

8 Jan = Hari wafatnya P. Diponegoro

10 Jan = Peringatan Hari Tritura

11 Jan = Hari wafatnya Husni Tamrin (1914)

12 Jan = Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (1970)

15 Jan = Hari Dharma Samudra – peringatan Peristiwa Mtb Macan Tutul Yos Sudarso (1962)

25 Jan = Hari Gizi Nasional – Hari Gizi Makanan Internasional

27 Jan = Hari Internasional Holocaust

28 Jan = Hari Kusta Sedunia

29 Jan = Hari wafatnya Jend Sudirman (1950)

4 JANUARI 1946 – YOGYA IBUKOTA RI: KETIKA INDONESIA BERGANTUNG PADA YOGYA

Oleh Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (4 Januari 2008)

Yogyakarta menjadi termasyur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu!” (Presiden Soekarno)

Yogyakarta memainkan peran kunci pada masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia. Bahkan, bisa dikatakan bahwa Yogyakarta merupakan salah satu (bukan satu-satunya) fondasi bagi terbangunnya republik ini. Hal itu karena ”nagari” Yogyakarta sudah ada sebelum RI ada. Belanda sendiri mengakui eksistensi kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat tersebut.

Karena itu, dukungan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII terhadap RI memberi kontribusi sangat besar bagi berdirinya bangsa ini. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, HB IX dan PA VIII mengirimkan telgram via KRT Honggowongso kepada Presiden. Pertama, mengucapkan selamat atas berdirinya RI. Kedua, menyatakan sikap politik untuk bergabung dengan RI dan sebagai pimpinan daerah keduanya akan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Keputusan untuk bergabung dengan RI jelas menunjukkan bahwa HB IX dan PA VIII adalah para pemimpin dari sebuah daerah yang secara politis mempunyai otonomi tersendiri. Dengan kata lain, seandainya pada waktu itu dwi tunggal ini tidak mau bergabung, sejarah RI akan berbeda. Apalagi, Belanda kemudian memberikan iming-iming kepada HB IX untuk menjadi penguasa atas seluruh Jawa dalam negara baru yang hendak didirikan kembali oleh si penjajah tersebut.

Namun, HB IX dan PA VIII sudah berbulat tekad untuk mendukung dan membangun RI. Presiden Soekarno sangat menghargai keputusan itu sehingga memberikan ”Piagam Kedudukan” kepada HB IX dan PA VIII. Piagam itu resmi ditandatangani Presiden pada tanggal 19 Agustus 1945, namun utusan yang membawanya (Menteri Mr Sartono dan Menteri Mr Maramis) baru sampai di Yogyakarta pada tanggal 6 September 1945. Sebelum Piagam itu sampai, HB IX sudah menggerakkan seluruh rakyat Yogyakarta untuk membentuk ”Laskar Rakyat” guna mendukung Tentara Keamanan Rakyat. Untuk itu, HB IX mengeluarkan Maklumat No 5 Tanggal 26 Oktober 1945 yang dibaharui dengan Maklumat No 8 Tanggal 7 Desember 1945.

HB IX dan PA VIII beserta segenap rakyat Yogyakarta bukan hanya menyatakan bergabung dengan RI, namun secara nyata berjuang untuk tegaknya bangsa Indonesia. Bagi HB IX, tindakan itu sudah menjadi visinya sebagai seorang Senapati Ing Ngalogo (Panglima Perang). Karena itulah Presiden Soekarno memberi apresiasi sangat tinggi atas perjuangan Yogyakarta.

Mengungsi ke Yogya

Presiden Soekarno, wakilnya, para menteri dan para tokoh pimpinan nasional RI menaruh kepercayaan dan pengharapan pada Yogyakarta. Ketika itu, situasi sedemikian gawat karena tentara Belanda merajalela dan melancarkan aksi-aksi teror di Jakarta. Sementara itu, pasukan marinir Belanda mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945 dan segera melacarkan aksi-aksinya untuk kembali merebut Indonesia. Dalam keadaan darurat itu, Bung Karno mengirim kawat kepada HB IX, menanyakan apakah sekiranya Yogyakarta sanggup menerima Pemerintahan RI karena situasi di Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi. HB IX menyatakan sanggup dan bahkan segenap rakyat Yogyakarta  sanggup untuk membela kewibawaan Pemerintahan RI.

Akhirnya, pada tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi Ibukota Republik Indonesia. Pagi-pagi benar, Bung Karno, Bung Hatta, dan segenap kerabat mengungsi ke Yogyakarta. Segenap menteri juga hijrah secara diam-diam ke Yogyakarta. Namun, Perdana Menteri Sjahrir untuk sementara tetap tinggal di Jakarta.

Sejak tanggal itu, Yogyakarta benar-benar memfasilitasi jalannya Pemerintahan RI. Keluarga Bung Karno dan Bung Hatta tinggal sementara di Pura Pakualaman. Putri Bung Karno (Megawati) dan putri Bung Hatta (Mutia Hatta) yang di kemudian hari menjadi para pemimpin, lahir di Yogyakarta. Pihak Kraton Yogya memperbaiki istana Gedung Agung yang waktu itu rusak karena dibom Jepang. Setelah layak dipakai, Bung Karno dan Bung Hatta tinggal di istana kepresidenan tersebut.

Selama masa Pemerintahan RI di Yogyakarta, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan memasuki tahap yang paling menentukan. Ketika Belanda melakukan agresi (19 Desember 1948), Presiden dan Wakil Presiden ditangkap. HB IX tidak ditangkap dan kelanjutan RI bergantung pada kepemimpinannya. HB IX berpesan kepada Mr Soedarisman Poerwokoesoemo (walikota) bahwa kalau keadaan gawat, serahkan kepada Sultan. Meski kemudian Mr Syafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran) ditunjuk untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera, kondisi vakum di Yogyakarta sangat membahayakan eksistensi RI. Pada waktu itu, HB IX melakukan tindakan paling menentukan. Saat dibujuk dan ditawari Belanda untuk menjadi Wali Negara atas Jawa, HB IX menolak mentah-mentah. Utusan-utusan Belanda yang datang melobi – E.M. Stok, Dr Berkhuis, Kolonel Van Langen – ditolak oleh Sultan. Sikap anti kolonial HB IX dan PA VIII didukung penuh rakyat Yogyakarta.

Selanjutnya, melalui Serangan Umum 1 Maret 1949, Yogyakarta menjadi penentu tumbuhnya pengakuan internasional atas tegaknya RI. Dalam serangan taktis itu, HB IX adalah aktor intelektualnya. Terhitung dari tanggal 19 Desember 1948 sampai tanggal 30 Juni 1949, perjuangan rakyat Yogyakarta untuk Indonesia telah menjatuhkan korban meninggal 2.718 orang, korban luka berat 736 orang, korban hilang 539 orang, serta menghabiskan dana perang sebesar Rp. 332.684.450 (Sujamto, 1988, hal 254).

Jangan Lupakan Sejarah!

Mungkin, kalau Bung Karno masih hidup, beliau akan mengulangi pernyataannya yang terkenal itu: ”Jangan sekali-kali melupakan sejarah” (Jasmerah). Pada awal berdirinya RI, para pemimpin saat itu sangat menghargai sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah lokal. Buktinya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun disusun dalam keadaan darurat, dibuat dengan sangat memperhitungkan aspek sejarah. Pada pasan 18 UUD 1945, diakui adanya daerah-daerah yang mempunyai susunan asli. Bahkan disebutkan bahwa di Indonesia minimal ada 250 daerah zelfbesturende dan volksgemeenschappen seperti ”desa” (Jawa), ”nagari” (Minangkabau), ”dusun” dan ”marga” (Palembang).

Salah satu faktor mengapa Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta tak kunjung selesai adalah kurangnya apresiasi terhadap sejarah. Bangsa ini telah terbiasa medistorsi sejarah, sehingga antara ”history” dan ”his-story” menjadi kabur. Kiranya para pemimpin di negeri ini berbicara jujur tentang sejarah dan menjadikannya pertimbangan penting dalam setiap pengambilan keputusan. Bukannya merekayasa sejarah atau mereduksi sejarah demi kepentingannya sendiri-sendiri!

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

2 Feb = Hari Lahan Basah Internasional

4 Feb = Hari Kanker Sedunia

5 Feb = Hari Peringatan Kapal Tujuh

7 Feb = Hari Kliping Nasional

9 Feb = Hari Pers Nasional

10 Feb = Hari wafatnya Teuku Umar

10 Feb = Hari Ulang Tahun kavaleri

12 Feb = Hari Darwin

14 Feb = Valentine Day

14 Feb = Peringatan Peperangan PETA di Blitar

15 Feb = Hari Kanker Anak-anak Sedunia

20 Feb = Hari Pekerja Nasional

21 Feb = Hari Bahasa Ibu Internasional (International Mother Language Day)

22 Feb = Peringatan Lahirnya Baden Powell Bapak Pandu sedunia

22 Feb = World Thinking Day

23 Feb = Hari wafatnya KHA Dahlan

9 FEBRUARI HARI PERS NASIONAL: SOLIDARITAS PEMBACA, JURNALISME KASIH SAYANG

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (7 Februari 2009)

Tri Haryanto (17) penduduk Selang III RT 03/03 Selang Wonosari, benar-benar terenggut masa remajanya. Hari-harinya habis di tempat tidur karena lumpuh. Ayahnya telah tiada. Tinggal ibunya Suwarni umur 50 tahun yang harus menanggung lima anak. Berobat di rumah sakit, tinggal harapan. Harta orangtuanya hampir habis untuk membayar biaya rumah sakit sebelumnya. (KR, 27 Januari 2008).

Berita-berita semacam itu senantiasa menghiasi halaman-halaman tertentu dari harian ini. Sebagian pembaca berkomentar, berita-berita seperti itu kurang berbobot, tidak intelek. Namun sebenarnya sajian-sajian itu justru merupakan salah satu kekuatan dari surat kabar ini. Konsisten dengan mottonya, ”Suara Hari Nurani Rakyat”, KR senantiasa menggalang solidaritas para pembacanya.

Komitmen untuk menggalang solidaritas pembaca sudah dilakukan harian ini sejak lama sebagaimana tercatat dalam buku 50 tahun harian KR (”Amanat Sejarah: dari Pekik Merdeka hingga Suara Hati Nurani Rakyat”). Pada 1947 KR bukan hanya mengirim wartawan-wartawan perangnya ke medan pertempuran (Bramono dan Martomo) tetapi juga membuka kolom sumbangan perang (Fonds Perang). Mulai tanggal 24 Juli 1947 banyak pembaca dari Yogyakarta dan sekitarnya menyalurkan berbagai sumbangan berupa uang dan bermacam-macam materi seperti kalung emas, cincin emas, sayur mayur, almari pakaian, tempat tidur, jam saku, buffet, dan bahkan rokok. Ketika gunung Kelud di Jawa Timur meletus pada 1951, KR juga membuka Fonds Kelud. Penggalangan dana oleh KR yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 5 September 1951 itu berhasil mencapai jumlah Rp. 8.996,30.

Komitmen harian KR sebagai koran penggalang solidaritas sosial dari masa ke masa cukup besar. ”Dompet  Kasih Sayang KR” untuk korban bencana gunung Merapi (13 Januari – 17 Maret 1969) berhasil menggalang dana Rp. 773.367,37 plus barang-barang dan pakaian-pakaian. Pada 1975 KR membuka ”Dompet Korban Keganasan Fretilin” dan berhasil menghimpun dan menyalurkan dana Rp. 3.036.358. Pada 1979, KR membuka ”Dompet Rachmat Wahyudi” yang menderita penyakit aneh. Dana Rp. 4.502.180 yang terkumpul diberikan kepada yang bersangkutan. Ketika terjadi bencana gas beracun dari kawah Sinila pegunungan Dieng, KR membuka ”Dompet Kemanusiaan Dieng” (27 Februari – 17 Maret 1979) dan berhasil mengumpulkan dan menyalurkan bantuan dana Rp. 10.046.827. Pada 1981 KR membuka ”Dompet Kali Code”. Sampai hari ini KR tetap melanjutkan penggalangan solidaritas pembaca semacam itu.

Keberpihakan pada Rakyat

Pers di era modern seringkali hanya menjadi alat bisnis kapitalistik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, apalagi rakyat bawah yang menderita. Rivers dan Jensen (2004) merangkumkan beberapa kritik atas pers modern masa kini. Pertama, kebanyakan media, termasuk pers, cenderung menggunakan kekuatan besarnya untuk hanya mempromosikan kepentingan pemiliknya saja. Kedua, media massa sering hanya menjadi alat bisnis. Dengan iklan, si pebisnis mengendalikan kebijakan dan isi media. Media massa hanya menjadi sarana untuk mencari profit dan bukannya benefit bagi masyarakat banyak. Ketiga, media massa cenderung menghambat perubahan dan mempertahankan status quo. Media massa juga membahayakan dan memerosotkan moral publik. Media massa cenderung menonjolkan pemberitaan-pemberitaan sensasional yang bersifat hiburan populer semata. Keempat, media massa sering menjadikan para pembaca, pendengar, dan pemirsa hanya sebagai konsumen. Mereka hanya dijadikan sebagai penikmat dan penonton saja. Bukannya menjadi para pelaku yang membawa perubahan dan perbaikan dalam kehidupan bersama. Kelima, media massa sering menonjolkan gaya hidup sukses secara kilat sehingga generasi muda enggan bekerja keras. Apalagi dengan kemasan populernya, media massa telah menanamkan pola-pola kehidupan pragmatis yang dangkal.

Yang diharapkan dari kiprah pers adalah terbelanya kepentingan umum. Apresiasi besar semestinya diberikan kepada pers yang berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat yang melarat dan sengsara. Penghargaan Pulitzer misalnya, sangat mengapresiasi pers dan jurnalis yang memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dirugikan. Menurut catatan Rivers dan Jensen (2004), tahun 1970 adalah puncak penghargaan bagi koran-koran yang membela kepentingan umum. William J Eaton dari koran Daily News Chicago AS memenangkan penghargaan Pulitzer setelah berhasil membongkar kecurangan Hakim Clement Haynsworth untuk menjadi anggota Mahkamah Agung. Sementara itu, Seymour Hersh dari koran Dispath News Service mendapat penghargaan Pulitzer karena mengungkap kasus pembunuhan penduduk sipil Vietnam di My Lai oleh pasukan AS. Pada tahun itu pula koran Newsday dari Long Island memenangkan Pulitzer untuk kedua kalinya karena komitmennya untuk melayani masyarakat. Selama tiga tahun penuh Newsday mengungkap manipulasi tanah yang diam-diam dilakukan oleh beberapa pejabat korup dan para pengusaha di Long Island. Skandal itu sangat merugikan masyarakat. Berkat kegigihan koran itu akhirnya  tiga orang divonis bersalah dan empat orang dipaksa mundur dari jabatan publik. Kecuali itu, empat lainnya mengundurkan diri.

Dalam konteks krisis multi dimensi dan krisis global sekarang, keberpihakan kepada rakyat berarti keberpihakan pada kesengsaraan rakyat. Di Indonesia, kesengsaraan rakyat berarti kemiskinan, kemelaratan, kondisi menderita karena berbagai sakit-penyakit, keadaan sengsara karena bencana alam, dan seterusnya. Peran pers semestinya bukan hanya mengekspos semua itu namun turut menggalang solidaritas sosial berdasar kasih sayang yang tulus. Pers perlu menggalang solidaritas pembaca dengan mengedepankan jurnalisme kasih sayang (love journalism).

Belakangan ini banyak media massa, termasuk televisi menjadikan kemiskinan dan penderitaan sebagai sebuah sajian atau tayangan yang menarik. Kisah-kisah balada penderitaan orang-orang bernasib malang dikemas menjadi tontonan bernuansa melo yang menggetarkan jiwa. Pemberian karitas (charity) kepada orang-orang sengsara itu pun diskenario dan difilmkan sedemikian rupa sehingga menjadi tontonan dramatis yang menarik bak sebuah sinetron.

Sebagai sebuah bisnis kreatif tentu sah-sah saja bagi media massa untuk membuat tulisan atau tayangan menarik seperti itu. Namun tentu kurang elok kalau kemudian menjadikan kemiskinan dan kesengsaraan sebagai sebuah komoditas. Penderitaan itu bukan barang tontonan. Bahkan pemberian derma yang tulus dan penuh kasih sayang sejati tak perlu diekspos berlebihan seperti kata-kata bijak ”jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu”.

22 FEBRUARI – HARI BAHASA IBU SEDUNIA: DUNIA MEMBANGKITKAN KEMBALI BAHASA IBU

Oleh Haryadi Baskoro

Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (21 Februari 2009)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) yang adalah organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya telah menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional (International Mother Language Day). Penetapan yang dinyatakan pada tanggal 17 November 1999 tersebut menunjukkan betapa pentingnya bahasa bagi perkembangan bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Secara umum, bahasa ibu didefinisikan sebagai bahasa asli seseorang yang merupakan bahasa yang pertama-tama dipelajarinya sejak ia dilahirkan dari rahim ibunya. Karena itu, bahasa ibu (mother tongue, mother language) disebut juga sebagai bahasa pertama (first language), bahasa asli/daerah (native language), dan bahasa asal (cradle tongue). Adapun JRR Tolkien (1955) membedakan antara native tongue dengan cradle tongue. Menurutnya, cradle tongue atau bahasa asal adalah bahasa yang dipelajari seseorang selama masa kanak-kanaknya (cradle adalah tempat ayunan bayi). Sedangkan native tongue atau bahasa asli lebih menunjuk pada bahasa dengan cita rasa khas yang dimiliki oleh seseorang, yang terekspresi dalam dialek daerahnya yang unik.

Pada bangsa-bangsa tertentu, bahasa ibu mengindikasikan latar belakang kesukuan atau kelompok etnik seseorang. Di Indonesia, terutama pada generasi tua, cukup mudah untuk mengenali apa bahasa ibu mereka. Dari penguasaan substansi dan cita rasa atau dialek bahasa saja sudah cukup mudah diketahui apakah mereka berasal dari, misalnya, Batak, Ambon, Madura, Yogya-Solo, atau Banyumas.

Pada masyarakat modern sekarang, penelusuran identitas bahasa ibu seseorang menjadi lebih rumit. Bahasa orang modern sudah sangat kompleks. Seseorang bisa menguasai lebih dari satu atau dua bahasa. Orang Jawa masa kini pun fasih berbahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Cita rasa atau dialeknya juga sudah tidak lagi khas Jawa yang medhok. Bahasa-bahasa asing juga dipelajari sejak usia dini sehingga orang Jawa misalnya, sejak balita sudah fasih berbahasa Inggris, cas cis cus, lengkap dengan dialeknya yang kebarat-baratan.

Karena kompleksitas itu, di Kanada, bahasa ibu (mother tongue) didefinisikan sebagai bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang di rumah (keluarga) pada masa kanak-kanaknya, yang masih dipahami ketika seseorang didaftar dalam Sensus Penduduk. Dengan definisi itu berarti ada kemungkinan bahwa bahasa ibu bukanlah bahasa yang dominan dalam kehidupan seseorang. Dalam keluarga yang berpindah-pindah misalnya (berpindah daerah yang berbeda bahasa dengan bahasa ibu mereka), anak-anaknya akan melupakan bahasa ibunya dan mengembangkan kemampuan berbahasa sesuai dengan bahasa di daerah baru tempat mereka tinggal.

Pembinaan Generasi Bangsa

Hari bahasa ibu mengingatkan betapa pentingnya bahasa dalam pembinaan generasi suatu bangsa. Pertama, melatih berbahasa berarti melatih kemampuan berpikir logis. Bahasa merupakan sistem simbol (bunyi, huruf, kata, kalimat) untuk mengungkapkan cara berpikir rasional dalam menyampaikan pesan-pesan atau gagasan-gagasan tertentu. Proses pengembangan kemampuan berpikir pada anak-anak terjadi ketika para orangtua melatih mereka untuk berbahasa.

Budaya di Indonesia yang lebih bersifat lisan daripada tulisan merupakan ketertinggalan tersendiri. Orang Indonesia fasih dalam bertutur kata namun sering gagap dalam berkarya tulis. Bahkan para cendekiawan, ilmuan, dan pendidik kita pun jarang mengungkapkan pemikiran-pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Budaya menulis sebagai bagian dari kehidupan berbahasa perlu ditumbuhkan sejak masa kanak-kanak.

Kedua, melatih berbahasa berarti menanamkan kebudayaan. Menurut LP Lipsit (1966), kemampuan menguasai kosa kata rata-rata anak dari usia 1 sampai 5 tahun sangat pesat, dari 200-an kata bisa sampai 2.000-an kata. Dari beragam kosa kata itu, anak-anak belajar menangkap dan menghayati berbagai macam pengertian yang sangat mempengaruhi peletakan dasar kepribadiannya. Sebagai contoh, anak belajar tentang konsep-konsep ”baik”, ”buruk”, ”memberi”, ”berterimakasih”, dan sebagainya. Dengan demikian, anak-anak belajar tentang moralitas, nilai-nilai, dan religiositas melalui bahasa.

Para orangtua jangan hanya memaksa anak-anak untuk bisa berbahasa dengan lancar. Jangan terlalu memaksa mereka untuk belajar banyak bahasa sekaligus tanpa tujuan penanaman budaya. Seorang anak bisa saja fasih berbahasa namun tidak otomatis menjadi berbudaya. Para orangtua perlu menyadari bahwa melatih bahasa pada anak berarti menanamkan kebudayaan kepada mereka. Dalam bahasa Jawa misalnya, anak diajar untuk menghormati orang tua dengan menggunakan kata-kata kromo inggil saat menyapa mereka. Dalam bahasa Inggris, anak-anak diajari prinsip kesetaraan dan demokrasi. Masing-masing bahasa mengusung kearifan budaya tersendiri.

Bahasa dan Kemajemukan Bangsa

Hari bahasa ibu internasional menyadarkan betapa beragamnya bahasa umat manusia di seluruh dunia. Di tengah era global sekarang, di mana lebih dari 1,5 milyar orang di seluruh dunia berbahasa Inggris, ternyata tak sedikit bangsa berusaha membangkitkan kembali bahasa-bahasa asli mereka. Fenomena ini disebut Naisbitt (1990) sebagai tren kebangkitan nasionalisme kultural.

Upaya membangkitkan kembali bahasa asli telah lama terjadi di Wales, sebuah kawasan administratif Inggris Raya. Pada akhir abad ke-19, 80 persen orang Wales berbahasa Wales. Namun, pada 1983, bahasa Wales nyaris punah dan tinggal 20 persen orang Wales bisa berbahasa Wales. Hampir semua orang Wales memilih berbahasa Inggris. Namun, sejak 1970 sampai sekarang, muncul gerakan besar untuk menumbuhkan kembali bahasa Wales. Organisasi Welsh Nursery School Play Group Movement gencar mengajarkan bahasa Wales pada anak-anak balita di Wales. Kecuali itu, Welsh League of Youth dengan anggota 45.000 orang dan cabang 750 buah juga gencar mendorong kaum muda untuk belajar kembali bahasa Wales secara intensif.

Gerakan untuk membangkitkan kembali bahasa asli terjadi di berbagai belahan dunia. Di kawasan Quebec Kanada, penggunaan bahasa Inggis dilarang dan pemakaian bahasa Perancis diwajibkan. Bahasa Catalan di Catalonia (Spanyol) dibangkitkan secara besar-besaran. Surat kabar, majalah, buku, dan tradisi berbahasa Catalan yang sempat dibekukan pada masa pemerintahan Francisco Franco kini digencarkan kembali.

Hari bahasa ibu internasional kiranya menumbuhkan apresiasi serta upaya melestarikan dan menumbuhkan kembali beragam bahasa asli yang ada di Indonesia. Para orangtua tidak perlu malu mengajarkan bahasa asli masing-masing. Takdir kebhinnekaan bahasa membuktikan adanya kemajemukan kearifan lokal yang menyumbang pertumbuhan kebudayaan segenap bangsa Indonesia.

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

1 Mar = Peringatan Serangan Oemoem 1 Maret 1949

5 Mar = Hari Konvensi CITES (Perdagangan Satwa Liar)

8 Mar = Hari wafatnya Cipto Mangunkusumo

8 Mar = Hari Perempuan Sedunia (Hari Wanita Nasional)

9 Mar = Hari Kerja Gerakan Pramuka

11 Mar = Lahirnya ORBA – Supersemar 11 Mar 1966

14 Mar = Hari wafatnya Muh Hatta

15 Mar = Hari Hak Konsumen Sedunia

20 Mar = Hari Dongeng Sedunia

21 Mar = Hari Hening Sedunia

21 Mar = Hari Anti Rasis dan Diskriminasi Internasional

21 Mar = Hari Puisi Sedunia

21 Mar = Hari Down Syndrome

22 Mar = Hari Air

23 Mar = Hari Meteorologi Sedunia

24 Mar = Hari Tuberkulosis Internasional

27 Mar = Hari Teater Internasional

30 Mar = Hari Film Nasional

31 Mar = Hari lahirnya Otto Iskandar Dinata

1 MARET 1949: SULTAN HB IX DAN SO 1 MARET 1949

Oleh Sudomo Sunaryo

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (28 Februari 2009)

Ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX masih sugeng, beliau pernah mengundang pers untuk mendengarkan sharing-nya perihal sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja para wartawan menyambut hangat. Bahkan beberapa jurnalis asing berdatangan untuk meliput. Saya sendiri turut mengatur acaranya karena waktu itu saya bertugas sebagai Biro Humas (1984).

Yang sangat ingin ditanyakan orang pada waktu itu adalah siapakah pencetus gagasan Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949? Persoalan itu telah menjadi perbincangan hangat. Apalagi Presiden Soeharto waktu itu telah jelas-jelas menyatakan bahwa dirinyalah penggagas serangan fajar yang luar biasa itu. Dalam jumpa pers itu masyarakat sangat berharap supaya Sultan HB IX melontarkan pernyataannya.

Apa yang terjadi? Ketika pers berkumpul dengan sejuta harapan untuk mendapatkan pernyataan seorang raja, sang Sultan menanggapinya dengan arif. Sultan HB IX memang bersedia untuk berbicara panjang lebar. Beliau membeberkan sejarah, kronologisnya, peristiwa demi peristiwa, tahap demi tahap. Tetapi, beliau hanya menceritakan sejarah perjuangan Indonesia sampai pada tahun 1945 saat kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh.

Penggagas dan Pemimpin SO 1 Maret 1949

Dalam buku ”30 Tahun Indonesia Merdeka” yang dicetak pertama kali pada 1977 ditulis tentang peristiwa SO 1 Maret 1949 tersebut. Sampai pada cetakan yang kelima pada 1981, uraian tentang peristiwa bersejarah itu tidak menjelaskan bahwa Sri Sultan HB IX-lah pencetusnya. Buku sejarah itu menjelaskan bahwa Letnan Kolonel Soeharto-lah perencana serangan ini. Dialah yang membuat rencana yang sebelum dilaksanakan dimintakan persetujuan lebih dulu kepada Sultan HB IX.

Buku itu menulis demikian: ”Puncak serangan-serangan tersebut adalah serangan  umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III yang membawahi daerah Yogyakarta. Serangan umum tersebut dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang…. Sebelum rencana ini dilaksanakan, lebih dahulu telah diminta persetujuan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta” (1981, hal 207).

Ketika buku tersebut dicetak kembali pada tahun 1995 dengan format yang lebih besar, kalimat-kalimat di atas sama sekali tidak dirubah. Bahkan, foto Letkol Soeharto ditampilkan lebih besar seolah mengidentikkan SO 1 Maret 1949 itu dengan dirinya. Dengan demikian, menurut buku itu, Soeharto adalah perencana dan pemimpin serangan tersebut. Sedangkan Sultan HB IX yang waktu itu adalah Kepala Daerah DIY hanyalah pemimpin lokal yang dimintai persetujuan. Idenya dari Soeharto dan Sultan HB IX hanya menyetujuinya saja.

Sedangkan dalam buku ”Tahta untuk Rakyat” (1982) jelas-jelas ditegaskan bahwa penggagas SO 1 Maret 1949 itu adalah Sultan HB IX. Beliaulah master mind atau aktor intelektual di balik serangan itu. Buku itu menulis demikian: ”Otaknya berputar keras mencari akal….Ia kemudian mendapat satu akal” (1982, hal 79). Pada waktu itu, HB IX mendengar berita dari radio luar negeri bahwa pada akhir Februari 1949 masalah antara Indonesia-Belanda akan dibicarakan di forum PBB. Karena itu tim pencari fakta (fact finding) dari PBB akan datang ke Yogyakarta yang waktu itu Ibukota RI. Demi mendengar berita itu, HB IX mencari akal bagaimana caranya memberitahukan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih hidup. Kesan bahwa Belanda berkuasa di Indonesia harus dipatahkan. Ide yang diperoleh HB IX adalah melancarkan sebuah serangan umum terhadap Belanda.

Langkah cepat HB IX selanjutnya adalah mengontak Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk memberitahu siasatnya itu. Kontak itu dilakukan lewat seorang kurir karena Jenderal Sudirman sedang bergerilya. Panglima Besar setuju dan meminta supaya Sultan HB IX memberitahukan rencana serangan itu kepada Letnan Kolonel Soeharto.

Pada 13 Februari 1949, Sultan HB IX memanggil Letkol Soeharto untuk bertemu dengannya di Kraton Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, HB IX menanyakan apakah Letkol Soeharto sanggup melakukan serangan umum itu. Kepada saya, Sultan HB IX menyatakan bahwa dulu beliau menanyakan kesanggupan Letkol Soeharto itu sampai dua kali karena waktunya singkat. HB IX waktu itu juga mengatakan bahwa sasaran serangan adalah Hotel Toegoe dan beliau mewanti-wani supaya jangan ada peluru nyasar di hotel tempat tim PBB menginap (sekarang Hotel Garuda). Jelaslah bahwa ide datang dari HB IX dan Letkol Soeharto adalah pelaksana ide itu. Mengenai Soeharto memimpin serangan itu adalah benar sebab Soeharto waktu itu adalah Komandan Gerilya. Serangan itu berlangsung selama 9 jam (06.00 – 15.00 WIB). Tetapi secara efekif Yogyakarta berhasil diduduki oleh pasukan gerilya (TNI) selama 6 jam saja (peristiwa 6 jam di Jogja).

Sejarah dan Kearifan Pemimpin

Keengganan Sultan HB IX pada 1984 untuk menyatakan bahwa dirinyalah pencetus SO 1 Maret 1949 menunjukkan kebesarannya. Sebuah kearifan khas Jogja. Ia tidak mau terjebak dalam tindakan saling mengklaim tentang siapa yang paling berjasa dalam sejarah tersebut. Meskipun demikian, demi kebenaran sejarah, Sultan HB IX menjelaskan juga kebenaran itu dalam sebuah wawancara khusus dengan radio BBC.

Sebelumnya, 1978, kebesaran Sultan HB IX juga terlihat ketika beliau sengaja menolak untuk terus memimpin bersama Presiden Soeharto. Di depan Sidang Umum MPR, HB IX menyatakan tidak mau dipilih lagi menjadi Wakil Presiden. Ia memilih mundur dan mengembalikan tahta untuk rakyat, sementara ”Sang Jenderal” masih terus melanjutkan kekuasaannya sampai akhirnya justru dituntut mundur oleh rakyat (1998).

Keputusan HB IX untuk mundur mengundang kontroversi tersendiri, apalagi saat itu dijagokan oleh Golkar, parpol mayoritas tunggal. Pernyataan HB IX di depan SU MPR (12 Maret 1978) adalah: ”Keputusan ini saya ambil antara lain dengan menggunakan pertimbangan kesehatan saya dewasa ini. Pertimbangan lain setelah saya renungkan dalam-dalam ialah adanya rasa tanggungjawab di mana tumbuhlah suatu keinginan dalam jiwa saya untuk memberikan bakti lebih besar dan lebih efektif kepada negara dan bangsa. Hal ini hanya dapat saya laksanakan apabila saya melepaskan diri dari hambatan resmi yang melekat pada kedudukan Wakil Presiden. Setelah mengambil keputusan ini, saya merasa masih cukup mampu dan karena itu bersedia, apabila dikehendaki, untuk membantu kelanjutan usaha pembangunan nasional di negara ini.” (Sinar Harapan, 13 Maret 1978; ”Sri Sultan: Hari-hari HB IX”, Grafiti Press, hal 62).

Sikap-sikap arif HB IX di atas menunjukkan prinsipnya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau bangsa ini bertumbuh menjadi besar, itu karena Tuhan. Para pemimpin, semua memberi kontribusi. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tidak perlu saling mengklaim bahwa ”itu karena saya” seperti yang terjadi dalam kompetisi menjelang Pemilu sekarang ini. Adapun soal sejarah, kebenarannya harus ditegakkan!

*) Drs Sudomo Sunaryo, mantan Aksekwilda I DIY.

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

1 Apr = April Mop (April Fools’ Day)

2 Apr = Hari Peduli Autisme Sedunia

2 Apr = Hari Buku Anak Sedunia

4 Apr = Hari Peduli Ranjau dan Bantuan untuk Penanggulangannya

6 Apr = Hari Nasional Nelayan

7 Apr = Hari Kesehatan Sedunia

9 Apr = Hari Penerbangan Nasional

17 Apr = Hari Hemophilia Sedunia

18 Apr = Hari Peringatan Konferensi Asia-Afrika

19 Apr = Hari Solidaritas Film Asia-Afrika

19 Apr = Hari Ultang PSSI

21 Apr = Hari Kartini

22 Apr = Hari Pohon

22 Apr = Hari Bumi

23 Apr = Hari Buku Sedunia

24 Apr = Peringatan Dasa Sila Bandung (Konferensi Asia Afrika)

25 Apr = Hari Malaria Sedunia

26 Apr = Hari Kekayaan Intelektual Sedunia

26 Apr = Hari wafatnya Ki Hadjar Dewantara

27 Apr = Peringatan Hari Ulang Tahun Lembaga Pemasyarakatan

28 Apr = Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja Internasional

29 Apr = Hari Tari Internasional

21 APRIL – HARI KARTINI: KARTINI, WANITA, DAN PENDIDIKAN

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (21 April 2009)

Kiprah kepahlawanan Raden Ajeng Kartini berkaitan erat dengan kemajuan pendidikan di Indonesia. Sejarah memang mencatat peran kaum wanita dalam upaya memajukan pendidikan. Indonesia masa kini membutuhkan Kartini-Kartini modern!

Antara makna Hari Ibu (22 Desember) dan makna Hari Kartini (21 April) sering rancu. Perjuangan RA Kartini sering diidentikkan dengan perjuangan emansipasi wanita. Karena jasanya, Kartini ditetapkan sebagai Pahlawan Kemedekaan Nasional dan tanggal kelahirannya (21 April) dijadikan sebagai hari peringatan khusus (Keppres No 108 Tahun 1964). Sedangkan Hari Ibu juga memperingati kiprah atau gerakan perempuan Indonesia karena mengacu pada momen Kongres Perempuan Indonesia (22 Desember 1928). Dengan demikian, Hari Ibu juga memperingati emansipasi wanita.

Ditinjau dari sudut histori, kiprah Kartini lebih merupakan kiprah dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan untuk kaum wanita. Tidak berlebihan jika MIF Baihaqi (2007) mengangkat Kartini sebagai salah seorang tokoh pendidikan di Indonesia. Lahir 21 April 1879, Kartini hanya bisa mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar di Europese Lagere School (ELS). Sementara itu, kakak-kakaknya yang pria begitu leluasa melanjutkan sekolah sampai ke level Hoogere Burger School (HBS). Keterbatasan peluang bagi kaum wanita untuk berpendidikan tinggi pada saat itu menumbuhkan visi dalam diri Kartini untuk memajukan pendidikan bagi kaumnya di tanah air. Dialah pelopor pendirian sekolah-sekolah untuk kaum wanita.

Namun, sejarah mencatat bahwa visi pendidikan Kartini baru menjadi kenyataan setelah ada sentuhan politis dari para penguasa yang pro-rakyat. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina (1890-1948) mengeluarkan kebijakan Politik Etis (politik balas budi) untuk memperbaiki kesejahteraan bangsa Indonesia dalam tiga bidang (pendidikan, irigasi, emigrasi). Suatu kali, Kartini men-sharing-kan cita-cita dan rasa keterbebanannya pada nasib perempuan Jawa yang miskin pendidikan itu dengan para pembesar Belanda yang bertamu di Jepara. Salah satunya yang memberi simpati adalah Mr JH Abendanon, Direktur Departemen Pengajaran, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan.

Sejak itu, Kartini senantiasa berbagi visi dengan Abendanon dan juga orang-orang penting di Negeri Belanda melalui pos. Disamping mengirim surat-surat, Kartini juga menulis nota yang bersifat tidak resmi yang berisi permintaan kepada Pemerintah Belanda untuk menyelanggarakan pendidikan bagi kaum wanita dan membangun perpustakaan rakyat untuk bangsa Indonesia. Abendanon semakin mendukung visi Kartini dan menegaskan bahwa ”kemajuan kaum wanita merupakan faktor penting untuk kemajuan bangsa Indonesia” (boverdering van het onderwijs voor meisjes behoorende tot de inheemsche bevolking van Nederlands-Indie).

Akhirnya, visi pendidikan Kartini mendapat respon positif dari Pemerintah Belanda. Dengan prakarsa dari Mr C Th van Deventer (pelopor gerakan politik etis), di Negeri Belanda didirikan suatu perkumpulan Kartinifonds yang bertujuan mendirikan sekolah-sekolah wanita di Indonesia (”Sekolah Kartini”). Tak lama kemudian, berdirilah ”Sekolah-sekolah Kartini” di Semarang, Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Buitenzorg (Bogor), Madiun, Malang, dan Cirebon. Untuk pendidikan lanjutan didirikan ”Sekolah-sekolah Van Deventer” di Semarang, Solo, Malang, dan Bandung.

Kartini adalah figur seorang wanita idealis yang visioner. Pada masa itu, kaum wanita di Jawa terkungkung oleh sistem kebudayaan yang membatasi ruang gerak mereka. Para perempuan hanya dianggap sebagai ”pemeran pembantu” yang menjalankan kontribusinya sebagai konco wingking dengan tugas utama melahirkan anak dan melayani suami. Adapun Kartini, tak puas dengan kungkungan kultural itu. Ia mendambakan dan memperjuangkan nasib wanita supaya dapat mengaktualisasi diri secara penuh melalui pendidikan yang maksimal. Kemampuannya dalam membagi visi, melakukan lobi-lobi, dan membina kerjasama dengan para penguasa yang pro-rakyat terbukti telah melahirkan proyek-proyek pendidikan nyata yang terukur untuk kepentingan rakyat.

Sejarah mencatat bagaimana tokoh-tokoh wanita tampil sebagai pejuang-pejuang pendidikan yang gigih. Tak lama setelah Kartini lahir pada 1879, Raden Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884. Sejak usia 10 tahun, Dewi Sartika meminati dunia pendidikan, ia bermain ”sekolah-sekolahan” dengan mengajar anak-anak para nelayan.

Visinya di bidang pendidikan menjadikannya sebagai ”Kartini untuk Jawa Barat”. Pada masa gadisnya, Dewi Sartika menemui Bupati Bandung untuk meminta ijin membuka sekolah. Usahanya tak sia-sia. Pada 16 Januari 1904, ia mendapat ijin dan dukungan untuk membuka sekolah wanita di ruang pendopo kabupaten. Karena muridnya semakin banyak, sekolah itu dipindahkan di Ciguriang yang sekarang dikenal sebagai Jalan Dewi Sartika.

Sekolah-sekolah rintisan Dewi Sartika berkembang semakin maju. Pada 1909 murid-murid angkatan pertama berhasil menamatkan studi mereka. Pada 1912 telah ada 9 sekolah wanita. Pada ulangtahun yang ke-10, sekolah-sekolah itu diberi nama ”Sekolah Keutamaan Istri” dan mulai berkembang pula di Sumatera. Pada ulangtahun ke-25, sekolah-sekolah itu berhasil memiliki gedung sendiri dan diubah namanya menjadi ”Sekolah Raden Dewi Sartika”.

Sejarah dunia pendidikan pada era Kartini memang mencatat prestasi dan peran besar besar tokoh-tokoh wanita. Setahun setelah Kartini lahir, Hellen Keller lahir di Alabama pada 27 Juni 1880. Pada usia 19 bulan, ia mengalami demam otak (brain fever) yang menyebabkannya bisu dan tuli. Ia pun kehilangan penglihatannya. Namun, belajar keras telah menjadikannya berprestasi secara akademis. Pada 1904, ia lulus dari Radcliffe College dengan predikat cum laude. Ia pun meraih gelar doktor dari Temple University di Philadelphia. Kemudian ia mendapat gelar doktor honoris causa dari Glasglow University (1932) dan dari Witwaterstand University (1951). Anggota American Foundation for the Blind ini telah menulis banyak artikel dan buku serta bekeliling dunia untuk mengajar.

Masih pada era Kartini, pada 1870 lahirlah tokoh wanita pendidik bernama Maria Montessori. Bebannya pada pendidikan membawanya menjadi pendidik bagi anak-anak dan juga bagi anak-anak idiot. Kegigihannya dalam mendidik dan mengembangkan metode mendidik menjadikan Montessori sangat diperhitungkan, tak kalah bila dibanding tokoh pendidikan lain seperti Jean Jacques Rousseau maupun Ellen Key.

Jadi, peringatan Hari Kartini memberi pesan khusus tentang kiprah wanita dalam pendidikan. Hambatan fisik seperti dialami Hellen Keller maupun hambatan kultural seperti dialami Kartini dan Dewi Sartika tidak boleh menghambat kemajuan kaum wanita. Kepedulian dan idealisme wanita seperti dalam diri Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Motessori kiranya mendapat perhatian para pemimpin untuk mengedepankan kaum wanita sebagai pelopor-pelopor pendidikan.

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

1 Mei = Hari Buruh Sedunia

2 Mei = Hari Pendidikan Nasional

3 Mei = Hari Kebebasan Pers Sedunia

4 Mei = Hari Pemadam Kebakaran Sedunia

5 Mei = Hari Bidan Internasional

8 Mei = Hari Palang Merah Sedunia (1864)

8 Mei = Hari Orang Tua

10 Mei = Hari Lupus Sedunia

12 Mei = Hari Perawat Internasional

15 Mei = Hari wafatnya Patimura

15 Mei = Hari Keluarga Internasional

17 Mei = Hari Komunikasi Internasional

17 Mei = Hari Internasional Melawan Homopobia

20 Mei = Hari Kebangkitan Nasional

21 Mei = Hari Buku

21 Mei = Hari Dialog dan Pengembangan Perbedaan Budaya Sedunia

22 Mei = Hari Keanekaragaman Hayati

29 Mei = Hari Lansia Nasional

29 Mei = Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB

30 Mei = Hari wafatnya Dr. Soetomo (1938)

31 Mei = Hari Tanpa Tembakau Sedunia

1 MEI 2009 – HARI BURUH SEDUNIA: KETIKA BURUH MENAGIH JANJI

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (1 Mei 2009)

PEMILU legislatif telah berlalu. Para wakil rakyat terpilih segera menduduki kursinya dan berkiprah. Tak lama lagi, presiden dan wakilnya yang juga akan dipilih, segera menduduki tahta dan menunaikan tugasnya. Pada saat itulah rakyat akan menagih janji-janji mereka. Di era krisis sekarang, kaum buruh akan menjadi kaum penagih janji yang tak pernah berdiam diri. Tulisan ini merangkumkan tagihan-tagihan mereka.

Sejarah telah mencatat bagaimana kaum buruh berjuang untuk nasib mereka dan terkadang tak dihiraukan. Perjuangan mereka sering dianggap sebagai sebuah pemberontakan. Di Indonesia, perjuangan kaum buruh – bahkan sampai sekarang – cenderung dicitrakan negatif. Tak jarang diindentikkan dengan gerakan sosialis-komunis yang oleh rezim ORBA diberi label tidak positif.

Selama 4 hari sejak 1 Mei 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka manjadi hanya 8 jam sehari. Pada 4 Mei 1886, ketika mereka mengadakan pawai besar-besaran, polisi Amerika Serikat menembaki para demonstran itu. Ratusan orang tewas mengenaskan. Para pemimpin demo itu pun ditangkap dan dihukum mati.

Tragedi “Haymarket” di Chicago Illinois mendorong dunia membuat hari peringatan khusus untuk kaum buruh. Pada Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diadakan di Paris (Perancis) menetapkan peristiwa tragis di Amerika Serikat itu sebagai Hari Buruh Internasional (tanggal 1 Mei).

Karena peringatan Hari Buruh itu jatuh pada bulan Mei maka dikenal pula dengan istilah ”May Day”. Adapun “mayday” juga mengingatkan kita akan ungkapan seruan yang dilontarkan oleh pilot pesawat terbang atau nakoda kapal saat melaporkan keadaan mereka yang mengalami bahaya maut (kecelakaan). Hal itu menggambarkan nasib kaum buruh. Mereka terjepit dalam bahaya ekonomi. Mereka terhimpit dan terhempas. Namun, seruan mereka minta tolong acapkali tidak didengar atau sengaja diabaikan.

Dalam dunia industri, buruh merupakan komoditi dalam sebuah proses produksi. Buruh menyediakan tenaga bagi proses produksi. Dengan demikian, buruh mempunyai hubungan sosial yang khusus dengan manajemen. Hubungan itu bersifat kontraktual yang tiada lain merupakan ikatan berdasar uang. Buruh memberikan kuantitas dan kualitas tenaganya kepada manajemen untuk kemudian memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan. Dengan cara seperti itu, buruh bisa menyambung hidupnya.

Kaum buruh berada di posisi terendah karena sifat birokrasi industri. Buruh berada di bagian terbawah dari sebuah hirarki wewenang. Buruh berada di ujung sebuah rantai komunikasi dan perintah. Eugene V. Schneider menyebut buruh sebagai kaum awam yang diperintah atau dikelola oleh sebuah hirarki birokratis.

Kecuali itu, kehadiran teknologi yang serba otomatis semakin memperpuruk status dan peran para buruh dalam sebuah sistem industri. Demi kepentingan efisiensi dan rasionalisasi, peran buruh semakin hari semakin tersingkirkan. Semakin lama buruh semakin kalah bernilai dibanding dengan mesin-mesin yang canggih. Tenaga kasar mereka semakin tidak dibutuhkan.

Dalam industri, kesenjangan antara buruh dan majikan sangat nyata. Kontak buruh dengan atasan terbatas pada urusan menerima dan mentaati perintah, meminta penjelasan tentang perintah itu, atau memberikan laporan tentang apa yang sudah dikerjakannya. Manajemen cenderung bersikap dingin dan impersonal. Kontak buruh dengan tingkat manajemen terbatas pada perintah-perintah yang disampaikan melalui pengawas manajemen tingkat menengah.

Sehubungan dengan status dan perannya dalam industri, buruh tidak mempunyai banyak pilihan. Bagi buruh, pekerjaan mereka adalah sumber penghasilan yang pertama sekaligus yang utama. Kaum buruh bekerja untuk makan dan menyambung hidup. Mereka menggantungkan nasib pada perusahaan atau pabrik tempat mereka bekerja. Buruh adalah obyek dari kekuasan dan wewenang para majikan.

Sebaliknya, para pimpinan mempunyai banyak pilihan. Kemenangan mereka adalah karena memiliki modal. Bekerja bagi mereka adalah untuk mendapatkan kekuasaan, prestasi, kemerdekaan, dan kebebasan. Bagi mereka, ”imbalan uang” merupakan lambang kesuksesan dan pengakuan terhadap harga diri.

Posisi yang lemah ini membuat para buruh mudah ditindas. Karena itu, mereka berteriak meminta keadilan. Menurut Eugene V. Schneider, aspirasi para buruh dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, harapan untuk mempunyai status sosial yang baik. Sebagai ”wong cilik”, mereka tidak mau narima ing pandum begitu saja. Wajar jika mereka ingin menjadi warga masyarakat yang bermartabat.

Kedua, harapan untuk perbaikan ekonomi. Itu berarti mereka merindukan upah yang cukup tinggi dan teratur sehingga bisa hidup normal. Bahkan, mereka bisa menyisihkan uang untuk keperluan-keperluan seperti biaya kesehatan, biaya pengobatan saat mengalami kecelakaan, dana hari tua, dan pendidikan untuk anak-anak.

Ketiga, harapan untuk kondisi kerja yang baik. Jangan memandang buruh sebagai komoditi produksi semata-mata, yang datang ke tempat kerja untuk menukarkan tenaga dengan uang. Buruh juga manusia, punya rasa dan punya hati. Tujuan hidupnya tidak melulu upah yang tinggi. Buruh membutuhkan sebuah kehidupan kerja yang membuatnya berbahagia. Menurut riset, ada 10 hal yang membuat buruh bahagia: (1) pekerjaan tetap, (2) kondisi kerja yang menyenangkan, (3) teman-teman sekerja yang baik, (4) bos yang baik, (5) kesempatan untuk maju, (6) gaji atau upah yang tinggi, (7) kesempatan untuk menggunakan gagasan sendiri, (8) kesempatan untuk mempelajari suatu pekerjaan, (9) jam kerja yang baik, (10) pekerjaan yang tidak berat.

Keempat, harapan untuk memiliki kebebasan pribadi. Ini merupakan harapan terpendam di dalam jiwa mereka karena mereka hidup dalam ketidakberdayaan. Kaum buruh diperdaya oleh gerakan-gerakan ekonomi yang besar, perusahaan-perusahaan, dan tuntutan-tuntutan teknologi canggih. Mereka mendambakan kebebasan.

Kelima, harapan untuk bisa mengerti kekuatan-kekuatan yang memperdaya mereka. Apalagi ketika mereka diperlakukan tidak adil. Mereka pun menggugat.

Keenam, harapan rekreasional. Kaum buruh yang membanting tulang setiap hari membutuhkan liburan dan waktu untuk bersenang-senang. Kalau bos mereka pulang pergi keluar negeri untuk bertamasya, mereka juga ingin sedikit menikmati hidup

Pada jaman ORBA, Peringatan Hari Buruh Sedunia (1 Mei) tidak diperbolehkan. Rezim ORBA menetapkan peringatan hari buruh sendiri menurut versi yang sudah dimodifikasi demi kepentingan mereka, yaitu “Hari Pekerja Nasional” setiap tanggal 20 Februari (SK Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No Kep 43/Men/1977 dan Keppres No 9 Tahun 1991). Sekarang, di era reformasi, kaum buruh bebas bersuara. Semoga seruan mereka minta tolong – mayday, mayday, mayday ­– didengar dan ditindaklanjuti oleh para pemimpin terpilih yang sejak awal berkoar-koar dan berjanji untuk menolong kaum lemah. Selamat Hari Buruh Sedunia!

21 MEI – HARI DIALOG DAN PENGEMBANGAN KEBERAGAMAN BUDAYA: YOGYA, MASYARAKAT MINI INDONESIA

Oleh Sudomo Sunaryo

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (18 Mei 2009)

Tanggal 21 Mei merupakan Hari Dialog dan Pengembangan Keberagaman Budaya Sedunia (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development). Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah melihat dan merasakan bagaimana perbedaan kebudayaan menjadi masalah besar. Konflik demi konflik terjadi karenanya. Oleh sebab itu, Konferensi Umum United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengadopsi deklarasi tentang keberagaman budaya (Universal Declaration on Cultural Diversity) yang telah diluncurkan di Paris, Perancis. Dan, pada 20 Desember 2002, Majelis Umum PBB mendeklarasikan tanggal 21 Mei sebagai Hari Dialog dan Pengembangan Keberagaman Budaya Sedunia itu.

Bagi bangsa Indonesia, hari peringatan itu meneguhkan keberadaan multikulturalisme di tanah air. Betapa tidak, Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman kebudayaan. Menurut Hildred Geertz sebagaimana dikutip Nasikun (1988), Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Adapun menurut Skinner yang juga dikutip Nasikun (1988) Indonesia mempunyai 35 suku bangsa besar yang masing-masing mempunyai sub-sub suku/etnis yang banyak.

Bagi Yogyakarta, hari peringatan itu juga menggairahkan semangat keberagaman budaya yang telah tumbuh subur di kota budaya ini. Dulu Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah menegaskan bahwa Yogyakarta merupakan ”masyarakat mini Indonesia”. Hal itu tidak berlebihan karena di kawasan ini tinggal bermacam-macam orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Apalagi sebagai pusat pendidikan, banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah tinggal dan menuntut ilmu di Yogyakarta.

Sejak berdirinya, Kasultanan Yogyakarta merupakan sebuah komunitas yang heterogen atau plural (Subkhan, 2007). Mulai tahun 1900-an muncul nama-nama kampung yang berdasarkan etnis para warganya. Kampung Kranggan didominasi etnis Cina. Kampung Sayidan didiami orang-orang Arab. Kampung Menduran merupakan kawasan orang-orang Madura. Kampung Bugisan ditinggali oleh orang-orang Bugis.

Nama-nama kampung di Yogya juga menunjukkan keberagaman profesi masyarakatnya. Kampung-kampung di wilayah Kraton (jeron beteng) dinamai berbeda-beda sesuai profesi masyarakatnya. Misalnya, kampung Mantrigawen (warganya adalah abdi dalem pegurus rumah tangga Kraton), kampung Siliran (warganya adalah abdi dalem yang bertugas menyalakan lampu penerangan), kampung Patehan (warganya adalah abdi dalem yang bertugas menyediakan minuman teh), kampung Nagan (warganya adalah abdi dalem yang bertugas menabuh gamelan), dan kampung Kauman (warganya adalah abdi dalem yang bertugas dalam bidang keagamaan).

Toleransi dan Harmoni

Sekalipun sangat beragam, Yogyakarta terkenal dengan toleransi dan keharmonisannya. Karena itu Yogya dijuluki sebagai “the city of tolerance” dan “the city of harmony”. Kedamaian seperti itu sudah terjadi sejak dulu.  Menurut catatan Subkhan (2007), pada jaman HB II pernah ada seorang keturunan Tionghoa menjabat Bupati Kota Yogyakarta. Namanya adalah Raden Tumenggung Setyadiningrat alias Tan Jin Sing. Di Yogya tidak pernah terjadi konflik Jawa-Cina sebagaimana terjadi di kota-kota lain.

Toleransi dan harmoni Yogya perlu disyukuri. Kita telah melihat sendiri bagaimana kota-kota di Indonesia tercabik-cabik oleh konflik SARA. Ambon yang terkenal indah dan permai sempat porak-poranda karena konflik SARA. Poso yang dikenal damai sempat remuk redam karena konflik serupa. Banyak kawasan di negeri ini gagal menjaga kebersamaan dalam kebhinnekaan.

Memang, masyarakat majemuk sangat berpotensi konflik. Dalam bukunya, ”Pluralism and Polity: A Theoritical Exploration” (1969), Pierre L van Berghe mengingatkan karakteristik masyarakat majemuk sebagai berikut. Pertama, dalam masyarakat ini terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali mempunyai sub-kebudayaan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Kedua, masyarakat mempunyai struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Ketiga, masyarakat kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Keempat, masyarakat relatif sering mengalami konflik-konflik antar kelompok yang ada di dalamnya. Kelima, integrasi sosial dalam masyarakat sering terjadi karena paksaan dan saling ketergantungan dalam ekonomi. Keenam, terdapat dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Dialog dan Pengembangan

Karena potensi-potensi konflik dan perpecahan seperti diungkapkan Berghe itu, keharmonisan dalam masyarakat majemuk harus senantiasa dijaga. Seperti diperingati setiap 21 Mei, cara efektifnya adalah dengan memajukan dialog dan usaha-usaha pengembangan multikulturalisme itu sendiri.

Dialog budaya seharusnya bukan hanya sebuah seremoni atau momen formal yang bersifat artifisial. Dialog budaya seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Waktu saya kuliah di Publisistik UGM dulu, saya mempunyai banyak kawan. Beberapa dari mereka berasal dari luar Jawa. Mereka yang dari jauh mondhok (tinggal) di keluarga-keluarga Yogya. Hubungan mereka dengan keluarga-keluarga yang mereka tinggali sangat akrab, tidak seperti hubungan anak kos dengan ibu kos yang terjadi sekarang ini. Hubungan-hubungan itu bersifat kekeluargaan dalam kerangka kehidupan paguyuban (gemeinchaft) yang kental. Perbedaan suku dan agama tidak menghalangi tumbuhnya rasa kekeluargaan itu. Karena itu, setelah para mahasiswa itu lulus dan menyebar ke seluruh nusantara, mereka merasa bahwa bukan hanya UGM almamaternya, tetapi Yogyalah almamater mereka. Semangat keleluargaan Yogya melekat di hati mereka.

Disamping dialog, keberagamaan budaya harus senantiasa dikembangkan. Para pemimpin harus bisa mengayomi semuanya. Tidak pilih kasih. Pendidikan multikulturalisme juga harus diajarkan kepada masyarakat dan generasi muda, baik dalam lingkup pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Bebagai event budaya juga harus dikembangkan bukan hanya sebagai sebuah hiburan atau ajang mencari keuntungan, tetapi sebagai wahana pendidikan multikulturalisme. Pendidikan moral Pancasila harus digalakkan kembali untuk merevitalisasi jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika di seluruh Indonesia.

31 MEI – HARI TANPA TEMBAKAU: DUNIA TANPA ROKOK, MUNGKINKAH?

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (31 Mei 2007)

Iklan rokok adalah iklan yang paling ambigu. Rokok selalu ditawarkan sebagai sesuatu yang paling hebat. Namun, pada saat yang sama, rokok diiklankan sebagai produk yang berbahaya. Di akhir iklan – baik di media massa cetak maupun elektronik – selalu ditulis: ”merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”.

Kenyataannya, peringatan keras bernada intimidatif namun obyektif itu tidak pernah digubris. Hampir 1 milyar laki-laki di dunia ini merokok. Di negara-negara maju, kaum pria perokok jumlahnya 35 persen dari populasi. Di negara-negara berkembang besarnya 50 persen dari populasi. Setiap hari, 250 juta wanita di seluruh dunia asyik merokok. Di negara-negara maju, besarnya 22 persen dari populasi. Di negara berkembang, besarnya 9 persen dari populasi.

100 Juta Kematian

Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa rokok adalah setan pencabut nyawa yang paling haus darah. Dalam buku The Tobacco Atlas terbitan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (2002), dilaporkan bahwa 50 persen perokok meninggal karena penyakit akibat rokok. Pada abad ke-20, 100 juta jiwa meninggal karena rokok. Menurut prediksi para ahli, jumlah kematian itu bisa berlipat 10 kali pada abad ke-21. Dengan demikian, merokok lebih berbahaya daripada virus HIV/AIDS, penyalahgunaan obat terlarang, kecelakaan lalu-lintas, maupun kejahatan (pembunuhan).

Menghentikan kebiasaan merokok adalah solusi untuk pengurangan angka kematian global. The Lancet, sebuah jurnal kesehatan di Inggris, menyatakan bahwa menurunkan jumlah perokok dunia hingga 20 persen sebelum tahun 2020 dapat menghindarkan 100 juta kematian akibat tembakau.

Indonesia Pro-Rokok?

Meskipun berbagai upaya pengurangan kebiasaan merokok dilakukan, masyarakat tetap saja merokok. Di Amerika Serikat, khususnya New York, telah dilakukan berbagai cara untuk menekan kebiasaan merokok. Walikota Michael Bloomberg dan Ketua Komisi Kesehatan  Thomas Frieden melakukan usaha-usaha seperti menaikkan pajak, membatasi iklan, memperluas area bebas merokok, dan membantu terapi para pecandu rokok. Saat ini, harga sebungkus rokok di New York sudah lebih dari US $ 7 (sekitar Rp. 63.000). Dengan berbagai kebijakan itu, jumlah perokok memang turun sampai 20 persen. Tetapi, para pendatang baru di dunia berasap ini tetap terus bertambah setiap harinya.

Bagaimana dengan Indonesia? Hasil riset menunjukkan bahwa dua per tiga perokok di seluruh dunia adalah mereka yang tinggal di 15 negara yang berpendapatan menengah ke bawah. Separuh dari mereka tinggal di negara-negara Cina, India, Rusia, Bangladesh, dan Indonesia. Kita masuk dalam 5 besar pengguna tembakau dunia.

Sepertinya, Indonesia kurang bersikap dan bertindak tegas soal rokok. Pertama, pemerintah tidak berusaha membatasi dengan meningkatkan cukai yang tinggi. Cukai rokok di Indonesia terendah di kawasan Selatan-Timur Asia. Padahal, di Thailand bisa 60 persen, di India 70 persen, bahkan 75 persen di Nepal, Maldives, dan Myanmar.

Kedua, tidak ada pembatasan yang signifikan untuk pengiklanan produk rokok. Di Indonesia, iklan rokok justru merebak di berbagai media massa cetak dan elektronik. Di tempat-tempat umum, dari kota sampai pelosok pedesaan, iklan rokok mudah dijumpai. Di India, tidak boleh ada iklan rokok di media massa cetak dan elektronik. Poster dan baliho iklan rokok juga tidak boleh di pasang di pinggir jalan-jalan raya.

Ketiga, Indonesia telah menunda-nunda untuk ikut meratifikasi Framework Convention on Tobacco (FCTC). Ini merupakan konvensi internasional untuk pengendalian tembakau. Sampai pada awal tahun 2006 saja, 168 negara dan seluruh negara di ASEAN sudah ikut meratifikasi.

Bagi Indonesia, masalah rokok memang dilematis. Di satu sisi, pemberantasan rokok sangat berarti untuk menyehatkan bangsa dan membangun generasi baru. Di sisi lain, kalau rokok dikontrol terlalu ketat, pendapatan pemerintah dari cukai rokok menurun, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan ekonomi makro pun terguncang. Siapa mau mengganti pendapatan negara dari rokok yang lebih dari Rp. 30 trilyun itu?

Konsep Hidup

Melenyapkan rokok sama sekali dari dunia ini rasanya hampir tidak mungkin. Industri rokok sudah menjadi bagian dan bahkan pilar penyangga dari sistem ekonomi. Perusahaan-perusahaan rokok semakin hari semakin kuat. Di Amerika Serikat, perusahaan rokok setidaknya mengalokasikan US $ 50 per konsumen tiap tahun untuk kepentingan iklan dan pemasaran di seantero negeri. Kecuali itu, merokok sudah sedemikian membudaya dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah mencatat berbagai usaha keras telah ditempuh untuk memberantas budaya merokok. Ketika Sir Walter Releigh memperkenalkan tembakau di Eropa, penolakan keras datang dari para pemuka agama, bangsawan, dan cendekiawan. Para pengguna tembakau dianiaya di Rusia, dibunuh di Turki, dan dipenjarakan di Switzerland. Paus Urban VIII menentang keras. Raja James I dari Inggris memproklamirkan bahwa tembakau itu jahat karena merusak kesehatan otak, paru-paru, dan mata.

Pada dasarnya, kebiasaan merokok tidak bisa dihentikan begitu saja. Merokok adalah sebuah gaya hidup. Ada alasan-alasan kompleks mengapa seseorang menjadi perokok. Faktor ketagihan dan kenikmatan bukan satu-satunya alasan. Karena itu, sangat tidak mudah untuk membujuk seseorang supaya berhenti merokok. Bahkan, sekalipun sudah jatuh sakit dan miskin, asap tembakau di mulut tetap terus mengepul.

Yang perlu dilakukan adalah penanaman nilai-nilai budaya sejak dini. Ini lebih dari sekedar pendidikan kesehatan dan pemberian pengetahuan tentang bahaya rokok. Ini harus merupakan penanaman filosofi kehidupan. Dulu, saat pertama kali orang Indian Huron mulai merokok, itu bukan karena ketagihan. Mereka merokok sebagai sebuah ritual untuk menghormati dewi kesuburan. Merokok adalah sebuah tindakan simbolik religius, bukan untuk merusak tubuh demi pemuasan hawa nafsu. Sekarang, rokok sudah diubah fungsinya untuk kenikmatan sesaat. Hal itu sama seperti seks. Perilaku seks bebas mewabah karena orang modern tidak lagi mengkeramatkannya. Seks berubah fungsi menjadi komoditi bisnis kapitalistik dan gaya hidup rendahan yang hedonistik.

Sejak dini, anak-anak kita harus diajari tentang konsep kehidupan. Sebagai contoh adalah penanaman konsep bahwa tubuh adalah anugerah Tuhan. Merusak tubuh dengan cara apapun, meskipun itu menyenangkan, adalah dosa. Ketika filosofi ini tertanam kuat dan kemudian informasi ilmiah tentang bahaya merokok dibeberkan, anak-anak kita akan bisa mengambil keputusan untuk tidak merokok. Cara itu akan jauh lebih efektif daripada pemberian motivasi ekstrinsik dengan cara dipaksa-paksa, ditekan-tekan, dan diintimidasi ini dan itu. Sayangnya, pendidikan kita sekarang sering hanya bersifat pengetahuan (informatif) dan bukannya bersifat pembentukan watak dan kepribadian secara filosofis.

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

1 Jun = Hari Kanak-kanak Internasional

1 Jun = Hari Susu Sedunia

4 Jun = Hari Anak Korban Perang

5 Jun = Hari Lingkungan Hidup Nasional (dulu dipadukan dg Pertasigana) / Hari Lingkungan Hidup Sedunia

6 Jun = Hari Pemerintah Kotamadya Yogyakarta

8 Jun = Hari Laut Sedunia

12 Jun  = Hari wafatnya Sultan Hasanudin (1670)

14 Jun = Hari Donor Darah

17 Jun  = Hari wafatnya Sisingamaraja

17 Jun = Hari Penanggulangan Degadrasi Lahan dan Kekeringan Sedunia

21 Jun  = Hari wafatnya Soekarno (1970)

21 Jun = Hari Musik Sedunia

21 Jun  = Hari Krida Pertanian (dipadukan dg Pertasigana)

25 Jun  = Hari Persahabatan Sedunia

26 Jun = Hari Peduli Korban Penyiksaan Internasional

26 Jun  = Hari Anti Narkoba Sedunia

29 Jun  = Hari Keluarga Berencana Nasional

29 Jun  = Jogja Kembali (penarikan tentara pendudukan belanda dari DIY)

30 Jun  = Hari wafatnya Panglima Polem

5 JUNI – HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA: DICARI: PEMIMPIN PEDULI LINGKUNGAN

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (5 Juni 2009)

Pro rakyat telah menjadi karakteristik visi-misi yang dikedepankan oleh para capres-cawapres yang bertanding dalam pemilu 2009. Namun, jangan lupa bahwa salah satu masalah besar di negeri ini adalah masalah lingkungan hidup. Para pemimpin dan rezim terdahulu telah terbukti tidak peduli lingkungan. Indonesia masa depan membutuhkan para pemimpin pro lingkungan.

Soal pembalakan hutan misalnya, orang Indonesia terbukti sangat rakus. Menurut data FAO, laju penghancuran hutan di Indonesia pada periode 2000-2005 merupakan yang tercepat di dunia. Seluas 1,871 juta hektar hutan hancur setiap tahunnya. Dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90 persen hutan di dunia, laju penghancuran hutan di Indonesia adalah yang tercepat, sampai-sampai dicatat dalam Guinness World Record. Hal itu jelas menunjukkan bahwa para pemimpin kita telah tidak peduli lingkungan, membiarkan pengrusakannya, bahkan telah turut memerah lingkungan untuk mencari untung sendiri.

Pemerintah Indonesia jauh kalah bijak dibanding Cina, misalnya. Bayangkan, Indonesia menghancurkan hutan seluas 300 lapangan sepak bola setiap jamnya. Namun, kalau laju kehancuran hutan di Indonesia 2 persen setahun, hutan di Cina setiap tahun malah bertambah 2,2 persen. Selama periode 2000-2005, pertambahan hutan di Cina seluas 4,058 juta hektar. Salah satu penyebab merosotnya hutan adalah karena pencurian. Menurut catatan Perhutani Unit I Jawa Tengah, gangguan keamanan hutan selama periode 2003-2004 telah merugikan negara sebesar Rp. 102,75 miliar. Sebanyak  422.544 batang pohon hilang dijarah massa.

Penghancuran hutan jelas berakibat semakin mengganasnya alam. Banjir, tanah longsor, dan tentu saja pemanasan global merupakan dampak-dampak buruk yang terjadi kemudian. Bencana-bencana yang terjadi di pulau Jawa juga merupakan akibat rusaknya hutan. Kini, pulau Jawa yang dimukimi 60 persen penduduk Indonesia, tinggal memiliki hutan seluas 19.828 km persegi atau 15 persen dari luas daratan. Padahal, menurut Undang-undang Kehutanan, luas hutan ideal minimum 30 persen dari luas daratan.

Rezim di masa lampau juga telah membiarkan, bahkan turut menikmati, proses-proses eksplorasi yang merusakkan lingkungan hidup. Awal Orde Baru (1967) ditandai dengan pemberian kesempatan bagi PT Freeport McMoan Coper and Gold Inc untuk menambang di Papua (lihat buku ”Demokrasi dan Hak Azasi Manusia”,  Abdullah Yazid, dkk, Penerbit PLACID & KID, 2007). Dua belas tahun setelahnya, mereka menemukan gunung Grasberg yang mengandung timbunan emas, perak, dan tembaga. Pada 1991, Freeport membarui Kontrak Kerja II untuk 30 tahun ke depan. Keuntungan mereka adalah US $ 1,8 miliar per tahun dan hanya sedikit yang masuk ke kas Pemerintah Indonesia. Sementara itu, usaha penambangan itu menghasilkan limbah berupa tailing (batuan limbah) sebanyak 3.000 ton per hari. Ketika produksi makin naik, limbah tailing itu bertambah menjadi 17.000 ton per hari. Yang menyedihkan, mereka membuang limbah-limbah itu ke aliran Sungai Aghawaghon yang menyatu dengan sungai Otonoma dan Ajkwa sehingga sungai itu tak bisa digunakan dalam bentuk apapun. Suku Amungme di Papua yang secara hukum hak ulayat semestinya lebih berhak atas kekayaan alam itu hanya bisa menelan pil pahit berupa kerusakan alam, penderitaan, kemiskinan, dan peminggiran. Komnas HAM pada 1995 menemukan 6 jenis pelanggaran HAM (periode 1993-1995) yang mengakibatkan tewasnya 16 penduduk dan 4 orang lainnya hilang.

Lagi, Pemerintah Indonesia seolah tak berkutik ketika PT Newmont Minahasa Raya membuat kerusakan lingkungan hidup di Sungai dan Teluk Buyat (lihat buku ”Demokrasi dan Hak Azasi Manusia”,  Abdullah Yazid, dkk, Penerbit PLACID & KID, 2007). Masyarakat nyaris terjangkit penyakit minamata disease, penyakit akibat tingginya kadar logam limbah dalam tubuh. Dengan kontrak karya sejak 1986, mereka menemukan deposit emas di lokasi tambang 104 kilometer sebelah barat daya Manado. Mereka mulai memproduksi emas di Messel, Rantatotok sejak 1996. Meski tidak dituntut bersalah oleh pengadilan, harian The New York Times (2004) memberitakan dalam laporan audit internasional bahwa Newmont mengakui telah membuang bahan beracun ke udara dan ke Teluk Buyat selama 4 tahun.

Tantangan Masa Depan

Masa depan lingkungan hidup sangat mengerikan. Di berbagai belahan dunia, krisis air misalnya, telah benar-benar menjadi masalah yang sangat serius. Dulu, seorang astronout yang berada di angkasa luar, bila mengarahkan matanya ke bola bumi akan melihat dengan jelas danau Cad. Pada 1963, danau Cad masih terlihat sangat besar dan luas. Danau yang mengagumkan itu dikitari oleh negara-negara Kamerun, Cad, Niger, dan Nigeria. Namun, pada 2007, danau ini telah menyusut 95 persen. Tak lama lagi, menurut Lester R Brown, danau ini akan lenyap dan lokasinya bisa menjadi misteri bagi generasi yang akan datang.

Seperti diberitakan KR (14 Maret 2009), meskipun Indonesia termasuk negara dengan cadangan air terkaya di dunia (2.530 km3/tahun), kelangkaan air telah mengancam kita. Sejak 2000, di Jawa dan Bali mulai terjadi kelangkaan air. Pada 2015 kelangkaan air diproyeksikan terjadi di Sulawesi dan NTT. Kawasan Jabodetabek diprediksi mengalami kekurangan air 64,1 m3/detik pada 2025. Dengan demikian, krisis air menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Kini, menghadapi pemanasan global (global warming), umat manusia berada di ujung tanduk. Bayangkan, permukaan air laut Jawa naik 0,57 cm per tahun dan daratan di kota Jakarta bergerak turun 0,8 cm per tahun. Kalau terus begitu, pada tahun 2050 kawasan Istana Negara dan Taman Silang Monas akan tenggelam, garis pantai Kota Jakarta bergeser sampai di daerah Dukuh Atas! Kalau es di kutub lumer karena pemanasan global, bukan hanya Jakarta, tetapi juga New York, San Fransisko, Tokyo, Shanghai, Paris, Kairo, Buenos Aires, Sydney, Melbourne, dan Rio de Jenerio akan tenggelam. Padahal, kini 70% kota metropolitan dunia berada di kawasan pesisir. Di Indonesia, 80% kota berada di pinggir laut. Semarang, Surabaya, Makassar, dan Ambon terancam hilang ditelan laut.

PBB telah lama memperingatkan masalah lingkungan hidup. Majelis Umum PBB dengan resolusinya nomor 2994 (tahun 1972) menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dari tahun ke tahun PBB telah memperingatkan dunia dengan tema-tema seperti ”Global Warming, Global Warming” (1989), ”One Earth One Family” (1994), ”Give Earth a Chance” (2002), ”Green Cities, Plan for the Planet” (2005), dan ”Kick the Habit: Towards A Low Carbon Economy” (2008).

Sayangnya, ketika para ilmuan, aktivis lingkungan, dan rakyat berteriak nyaring soal penyelamatan lingkungan hidup, para pemimpin sering tidak peduli. Ketika Al Gore mengkampanyekan isu pemanasan global, Presiden Bush sempat mengecamnya. Para pemimpin acapkali mendahulukan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan lingkungan hidup yang berarti mengabaikan kepentingan rakyat.

26 JUNI – HARI ANTI NARKOBA SEDUNIA: DICARI: PEMIMPIN PENUMPAS NARKOBA

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (27 Juni 2009)

Narkoba telah merusak dan menghancurkan masyarakat. Generasi muda telah menjadi korban terbesarnya. Siapa pun presiden dan wakilnya yang terpilih nanti haruslah para pemimpin yang bersikap tegas untuk memerangi narkoba.

Jika anak-anak muda mencandu narkoba, mereka akan mengalami kekacauan dalam jiwanya sebab narkoba merupakan jenis zat-zat yang mengubah mood seseorang (mood altering substance). Jiwa mereka menjadi sangat labil. Kepribadian mereka menjadi keras dan mereka tidak bisa mengontrol diri. Mereka pun bisa mengalami retardasi mental. Jika seorang remaja mengkonsumsi narkoba pada usia 16 tahun dan baru berhenti pada usia 26 tahun maka dalam usianya yang ke-26 itu, mental dan emosinya masih seperti remaja berusia 16 tahun.

Narkoba menghancurkan kehidupan para pecandunya dengan sangat mengerikan. Penggunaan narkoba mengakibatkan kerusakan otak karena merubah sistem kerja syaraf pusat (central nervous system) dari otak ke syaraf-syaraf lain dalam tubuh manusia. Obat-obatan jenis uppers memacu kerja otak sehingga menimbulkan kerusakan permanen. Jenis downers memperlambat kerja otak sehingga menimbulkan depresi. Sedangkan jenis all arounders, merubah sinyal-sinyal yang masuk ke otak. Penggunaan narkoba juga merusak jantung, liver, paru-paru, dan ginjal. Sementara itu, ketika seorang pecandu berusaha mengurangi konsumsi narkoba, mereka akan mengalami GPO (gejala putus obat) seperti pegal, linu, sakit-sakit di seluruh persendian, kram otot, insomnia, mual, dan muntah-muntah. Sekali terjerat narkoba, seorang pecandu akan terbelenggu olehnya.

Pun demikian, dari tahun ke tahun, kejahatan narkoba di Indonesia semakin meningkat. Lonjakan yang menonjol terjadi pada 1998-2000. Jika pada 1998 terjadi 958 perkara, pada 1999 bertambah menjadi 1.833 perkara (naik 91,33%). Pada 2000, bertambah menjadi 3.478 perkara (naik 92%). Menurut hasil penelitian Badan Narkotika Nasional dan Universitas Indonesia (2 Maret 2005), tak kurang dari 15.000 pecandu narkoba meninggal setiap tahunnya. Pada 2005, sekitar 4 juta penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Negara merugi Rp 65 milyar setiap hari atau Rp 23,6 trilyun setiap tahun. Dari jutaan korban narkoba itu, 85% di antaranya adalah kaum muda. Jadi, masalah narkoba merupakan masalah nasional yang sangat serius.

Jejaring Narkoba Indonesia

Bila menyelami jejaring narkoba di tanah air yang terkait secara intenasional, jelaslah diperlukan tindakan-tindakan serius jika benar-benar ingin menumpas narkoba. Menurut catatan Amir P Ali dan Imran Duse (2007), jejaring yang harus ditumpas itu mencakup jalur peredaran, modus operandi, dan sindikat para pelaku.

Jalur peredaran narkoba di Indonesia ternyata terkait jejaring internasional. Peredaran jenis heroin dan morpin di tanah air misalnya, berasal dari kawasan ”segitiga emas” (Thailand, Myanmar, Laos) dan kawasan ”bulan sabit emas” (Iran, Pakistan, Afganistan). Jenis kokain berasal dari daerah Amerika Latin seperti Kolombia, Bolivia, Peru, Meksiko, dan Brasil. Peredaran psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi kebanyakan berasal dari Cina.

Modus operandi untuk menyembunyikan narkoba yang umum ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, orang-orang negro Afrika merekrut wanita-wanita Indonesia dengan cara kawin dan memberi mereka kesempatan untuk berwisata ke luar negeri. Ketika kembali ke Indonesia, para wanita itu menyelundupkan narkoba. Kedua, pengiriman melalui paket pos dengan alamat perorangan atau perusahaan fiktif. Ketiga, penyelundupan narkoba dengan disembunyikan dalam barang-barang elektronik dan garmen. Keempat, penyelundupan shabu-shabu dengan menggunakan kapal laut. Kelima, penyelundupan narkoba melalui impor barang dengan dokumen palsu.

Mengenai sindikat para pelaku ditemukan fakta sebagai berikut. Pertama, sindikat kejahatan narkoba pada umumnya berupa jaringan terputus (cell and cut) sehingga antar anggota jaringan tidak saling kenal. Kedua, traffickers narkoba banyak berasal dari Afrika. Ketiga, sindikat psikotropika banyak berasal dari Cina dan Hongkong. Keempat, para sindikat itu banyak bekerjasama dengan para pembuat paspor palsu. Kelima, para sindikat yang sering keluar masuk wilayah Indonesia kebanyakan dari Cina, Nigeria, dan Australia.

Dengan demikian, pemberantasan narkoba tidak mungkin dilakukan secara sendirian oleh suatu negara. Pemerintah Indonesia juga telah menjalin sinergi dengan badan-badan narkotika negara-negara lain seperti CNB (Singapura), US DEA (Amerika Serikat), JICA (Jepang), RCMP (Kanada), ONCB (Thailand), dan AFP (Australia). Indonesia harus semakin pro-aktif dan bahkan menjadi generator gerakan bersama anti narkoba internasional.

Political Will

Dalam hal ketegasan memerangi narkoba, Malaysia dan Singapura sangat tegas. Pelaku kejahatan narkoba tidak diberi ampun. Hukuman mati ganjarannya. Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melancarkan perang total melawan narkoba. Supremasi hukum harus ditegakkan. Undang-undang yang dibuat harus benar-benar menimbulkan efek jera bagi para pengguna dan pelaku kejahatan narkoba. Kalau perlu, Pemerintah mengerahkan segala kekuatan untuk memberantas narkoba. Hal itu berarti para pemimpinnya harus kuat, tegas, dan siap berperang melawan narkoba.

Sebagai perbandingan, ketika Pemerintah Kolombia mempunyai political will yang serius, kejahatan narkoba pun mulai lenyap. Sebelumnya, Kolombia adalah pengekspor kokain terbesar di dunia, mengirimkan 700.000 sampai 1 juta ton kokain per tahun ke Eropa dan Amerika Serikat. Tujuh puluh persen bisnis haram itu terjadi di kota Cali. Pada 1980, Cali menjadi kota paling rusak di dunia. Mafia-mafia obat bius bersarang di kota ini dan menguasai sistem politik, ekonomi, dan hukum yang ada.

Namun, sejak 1985, Pemerintah Cali menyatakan perang total melawan narkoba. Operasi militer untuk pembersihan dilancarkan terhadap kartel-kartel obat bius. Sebanyak 6.500 komando elit dikirim ke kota Cali dan berhasil menangkap para gembong narkoba itu. Suasananya, benar-benar perang. Helikopter-helikopter menderu di udara. Bandara ditutup dan polisi memblokir setiap jalan utama kota. Tak lama kemudian, Pemerintah berhasil menangkap setidaknya 7 penjahat narkoba kelas kakap. Mereka adalah Juan Carlos Arminez, Phanor Arizabalata, Julian Murcillo, Henry Loaiza, Jose Santacruz Londono, Gilberto, dan Miguel Rodriguez.

26 JUNI – HARI ANTI NARKOBA SEDUNIA: BANGKITKAN GENERASI BEBAS NARKOBA!

Oleh : Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (26 Juni 2007)

Narkoba merupakan masalah internasional. Peredaran gelap nerkotika di Indonesia misalnya, terkait dengan perdagangan barang haram itu secara mondial. Heroin dan morphin yang sampai di Indonesia berasal dari ”segi tiga emas” (Thailand-Myanmar-Laos) dan ”bulan sabit emas” (Iran-Pakistan-Afganistan). Sedangkan kokain, berasal dari Amerika Latin (Kolombia, Bolivia, Peru, Meksiko, dan Brasil). Indonesia sendiri juga mengekspor narkoba ke luar negeri.

Pemberantasan narkoba tidak mungkin dilakukan secara sendirian oleh suatu negara. Pemerintah Indonesia juga telah menjalin sinergi dengan badan-badan narkotika negara-negara lain seperti CNB (Singapura), US DEA (Amerika Serikat), JICA (Jepang), RCMP (Kanada), ONCB (Thailand), dan AFP (Australia). Syukurlah kalau sudah ada gerakan bersama anti narkoba internasional.

Bagi Indonesia, narkoba adalah musuh yang sangat berbahaya. Kejahatan narkoba berkembang dengan sangat pesat dari tahun ke tahun. Lonjakan yang menonjol terjadi pada tahun 1998-2000. Jika pada tahun 1998 terjadi 958 perkara, pada tahun 1999 bertambah menjadi 1.833 perkara (naik 91,33%). Pada tahun 2000, bertambah manjadi 3.478 perkara (naik 92%). Pada tahun 2005, sekitar 4 juta (2%) penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Masalah narkoba menyebabkan negara merugi 65 milyar rupiah setiap hari, atau 23,6 trilyun rupiah setiap tahun. Dari total kerugian setahun itu, sebanyak Rp. 11,3 trilyun merupakan biaya ekonomi untuk konsumsi narkoba, dan Rp. 12,3 trilyun merupakan biaya sosial berupa dampak kriminalitas akibat penyalahgunaan narkoba.

Kehancuran Generasi Muda

Dari 4 jutaan penduduk Indonesia yang terlibat penyalahgunaan narkoba, 85% di antaranya adalah kaum muda. Kota pelajar Yogyakarta merupakan salah satu dari kota-kota yang paling rawan narkoba seperti Jakarta, Surabaya, Kaltim, Bali, Medan, dan Riau. Dengan demikian, narkoba adalah ancaman sangat serius bagi generasi muda.

Narkoba menghancurkan generasi muda dengan sangat mengerikan. Penggunaan narkoba mengakibatkan kerusakan otak karena merubah sistem kerja syaraf pusat (central nervous system) dari otak ke syaraf-syaraf lain dalam tubuh manusia. Obat-obatan jenis uppers memacu kerja otak sehingga menimbulkan kerusakan permanen. Jenis downers memperlambat kerja otak sehingga menimbulkan depresi. Sedangkan jenis all arounders, merubah sinyal-sinyal yang masuk ke otak. Penggunaan narkoba juga merusak jantung, liver, paru-paru, dan ginjal. Sementara itu, ketika seorang pecandu berusaha mengurangi konsumsi narkoba, mereka akan mengalami GPO (gejala putus obat) seperti pegal, linu, sakit-sakit di seluruh persendian, kram otot, insomnia, mual, dan muntah-muntah. Itulah sebabnya, sekali terjerat narkoba, sulit dilepaskan.

Pecandu narkoba juga akan mengalami kehancuran mental, sebab narkoba merupakan jenis zat-zat yang mengubah mood seseorang (mood altering substance). Emosi seorang pecandu narkoba menjadi sangat labil. Mereka menjadi keras dan tidak bisa mengontrol diri. Kecuali itu, mereka bisa mengalami retardasi mental. Hal itu terbukti pada para pecandu yang mengkonsumsi narkoba pada usia 16 tahun dan berhenti pada usia 26 tahun. Meskipun sudah berusia 26 tahun, mental dan emosinya masih seperti remaja 16 tahun. Kekuatan narkoba menihilkan masa pertumbuhan selama 10 tahun itu.

Dengan demikian, generasi muda akan mengalami kehancuran manakala mereka terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Fisik mereka akan mengalami kerusakan. Pertumbuhan psikologis mereka juga akan mengalami kekacauan. Belum lagi berbagai masalah penyimpangan sosial yang muncul kemudian.

Generasi Bebas Narkoba

Semua pihak harus mengambil tekad bersama untuk melawan narkoba demi menyelamatkan generasi muda. Strategi untuk membangkitkan generasi bebas narkoba harus bertolak dari penanganan akar masalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Pertama, menangani masalah gejolak muda yang selalu ingin mencoba hal-hal baru. Lazimnya, para pecandu muda itu mulai dengan mencoba-coba, sampai akhirnya ketagihan. Dalam hal ini, para guru (pendidik) dan lembaga pendidikan harus bisa menyalurkan rasa ingin tahu yang sebenarnya merupakan sikap kreatif dan inovatif khas anak muda. Pola pendidikan kita selama ini – baik IPA maupun IPS – hanya bersifat pencekokan informasi tanpa aktifitas riset untuk menemukan hal-hal baru (discovering learning). Akibatnya, rasa ingin mencoba hal-hal baru justru dilakukan anak di luar kelas dan laboratorium. Mereka mencoba zat-zat beracun itu tanpa sadar bahwa tindakannya itu telah menghancurkan diri mereka sendiri. Karena itu, pola pendidikan kita harus diubah sehingga dapat menyalurkan hasrat ingin tahu dan mencoba hal-hal baru secara positif.

Kedua, menangani kecenderungan anak muda untuk melawan arus. Kaum muda terjerat sex bebas, kriminalitas, narkoba, dan sebagainya karena dorongan jiwa mereka untuk melawan kemapanan budaya yang ada. Deviant behavior merupakan karakteristik psikologis khas anak muda. Ketika mereka menemukan mileu yang mendukung berupa pergaulan yang buruk, mereka semakin menjadi-jadi. Solusinya adalah pendidikan moral dan kontrol sosial yang intensif. Dalam hal ini, generasi yang lebih tua harus bisa memberi teladan, menjadi contoh, dan tidak asal menghakimi. Kaum muda justru akan semakin nekad manakala mereka menjumpai orang tua mereka, guru-guru mereka, para penegak hukum, dan para pemimpin masyarakat ternyata semuanya munafik!

Ketiga, menangani problem kejiwaan kaum muda yang diakibatkan oleh kondisi buruk keluarga. Psikolog Gary Collins menjumpai bahwa 40% sampai 60% remaja pecandu alkohol dan narkoba berasal dari latar belakang keluarga-keluarga yang tidak beres. Mereka tidak mendapat teladan, didikan, bimbingan, dan kasih sayang dari orangtua mereka. Jadi, upaya membangkitkan generasi muda bebas narkoba harus dimulai dari pemulihan keluarga-keluarga.

Keempat, menangani gejolak kaum muda untuk mencari jati diri. Masa muda adalah masa kebingungan untuk mencari filosofi hidup pribadi. Ketika mereka gagal menemukan konsep diri (self concept), mereka tidak akan menghargai kehidupan. Menurut Wagner H, masa muda adalah masa pencarian religius. Ketika mereka tidak menemukan jawaban hidup dalam agama, mereka menjadi kecewa dan melarikan diri ke berbagai perilaku pemuasan batin yang negatif. Para rohaniawan harus bisa melakukan pendekatan yang bersahabat yang penuh empati. Ketika kaum muda bertaut pada iman, mereka akan menjadi sangat radikal untuk melawan kemaksiatan, termasuk narkoba.

Kelima, melindungi kaum muda dari pihak-pihak penebar kejahatan dalam masyarakat. Menurut Andi Hasanuddin, Kepala Pusat Litbang dan Info Badan Narkotika Nasional (BNN), maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah karena undang-undang yang diterbitkan Pemerintah belum menumbuhkan efek jera kepada para pelaku. Pengedar, pedagang gelap, dan bandar-bandar narkoba harus digulung habis. Demi bangkitnya generasi bebas narkoba, Pemerintah harus mempunyai political will yang sangat kuat untuk memberantas perdagangan dan peredaran gelap narkoba.

26 JUNI – HARI ANTI NARKOBA: PERANG TOTAL MELAWAN NARKOBA

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Koran Merapi (25 Juni 2007)

Tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Hal itu sedikit banyak menunjukkan komitmen dunia untuk melawan narkoba. Narkoba telah menjadi ancaman bagi dunia, khususnya kaum muda. Sudah saatnya umat manusia melakukan perang total melawan narkoba.

Penemuan zat-zat penghilang rasa sakit seperti narkotika dan kokain itu sendiri sebenarnya memberi banyak manfaat. Dulu, suku Indian Inca memakai kokain yang mereka temukan di kawasan pegunungan Andes (Amerika Selatan) untuk kepentingan ritual. Dunia kedokteran modern memanfaatkan zat-zat seperti itu untuk kepentingan medis. Yang menjadi masalah, adalah penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut.

Sekarang, istilah “narkoba” menunjukkan bagaimana penyalahgunaan zat-zat tersebut untuk memberikan kenikmatan sesaat. Narkoba menjadi masalah ketika digunakan secara over dosis dan penggunanya menjadi kecanduan. Kecuali itu, para pecandu sering mencampur berbagai macam narkoba (mixing drugs) untuk memperoleh efek yang semakin membuat mereka mabuk kepayang.

Nikmat Membawa Sengsara

Narkoba menghancurkan kehidupan para pecandunya dengan sangat mengerikan. Penggunaan narkoba mengakibatkan kerusakan otak karena merubah sistem kerja syaraf pusat (central nervous system) dari otak ke syaraf-syaraf lain dalam tubuh manusia. Obat-obatan jenis uppers memacu kerja otak sehingga menimbulkan kerusakan permanen. Jenis downers memperlambat kerja otak sehingga menimbulkan depresi. Sedangkan jenis all arounders, merubah sinyal-sinyal yang masuk ke otak. Penggunaan narkoba juga merusak jantung, liver, paru-paru, dan ginjal. Sementara itu, ketika seorang pecandu berusaha mengurangi konsumsi narkoba, mereka akan mengalami GPO (gejala putus obat) seperti pegal, linu, sakit-sakit di seluruh persendian, kram otot, insomnia, mual, dan muntah-muntah. Sekali terjerat narkoba, seorang pecandu akan terbelenggu olehnya.

Pecandu narkoba akan mengalami kekacauan dalam jiwanya, sebab narkoba merupakan jenis zat-zat yang mengubah mood seseorang (mood altering substance). Jiwa mereka menjadi sangat labil. Kepribadian mereka menjadi keras dan mereka tidak bisa mengontrol diri. Mereka pun bisa mengalami retardasi mental. Hal itu terbukti pada para pecandu yang mengkonsumsi narkoba pada usia 16 tahun dan berhenti pada usia 26 tahun. Meskipun sudah berusia 26 tahun, mental dan emosinya masih seperti remaja berusia 16 tahun.

Narkoba telah merambah Indonesia dan merenggut banyak sekali korban. Pada tahun 2005, sekitar 4 juta (2%) penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Masalah narkoba menyebabkan negara merugi 65 milyar rupiah setiap hari, atau 23,6 trilyun rupiah setiap tahun. Dari total kerugian setahun itu, sebanyak Rp. 11,3 trilyun merupakan biaya ekonomi untuk konsumsi narkoba, dan Rp. 12,3 trilyun merupakan biaya sosial berupa dampak kriminalitas akibat penyalahgunaan narkoba.

Dari tahun ke tahun, tingkat kejahatan narkoba di Indonesia selalu meningkat. Lonjakan yang menonjol terjadi pada tahun 1998-2000. Jika pada tahun 1998 terjadi 958 perkara, pada tahun 1999 bertambah menjadi 1.833 perkara (naik 91,33%). Pada tahun 2000, bertambah manjadi 3.478 perkara (naik 92%). Yang mempribatinkan, kebanyakan korbannya adalah generasi muda. Dari 4 juta pengguna narkoba di negeri ini, 85% adalah kaum muda.

Perang Total

Melihat kondisi di atas, tidak ada jalan lain, kecuali berperang secara total untuk memberantas narkoba. Semua pihak harus bertindak pro-aktif. Pertama, keluarga. Kondisi keluarga yang broken menyebabkan anak-anak tidak terdidik dan kekurangan kasih sayang. Orangtua yang tidak bisa memberi contoh membuat remaja memberontak. Narkoba dapat menjadi pelarian, sebab mereka membutuhkan kasih sayang.

Kedua, para pendidik dan lembaga pendidikan. Informasi dan pengarahan mengenai bahaya narkoba perlu diberikan sedini mungkin. Sama halnya seperti pendidikan seks, lebih baik diberikan daripada mereka mencari tahu dengan jalan mencoba-coba. Namun, para pendidik juga harus bisa menjadi teladan. Kemunafikan para pendidik menyebabkan para murid menjadi muak dan tidak peduli.

Ketiga, masyarakat luas. Kita ingat bagaimana seorang teroris bisa tinggal nyaman di sekitar kita tanpa kita sadari. Demikian juga para pengedar dan proses peredaran gelap narkoba itu. Mereka ada di sekeliling kita, di pasar, di mall, di cafe, di jalan, dan di mana saja. Masyarakat harus waspada dan jangan bersika permisif.

Keempat, para rohaniawan. Kasus-kasus narkoba menuntut para pemimpin agama untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan yang relevan. Para pemimpin rohani harus bisa menyajikan kutbah-kutbah, pembinaan-pembinaan, dan konseling-konseling mereka sedemikian rupa sehingga menyentuh jiwa kaum muda. Masalahnya, bagi kaum muda, agama sering dianggap kuno, kaku, kolot, dan hanya menuntun kewajiban ini dan itu. Sementara, mereka membutuhkan kedamaian batin yang nyata. Karena mereka tidak menemukan kepuasan batin dalam agama, narkobalah yang dijadikan ’agama’ mereka.

Agama yang dicari masa kini adalah agama cinta kasih. Ketika kaum muda merasa diterima, disayangi, dan dihargai, mereka akan bahagia. Para rohaniawan perlu bersikap merengkuh para pecandu narkoba yang pada dasarnya ingin ”dimanusiakan” (di-wong-ke). Hal itu tentu saja membutuhkan kerja yang ekstra keras.

Political Will

Pemerintah juga dituntut untuk melancarkan perang total melawan narkoba. Pemerintah harus bekerja keras untuk menegakkan supremasi hukum. Undang-undang yang dibuat harus benar-benar menimbul efek jera bagi para pengguna dan pelaku kejahatan narkoba. Kalau perlu, Pemerintah mengerahkan segala kekuatan untuk memberantas narkoba. Polisi dan tentara perlu bergerak taktis, sambil tetap menjaga kewibawaan integritas mereka sendiri.

29 JUNI 1949 – MENEGAKKAN SEJARAH ”JOGJA KEMBALI”

Oleh Sudomo Sunaryo

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (29 Juni 2009)

Walaupun Jogja kembali, ke tangan kita lagi. Itulah bukan berarti untuk bersenang hati. Musuh mengintai selalu. Mencari saat yang jitu. Kembali untuk menyerbu. Masuk ibukotaku.

Begitulah syair pada bagian reff lagu ”Ke Jogja Kembali” yang selama bertahun-tahun dipakai sebagai jingle RRI Yogyakarta. Sayangnya, bahkan meski sekarang sudah ada monumennya, tidak banyak orang tahu. Apalagi generasi muda. Begitu pentingnya sejarah Jogja kembali sampai-sampai rezim Orde Baru sempat mengaburkan esensi dari peristiwa itu.

Mengapa kalimat dalam syair itu seolah mempertentangkan? Mengapa kita tidak bersenang hati karena Jogja kembali? Kita baru akan tahu makna lirik itu bila menelusuri sejarah. Peristiwa Jogja kembali yang terjadi pada 29 Juni 1949 memang harus dipahami dalam konteks histori.

Peristiwa itu terkait dengan peristiwa Serangan Umum (SO) 1 Maret 1949. Sejarahnya, Sri Sultan HB IX mendengar berita dari radio luar negeri bahwa pada akhir Februari 1949 masalah antara Indonesia-Belanda akan dibicarakan di forum PBB. Karena itu tim pencari fakta (fact finding) dari PBB akan datang ke Yogyakarta yang waktu itu Ibukota RI. Karena itu, HB IX mencari akal bagaimana caranya memberitahukan kepada dunia bahwa RI masih hidup. Kesan bahwa Belanda berkuasa di Indonesia harus dipatahkan. Ide HB IX adalah melancarkan sebuah serangan umum terhadap Belanda.

Langkah HB IX selanjutnya adalah mengontak Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk memberitahu siasatnya itu. Panglima Besar setuju dan meminta supaya Sultan HB IX memberitahukan rencana serangan itu kepada Letnan Kolonel Soeharto.

Pada 13 Februari 1949, Sultan HB IX memanggil Letkol Soeharto untuk bertemu dengannya di Kraton. Dalam pertemuan itu, HB IX menanyakan apakah Letkol Soeharto sanggup melakukan serangan umum itu. Jadi, jelaslah bahwa ide datang dari HB IX dan Letkol Soeharto adalah pelaksana ide itu. Mengenai Soeharto memimpin serangan itu adalah benar sebab Soeharto waktu itu adalah Komandan Gerilya. Serangan itu berlangsung selama 9 jam (06.00 – 15.00 WIB). Tetapi secara efekif Yogyakarta berhasil diduduki oleh pasukan gerilya (TNI) selama 6 jam saja (peristiwa 6 jam di Jogja).

Setelah SO 1 Maret 1949 itu, kedudukan delegasi Indonesia di meja perundingan di dalam negeri maupun di forum internasional semakin kuat. Belanda semakin tersudut. Di forum PBB, suara Belanda melemah. Wakil Indonesia, LN Palar menuduh Belanda berbuat curang atas Indonesia.

Untuk memperlancar perundingan Indonesia-Belanda di bawah pengawasan KPBBI (Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia), Sultan HB IX berangkat ke Jakarta pada 11 April 1949. Beliau menyatakan akan menjamin keamananan jika Yogyakarta dikembalikan ke RI dan tentara Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta. Akhirnya, 7 Mei 1949 terjadilah persetujuan tentang pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta (Statement Roem-Royen).

Selanjutnya, Sultan HB IX memainkan peran kunci. Untuk menerima kembali kota Yogyakarta sebagai Ibukota RI, Sultan HB IX mendapat kekuasaan penuh dari Pemerintah RI berdasar Surat Penetapan Presiden. Sementara itu Pangsar Jenderal Sudirman pada 3 Juni 1949 mengeluarkan perintah kepada para Komandan Pasukan Bersenjata di seluruh Yogyakarta untuk memelihara kesatuan komando. Letkol Soeharto diberi tugas untuk melaksanakan perintah itu.

Akhirnya, 29 Juni 1949 dilaksanakanlah penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta. Penarikan tentara Belanda yang diawasi langsung oleh Sultan HB IX itu dilakukan dengan berjalan kaki dalam formasi seperti waktu mereka menyerbu kota Yogyakarta dulu (19 Desember 1948). Sehari sebelumnya, 28 Juni 1949, dilaksanakan penyerahan semua lembaga-lembaga, kantor-kantor, dan perusahaan-perusahaan sipil dari tangan Belanda ke Indonesia. Kemudian, Tentara Nasional Indonesia memasuki Yogyakarta, kurang lebih 1.800 personel. Pada 29 Juni 1949 sore, keadaan Yogyakarta sudah ramai kembali. Merah putih pun berkibar di mana-mana. Jogja kembali!

Meskipun demikian, seperti kata syair itu, semua tetap waspada. Pada 30 Juni sampai 1 Juli 1949, dari Tugu sampai pasar Beringharjo dijaga ketat. Jam malam pun diberlakukan antara jam 18.30 sore sampai 05.00 pagi. Ternyata aman. Pada 6 Juli 1949, dari Bangka dengan pesawat Dakota Angkatan Udara USA, Presiden Soekarno, Wapres Muhamad Hatta, Sekretaris Negara Mr Pringgodigdo, Haji Agus Salim, dan para pemimpin lain kembali ke Yogyakarta.

Peristiwa “Jogja Kembali” itu jelas-jelas meneguhkan peran istimewa Yogyakarta dan peran kunci Sultan HB IX dalam mempertahankan tegaknya Republik Indonesia. Kota Yogyakarta menjadi pertaruhan dan benteng pertahanan terakhir RI. Kemenangan Jogja menegakkan kembali kemenangan RI. Dan, semua itu tidak lepas dari taktik, strategi, dan perjuangan Sri Sultan HB IX. Dari fakta ini kiranya masalah keistimewaan Yogyakarta tidak perlu diragukan lagi.

Pada masa Orde Baru, sewaktu menjabat biro humas, saya pernah dipanggil Sri Sultan HB IX. Beliau berpesan supaya kami mensosialisasikan kebenaran tentang “Serangan Umum” dan “Jogja Kembali” itu. Meskipun beliau tidak menjelaskan motif-motif pentingnya sosialisasi tersebut, saya waktu itu cukup memahami. Sejak dulu memang ada semacam upaya penggeseran esensi sejarah yang jika dirunut akan terkait dengan upaya pengaburan peran istimewa Yogyakarta dan pengaburan peran kunci Sultan HB IX dalam menegakkan kemerdekaan RI.

Sebagai contoh adalah penetapan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada era Orde Baru. Rupanya dikembangkan pemikiran yang menghubungkan antara peristiwa “Jogja Kembali” dengan masalah pembangunan keluarga. Mengacu pada peristiwa 29 Juni 1949, ketika tentara Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta, maka kehidupan masyarakat Yogyakarta pulih kembali. Penduduk yang telah terserak dan mengungsi ke luar kota sejak Yogyakarta diduduki Belanda bisa kembali lagi. Para tentara yang bergerilya kembali masuk ke kota. Presiden, wapres, dan para pemimpin pun kembali ke Yogyakarta. Akibatnya, keluarga-keluarga bertemu kembali. Semua kerabat bisa berkumpul kembali. Jadi, nyambung juga jika peristiwa itu dikaitkan dengan masalah keluarga. Tetapi, esensi “Jogja Kembali” menjadi kabur.

Lepas dari itu, Pemerintahan Orde Baru cukup berjasa karena membangun Monumen Jogja Kembali (Monjali). Mulai dibangun pada 19 Desember 1986 dan diresmikan pada 6 Juli 1989. Waktu itu, pihak Keraton atas petunjuk Sultan HB IX akan menyerahkan kursi dan meja bersejarah yang dulu dipakai Sultan HB IX dan Letkol Soeharto saat berunding tentang rencana SO 1 Maret 1949. Tetapi, anehnya, perabot-perabot itu tidak diijinkan untuk dipasang di Monumen Jogja Kembali.

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

1 Jul = Hari wafatnya Dr. GSSY Sam Ratulangi

1 Jul = Hari Bhayangkara

3 Jul = Hari Taman Siswa

5 Jul = Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

5 Jul = Hari Bank

11 Jul = Hari Populasi Sedunia

12 Jul = Hari Koperasi

17 Jul = Hari Keadilan Internasional

18 Jul = Hari Industri

20 Jul = Hari Jadi Kabupaten Bantul DIY

22 Jul = Hari Kejaksaan

23 Jul = Hari Anak Nasional

23 Jul = Hari Tanpa Tivi (HTT)

29 Jul = Hari Bakti Angkatan Udara (1947)

23 JULI – HARI TANPA TIVI (HTT): SEHARI TANPA TIVI, UNTUK APA?

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (23 Juli 2009)

Tanggal 23 Juli, sejak 2006 diperingati sebagai Hari Tanpa Tivi (HTT). Di era sekarang, mencegah orang menonton tivi serasa mengada-ada. Malahan bisa dianggap tidak wajar karena media ini harus diakui sangat bermanfaat memajukan bangsa. Lalu, apa makna yang pas dari seruan berpuasa nonton tivi itu?

Teknologi tivi yang mendunia bahkan telah merambah daerah-daerah yang masih terpencil sekalipun. Bayangkan, Tuareg, suku pengembara terbesar di gurun Sahara, memutuskan untuk menunda migrasi tahunan mereka selama 10 hari pada 1983 hanya supaya dapat menonton film seri Dallas di tivi (Naisbitt, 1990). Artinya, mencegah orang supaya tidak menonton tivi itu hampir tidak mungkin.

Tivi, bukan teknologinya namun sebagai media massa, telah lama dikritik. Para kritikus ideologis menyoroti masalah imperialisme kultural yang terjadi lewat proses globalisasi tivi. Di Amerika Latin misalnya, sekitar 60 persen program tivi diimpor dan 80 persen dari program impor itu berasal dari Amerika Serikat. Kolumnis Georgie Anne Geyer pernah mengecam keras imperialisme kultural Barat atas negara-negara berkembang yang menderita melalui globalisasi tivi tersebut. Michael Jay Salomon dari Lorimar Telepictures mengatakan bahwa Cina yang merupakan ”benteng pertahanan terakhir” pun sudah tak bisa menghadang penetrasi tivi global. Pada era 1990-an saja, 70 persen penonton tivi di negeri tirai bambu itu setia menonton film seri Hunter asal AS.

Tivi yang mampu memanjakan para konsumennya dengan sajian audio-visual yang menarik telah menjadi media hiburan murah meriah. Maka melalui tivi pulalah kebudayaan populer (pop culture) yang mengedepankan selera-selera rendahan tanpa kedalaman nilai-nilai itu merebak ke mana-mana. Mulai dari film, drama sinetron, sampai aneka kuiz yang tidak edukatif dan bahkan tidak bermartabat dipancarkan sebagai sajian-sajian harian melalui layar kaca.

William J. Rivers (2004) merangkumkan beberapa kritik atas media (termasuk tivi) sebagai berikut. Pertama, dalam melakukan pemberitaan cenderung menonjolkan aspek sensasinya daripada esensinya. Kedua, hanya menyediakan hiburan semu yang jauh dari unsur artistik. Ketiga, sajian-sajiannya sering membahayakan moral publik. Keempat, tanpa alasan yang jelas sering menyerang privasi dan melecehkan martabat individu. Kelima, pemirsa hanya dijadikan sebagai konsumen atau penonton saja. Keenam, menonjolkan gaya hidup sukses secara kilat sehingga generasi muda enggan bekerja keras. Ketujuh, memberitakan lebih banyak daripada kejadian yang sebenarnya, dan seringkali tidak akurat.

Apalagi dengan merebaknya iklan, tivi cenderung semakin tidak edukatif. Pimpinan Consumers Union AS Colston E Warne dalam Rivers (2004) merangkumkan beberapa kritik utama atas iklan. Pertama, iklan menonjolkan nilai-nilai yang tidak penting. Kedua, iklan memunculkan perspektif keliru tentang mutu suatu produk sehingga lebih sering menyesatkan ketimbang memberitahu. Ketiga, iklan menurunkan standar etika karena terlalu sering melontarkan bujukan. Keempat, iklan mengacaukan dan melencengkan berita. Kelima, iklan membuat orangtua sulit mendidik anak-anaknya. Keenam, iklan menjadikan masyarakat memuja mode, gaya, dan perilaku boros.

Era posmodern yang mengapresiasi heterogenitas, pluralitas, dan aneka ragam keunikan dengan semangat relativisme budaya semakin memperparah keadaan, meskipun itu memacu kreatifitas di satu sisi. Kini, antara yang benar dan salah, antara yang baik dan buruk, antara yang suci dan tidak suci, antara yang indah dan tidak indah, semuanya relatif. Sebagai contoh, tontotan-tontonan berbau spiritisme yang musrik dan satanis kini disiarkan bebas lewat tivi. Sihir-menyihir, ramal-meramal, dan hipnotisme semakin marak. Bahkan ditayangkan dalam bentuk program interaktif dan reality show.

Tetapi, ya begiitulah selera masyarakat. Sebagai bisnis yang profit oriented tentu perusahaan-perusahaan tivi mengutamakan rating. Wajar jika mereka lebih memilih menayangkan skandal, gosip, berita sensasi, pertunjukan seronok, dan seterusnya, karena dari situlah keuntungan diraup. Lalu, siapa yang harus dikontrol? Pemirsanya yang tidak boleh nonton ini itu, atau stasiun tivinya yang dilarang begini dan begitu?

Mencegah anak-anak, remaja, dan kawula muda untuk tidak nonton tivi itu mustahil. Generasi yang lahir di atas 1976-an sampai 2001-an sering disebut sebagai generasi ”Y” yang merupakan ”generasi digital”. Generasi teknologi canggih ini bisa dikatakan sudah hidup menyatu dengan media elektronik mulai dari tivi, telepon selular, sampai internet dengan berbagai kecanggihan inovasinya. Bagi dua generasi di atasnya yang lazim disebut ”generasi bom bayi” (lahir setelah Perang Dunia II) dan ”generasi X” yang adalah anak-anak dari generasi bom bayi itu, puasa nonton tivi barang sehari mungkin masih bisa. Moralitas dan idealisme masih diresapi. Tetapi, buat anak muda sekarang, teknologi yang nyaris bebas nilai adalah jantung kehidupan.

Namun, ada satu hal yang bisa diterima oleh semua generasi, yaitu pendidikan yang mencerdaskan. Visi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetap relevan dari generasi ke generasi. Yang tua dan yang muda pasti tidak mau menjadi orang bodoh. Sikap untuk melawan segala jenis pembodohan dengan sikap kritis (cerdas) adalah standar universal lintas generasi. Sikap seperti itu yang harus ditumbuhkan pada semua elemen masyarakat sehingga tidak terbodohi oleh media tivi.

Anak muda dan masyarakat tidak bisa hanya dilarang-larang. Mereka justru akan memberontak. Tetapi, ketika mereka dibina menjadi generasi yang kritis dan cerdas maka akan mempunyai kearifan dalam merespon tivi. Apalagi jika kecerdasan mereka lengkap, bukan hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual. Mereka tidak akan mau tertipu oleh tayangan-tayangan yang sifatnya membodohkan.

Di sisi lain, kepada para pebisnis media tivi perlu ditanamkan visi mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Ketika mereka memiliki ”panggilan” sebagai pendidik maka meskipun membuat program-pgoram hiburan, nuansanya akan edukatif (edutainment). Syukurlah sekarang sudah mulai banyak acara tivi yang seperti itu. Dan, terbukti bahwa rating acara-acara itu – jika ditangani secara kreatif – juga berdaya saing tinggi. Jadi, Hari Tanpa Tivi bukanlah ungkapan sikap anti terhadap tivi, tetapi wujud harapan supaya media tivi menjadi alat yang sangat efektif untuk mencerdaskan bangsa.

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

5 Agt = Hari Ulang Tahun Dharma Wanita

8 Agt = Hari Ulang Tahun ASEAN

9 Agt = Hari Masyarakat Adat Sedunia

12 Agt = Hari Remaja sedunia (International Youth Day)

13 Agt = Hari Pengguna Tangan Kiri Internasional

14 Agt  = Hari Pramuka

15 Agt  = Hari Penyerahan Irian Barat (Irja) 1963

17 Agt  = Hari wafatnya WR Supratman

17 Agt  = Hari Kemerdekaan RI

18 Agt  = Hari Kanak-kanak

19 Agt  = Hari Bhakti Penerangan (1945)

21 Agt  = Hari Maritim Nasional

23 Agt = Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya

24 Agt  = Hari Ulang Tahun TVRI

28 Agt  = Hari wafatnya Douwes Dekker (Multatuli)

30 Agt = Hari Internasinal Penghilangan Paksa

12 AGUSTUS – HARI REMAJA SEDUNIA: MEMBINA REMAJA SEBAGAI POTENSI BANGSA

Oleh Livy Laurens

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (11 Agustus 2009)

Di tengah keterpurukan bangsa ini, ternyata remaja-remaja kita justru mencuatkan nama Indonesia di kancah dunia. Dalam beberapa kali kompetisi Olimpiade Sains misalnya, pelajar-pelajar kita berhasi meraih prestasi-prestasi yang sangat memuaskan. Medali-medali emas-perak-perunggu yang mereka persembahkan menunjukkan betapa remaja merupakan potensi bangsa yang sangat besar.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Peringatan Hari Remaja Sedunia (International Youth Day) atau IYD melalui Resolusi nomor 54/120 yang ditandatangani pada tahun 1999. Tema-tema IYD yang diangkat oleh PBB ternyata banyak menyoroti remaja sebagai sumber daya manusia yang potensial. Misalnya pada 2002 diangkat tema Now and for the Future: Youth Action for Sustainable Development. Kemudian pada 2007 diangkat tema Bee Seen, Be Heard: Youth Participation for Development. Kedua tema itu saja sudah menunjukkan pengakuan dunia akan potensi dan kotribusi para remaja bagi pembangunan.

Remaja: Masalah Pembangunan

Masyarakat terkadang cenderung melihat atau mengidentikkan remaja sebagai masalah pembangunan. Orang mudah mengaitkan remaja dengan kenakalan remaja, tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan macam-macam deviasi sosial lainnya. Orangtua yang kesal dengan anak-anaknya juga cenderung melihat remaja sebagai biang berbagai masalah.

Di mana pun di seluruh dunia, gejala perilaku menyimpang remaja memang terjadi. Di Amerika Serikat, sebagaimana dicatat Josh McDowell, setiap hari ada 1.106 remaja putri melakukan aborsi, 4.219 remaja terjangkit penyakit menular seksual (PMS), 500 remaja mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang, 1.000 remaja mulai minum alkohol, 2.200 remaja drop out (DO) dari sekolahnya, dan 3.610 remaja terlihat dalam berbagai-bagai konflik yang melukai dirinya. Di Indonesia, soal narkoba misalnya, sekitar 4 juta penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan zat-zat terlarang ini. Negara merugi Rp 65 milyar setiap hari atau Rp 23,6 trilyun setiap tahun. Dari jutaan korban narkoba itu, 85% di antaranya adalah kaum muda termasuk remaja.

Fakta-fakta itu, ditambah pencitraan media, semakin memiringkan imej tentang remaja. Mereka dicitrakan sebagai generasi yang suka hura-hura, bebas, tak mau diatur, materialis, dan hedonis. Kelekatan remaja dengan kebudayaan populer (pop culture) menambah kesan mereka sebagai kaum yang jauh dari nilai-nilai, etika, moralitas, dan agama.

Sekalipun memang benar bahwa remaja seringkali bergulat dengan berbagai permasalahan seperti terungkap dari data yang oleh McDowell disebut sebagai “statistical horror story” di atas, pendekatan dengan memposisikan remaja sebagai sumber masalah adalah tidak fair. Sebab, dengan perspektif seperti itu, remaja melulu ditempatkan sebagai obyek, sebagai “pasien”, sebagai biang masalah, dan sebagai “terdakwa” sosiologis. Karena cara pandang seperti itu maka orangtua, guru, dan Pemerintah cenderung bersikap menggurui, menghakimi, mengatur, mengendalikan, mengontrol, dan memaksa remaja untuk berperilaku normatif.

Pendekatan itu bukan hanya tidak manusiawi tetapi tidak efektif untuk membangun kejiwaan para remaja. Remaja yang memasuki periode peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa sangat rentan. Psikolog menyebutnya sebagai masa badai dan tekanan (storm and stress). Mereka sedang mencari-cari jati diri. Dengan demikian mereka sangat butuh untuk dimengerti, diapresiasi, dan didukung. Pendekatan yang cenderung ”judgemental” justru akan memicu pemberontakan. Semakin ditekan, remaja semakin melawan.

Remaja: Potensi Pembangunan

Pendekatan yang lebih memanusiakan adalah pendekatan dengan melihat remaja sebagai sumber daya manusia (SDM) yang potensial. Dengan perspektif ini, kita melihat semua masalah mereka sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Gonjang-ganjing dalam hidup remaja terjadi sebagai bagian dari transisi kejiwaan dan bagian dari proses pencarian jati diri. Dalam banyak hal itu merupakan bagian dari kreativitas untuk mencoba-coba hal-hal baru sampai menemukan identitas diri yang cocok.

Pendekatan ini akan mendorong orangtua dan guru membantu remaja menemukan potensi dirinya. Remaja yang senang ngobrol dan main misalnya, bisa jadi mempunyai potensi kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence). Remaja yang suka menyendiri dan tertutup misalnya, mungkin memiliki kecerdasan intrapersonal (intrapresonal intelligence). Remaja yang gandrung mengembara misalnya, barangkali mempunyai kecerdasan natural (natural intelligence). Artinya, apa-apa yang terekspresi sebagai perilaku-perilaku yang secara normatif terkategori negatif mungkin justru mengindikasikan adanya potensi-potensi terpendam. Tinggal bagaimana diarahkan dan dibina. Remaja yang suka balapan liar misalnya, bisa diarahkan menjadi pembalap profesional yang hebat. Remaja yang suka disko misalnya, bisa dilatih menjadi DJ (disco jockey) atau penari modern (modern dancer) yang hebat.

Sistem pendidikan kita semestinya membantu remaja untuk menggali, menemukan, dan menumbuhkan potensi-potensi unik mereka yang terpendam. Sayangnya pelajaran-pelajaran di sekolah dibakukan sedemikian rupa sehingga sebenarnya justru membatasi perkembangan potensi remaja. Mereka yang tidak menonjol dalam pelajaran-pelajaran di sekolah dinilai sebagai kurang berpotensi. Padahal, seperti dikatakan Gardner, kecerdasan itu banyak jenisnya, bukan hanya kecerdasan ber-matamatika saja. Jika potensi-potensi itu tumbuh, remaja bisa memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa.

*) Livy Laurens, SS, MA, praktisi seni, mahasiswa pascasarjana program studi seni pertunjukan UGM Yogyakarta (lihat juga www.opinilivylaurens.wordpress.com)

17 AGUSTUS 2009 – 64 TAHUN REPUBLIK INDONESIA: REFLEKSI KEBANGSAAN JELANG RAMADAN

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (21 Agustus 2009)

Peringatan Kemerdekaan ke-64 Republik Indonesia semakin bermakna dengan datangnya Bulan Suci Ramadhan yang jatuh pada Agustus ini pula. Sejarah kemerdekaan Indonesia telah merajut hubungan harmonis antara semangat kebangsaan dengan semangat kehidupan beragama di tanah air.

Dengan tanpa mengurangi kualitas keimanan setiap pemeluk agama, kehidupan beragama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berkebangsaan. Konsep itu sejalan dari filosofi Pancasila yang bersifat hirarkis piramidal. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila-sila berikutnya. Dengan demikian sila ketiga (Persatuan Indonesia) yang di dalamnya terkandung semangat nasionalisme juga dijiwai oleh semangat berke-Tuhan-an.

Karena itu tidak akan terjadi chauvinisme di mana semangat nasionalisme berkembang sebegitu ekstrem. Rasa cinta tanah air tidak boleh melebihi rasa cinta kita kepada Tuhan. Pancasila memposisikan Tuhan sebagai Penyebab Pertama (kausa prima) dari kehidupan manusia (sila kedua) dan kehidupan bernegara (sila ketiga). Kita bukan orang komunis yang nasionalis namun ateis.

Sebaliknya, rasa cinta pada Tuhan semestinya tidak menyebabkan insan Indonesia lupa akan sesamanya dan tidak peduli pada bangsanya. Kehidupan beragama tidak menjadi sebuah sikap fanatisme sempit. Agama juga tidak bisa dijadikan alasan terjadinya perpecahan bangsa. Berke-Tuhan-an justru akan menjadikan kita semakin berkemanusiaan (sila kedua) dan semakin menjaga persatuan Indonesia (sila ketiga).

Kemerdekaan Beragama

Kemerdekaan RI menjadi jembatan emas menuju kemerdekaan hidup beragama. Pada 1945 kita sudah teguh dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama (Pasal 29). Dengan demikian kita sudah cukup maju sebab masalah HAM yang di dalamnya termasuk hak untuk bebas beragama baru ditegakkan oleh PBB dengan Deklarasi Universal tentang HAM pada 10 Desember 1948.

Penghayatan akan cita-cita kemerdekaan hidup beragama begitu kuat pada waktu-waktu menjelang Kemerdekaan RI 1945. Bahkan saat itu golongan mayoritas Muslim, dengan kearifan dan semangat nasionalisme, merelakan terbentuknya konsepsi sila Ketuhanan Yang Maha Esa minus 7 kata berikutnya (”dengan menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya”). Hal itu menunjukkan kebesaran hati umat Muslim demi menjunjung semangat kebangsaan Indonesia yang pluralistik.

Kemerdekaan beragama benar-benar telah menjadi berkah bagi kelompok agama-agama yang minoritas. Semangat kebangsaan yang mencengkeram umat manusia di bumi pertiwi telah menyelamatkan kaum minoritas dari peminggiran, penindasan, dan pemusnahan seperti yang sering terjadi di negara-negara lain yang berbasis agama. Sejarah membuktikan bahwa ketika semangat kebangsaan kita mengedepan maka kemerdekaan kehidupan beragama akan bertumbuh subur.

Ramadhan dalam Keberagaman

Semangat kebangsaan Indonesia mempunyai irisan besar dengan semangat kebhinnekaan beragama (pluralisme) dan kebhinnekaan berbudaya (multikulturalisme) di tanah air. Keberagaman itu sifatnya given bagi bangsa Indonesia. Jadi, rasa cinta pada negeri ini semestinya merupakan rasa cinta akan keberbedaan suku, ras, dan agama. Cinta Indonesia tidak bisa dimaknai sebagai usaha untuk menjadikan Indonesia serba sama.

Sayangnya, rezim Orde Baru dulu menjalankan politik otoritariannya dengan mengatasnamakan semangat kebangsaan. Dengan alasan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia, rezim Orde Baru memaksakan Pancasila menjadi satu-satunya azas. Pada Agustus 1984, kelompok NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal namun tetap memakai satu formula yang juga meneguhkan identitas keagamaannya yang menganut mazhab fiqih ortodoks. Pada 1985 organisasi Islam modernis Muhammadiyah juga menerima Pancasila sebagai asas tunggal namun tetap mengukuhkan identitas keagamaan Islamnya yang mengacu pada Al Quran dan Sunnah. Keberagamanan memang diakui oleh rezim Orde Baru, namun direkayasa dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk sebesar-besar kepentingan penguasa. Pendekatan koersif itu telah menodai semangat keberagaman khas Indonesia dan sebenarnya tidak pernah menumbuhkan nasionalisme yang sejati.

Penghargaan terhadap keberbedaan beragama untuk kepentingan bangsa bukan berarti harus mengendurkan keimanan kita masing-masing. Pluralisme tidak boleh melunturkan keyakinan iman pribadi setiap pemeluk agama. Toleransi beragama tidak boleh melemahkan ketaqwaan dalam agama sendiri. Menurut Alwi Shihab sebagaimana dikutip Syamsul Ma’arif (2005: 14-15), pluralisme dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut. Pertama, pluralisme berarti sikap menghargai perbedaan untuk mencapai kerukunan bersama dalam kebhinnekaan itu. Kedua, pluralisme bukan sekedar kehidupan kosmopolitan yang kompleks, namun kehidupan heterogen yang saling menyapa dan peduli. Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme agama. Keempat, pluralisme  bukan berarti sinkretisme.

Datangnya Ramadhan di bulan peringatan Kemerdekaan RI kiranya menyuburkan tumbuhnya semangat keberagaman beragama. Berpuasa bagi umat Muslim merupakan bagian dari upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah (taqarruh ilallah). Karena itu, selama berpuasa, hendaknya memperbanyak dzikir, penyucian diri, kontemplasi (al-Kasyf), dan melakukan berbagai amalan kebajikan yang murni. Namun cinta yang semakin membara bagi Tuhan semestinya membuahkan juga rasa kasih sayang terhadap sesama manusia yang berbeda-beda itu, sehingga menumbuhkan pula rasa cinta Tanah Air Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa!

17 AGUSTUS – HARI KEMERDEKAAN RI: MAKNA SAKRAL UPACARA 17-AN

Oleh Sudomo Sunaryo

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (18 Agustus 2009)

Dulu, upacara bendera tujuh belasan di Yogyakarta selalu diadakan di Alun-alun Utara Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat. Tetapi pada 1992, perayaan ulang tahun RI saat itu bertepatan dengan pelaksanaan Sekaten sehingga alun-alun tersebut tidak bisa dipakai. Sebagai ketua panitia, saya mengupayakan tempat lain yang tidak kalah istimewa, yaitu di halaman Gedung Agung (Istana Kepresidenan) Yogyakarta.

Pemindahan tempat upacara itu merupakan pengalaman tak terlupakan selama 9 tahun saya menjadi ketua panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Provinsi DIY. Sehubungan dengan pemindahan tempat upacara waktu itu, saya menyurati pihak Sekretaris Negara. Dasar pemikiran dari pemilihan tempat baru itu adalah karena Gedung Agung merupakan Istana Kepresidenan yang pertama kali. Dulu, setelah Proklamasi 1945, Soekarno-Hatta belum sempat menempati Istana Kepresidenan di Jakarta karena suasana di sana masih rentan. Waktu itu, pasukan marinir Belanda mendarat di Tanjung Priok pada 30 Desember 1945 dan segera melancarkan aksi-aksinya untuk kembali merebut Indonesia. Dalam keadaan darurat itu, pada 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi Ibukota Republik Indonesia.

Surat yang kami kirim ke Sekneg ternyata direspon sangat positif. Sejak 1992 itulah upacara 17-an DIY diadakan di Gedung Agung. Bahkan istana itu kemudian diperbaiki. Dulu, gedung Senisono yang ada dalam kompleks Gedung Agung itu adalah bioskop yang kemudian menjadi galeri kesenian. Namun setelah upacara 17-an rutin diadakan di situ, Senisono diperbaiki dan tidak dipakai untuk kegiatan umum. Demikian juga gedung yang dulu dipakai menjadi Kantor Djapendi (Djawatan Penerangan DIY) diperbaiki dan hanya diperuntukkan sebagai bagian dari Istana Kepresidenan itu saja. Lalu, tiang bendera di halaman Gedung Agung direnovasi, tingginya menjadi 17 meter. Sampai sekarang upacara 17-an selalu berlangsung megah di Istana Kepresidenan ini.

Bagi Yogya, upacara 17-an sangat bermakna. Pada ulang tahun kemerdekaan ke-1 RI, Seokarno-Hatta bersama para pemimpin nasional tinggal di Yogya yang menjadi ibukota RI. Selama masa itu, Gedung Agung disiapkan supaya layak menjadi Istana Kepresidenan. Sri Sultan HB IX memerintahkan pihak Kraton untuk memperbaiki dan memperlengkapi perabotan-perabotannya, mulai dari karpet, lampu-lampu, meja-kursi, dan lain-lainnya. Sedemikian care-nya pihak Kraton dalam membantu karena sebelumnya HB IX telah menyatakan sanggup dan bahkan segenap rakyat Yogyakarta  sanggup untuk membela kewibawaan Pemerintahan RI. Pernyataan kesanggupan itu beliau sampaikan sehubungan dengan telgram yang dikirim Presiden Soekarno kepada HB IX yang menanyakan apakah sekiranya Yogyakarta sanggup menerima Pemerintahan RI karena situasi di Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi.

Semoga upacara bendara di Gedung Agung pada ulang tahun ke-64 RI sekarang ini mengingatkan kita kembali pada sejarah itu. Bung Karno dan para pemimpin nasional kala itu tidak bisa melupakan sejarah tersebut. Maka proklamator RI itu menyampaikan pesan, katanya, ”Yogyakarta menjadi termasyur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu!”

Upacara bendera dan lebih-lebih lagi upacara 17-an mempunyai makna sakral meskipun tidak sama dengan upacara keagamaan. Menurut Anthony D Smith (2002), nasionalisme merupakan bentuk ”agama politik” yang lengkap dengan kitab suci, liturgi, orang suci, dan ritualnya sendiri. Upacara bendera dapat diperbandingkan dengan sebuah ritual atau seremoni keagamaan yang dilakukan dengan khidmad berdasar keyakinan-keyakinan tertentu yang begitu kuat. Karena nasionalisme merupakan semacam agama maka ada bahayanya ketika berkembang menjadi sangat fundamentalistik. Namanya adalah chauvinisme – dari nama Nicholas Chauvin, prajurit Perancis yang amat setia kepada Napoleon – sebuah semangat kebangsaan yang ekstrem, rasa cinta tanah air yang berlebihan. Karena itu Pancasila menekankan keseimbangan antara nasionalisme dengan semangat kemanusiaan yang universal (internasionalisme).

Lagi menurut Smith (2002), semangat kebangsaan tumbuh dari keyakinan akan semacam ”harta sakral” (sacred properties) yaitu, pertama, keyakinan akan keterpilihan etnik. Yaitu gagasan bahwa bangsa kita adalah anugerah dan pilihan Tuhan. Kita pun meyakini itu sehingga Tuhan diposisikan sebagai Penyebab pertama (kausa prima) dalam Pancasila. Kedua, keyakinan tentang tanah yang suci. Nasionalisme adalah cinta tanah air, tanah tumpah darah kita. Ketiga, keyakinan akan ”zaman keemasan”, yaitu sejarah masa silam yang hebat yang merupakan asal usul suatu bangsa. Karena itu, nasionalisme Indonesia sering dikaitkan dengan kebanggaan akan jaman Mahapahit, Sriwijaya, Mataram, dan sejarah yang menjadi asal-usul kita sekarang. Keempat, keyakinan akan adanya para pahlawan yang dalam konteks agama disebut orang-orang suci atau nabi-nabi dan rasul-rasul. Makanya, nasionalisme sering dikaitkan dengan penghargaan dan doa (mengheningkan cipta) untuk para pahlawan.

Dengan demikian upacara bendera dan upacara 17-an merupakan ritual yang sakral. Pengibaran bendera – meskipun tidak disembah secara musyrik – menjadi simbol pengagungan terhadap bangsa. Mengheningkan cipta dilakukan untuk menghormati para pahlawan yang sangat berjasa. Pidato inspektur upacara berfungsi untuk membeberkan sejarah kebangsaan dan menanamkan keyakinan-keyakinan berkebangsaan. Pembacaan Pancasila, teks Proklamasi, dan Pembukaan UUD 1945 menjadi semacam ”pengakuan iman” yang dikumandangkan dengan penuh penghayatan. Tidak heran jika upacara bendera menjadi momen yang menggetarkan jiwa. Muda-mudi Paskibraka pun menangis haru saat bergantian mencium Sang Merah Putih.

Jika kita ingin membangkitkan semangat nasionalisme, salah satunya adalah dengan menegakkan upacara bendera dan upacara 17-an. Amerika Serikat, sesekuler dan seindividualistik apa pun mereka, nasionalismenya begitu kuat. Orang Amerika sangat fanatik dengan benderanya. Meski boleh dinyanyikan dengan aneka improvisasi, mereka sangat menghormati lagu kebangsaan mereka. Kiranya Hari Kemerdekaan ke-64 RI tidak hanya dimeriahkan dengan lomba panjat pinang, makan kerupuk, dan konser musik, namun juga dengan upacara 17-an yang khidmad.

17 AGUSTUS – HARI KEMERDEKAAN RI: DARI WR SUPRATMAN SAMPAI COKELAT

Oleh Livy Laurens

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (18 Agustus 2009)

”Merah putih teruslah kau berkibar. Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu.” (Eros)

Suasana peringatan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tak pernah lepas dari pertunjukan seni termasuk musik. Lagu kebangsaan Indonesia Raya serentak dikumandangkan di seluruh nusantara, bahkan di semua negara di Kedutaan-kedutaan Besar Indonesia di seluruh dunia. Belum lagi lagu-lagu kebangsaan dan lagu-lagu pop masa kini – seperti gubahan grup musik Cokelat di atas – menyemarakkan hari penuh makna itu.

Sejarah mencatat bagaimana seni musik menjadi sarana perjuangan politik. Adalah Wage Rudolf Supratman, seorang wartawan nasionalis yang senang bermain musik. Hatinya berkobar setelah berkenalan dengan pejuang-pejuang muda pada Kongres I Pemuda Indonesia (1926). Lalu, pada tahun itu pula ia mencipta lagu yang dulu judulnya hanya ”Indonesia”. Pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, Supratman melantunkan lagu itu lewat gesekan biolanya dengan tanda sukat 6/8 dalam tanda kunci C. Menurut catatan Soedarsono (2002), lagu yang menggetarkan hati banyak orang waktu itu kemudian ditetapkan dan diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia pada 1929 dengan diberi judul baru ”Indonesia Raya”. Pada 1944, kunci lagu itu diubah dari C ke G supaya bisa dinyanyikan dengan lebih enak.

Karena lagu itu, Supratman menjadi incaran Pemerintah Penjajah Belanda. Lagu itu pun dilarang dinyanyikan di pertemuan umum. Setelah MH Tamrin melawan dengan keras, akhirnya pemerintah kolonial membolehkannya dinyanyikan di ruangan tertutup dengan tanpa mengucapkan lirik-lirik ”merdeka-merdeka”, hanya ”mulia-mulia”. Namun sejarah mencatat bagaimana lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” akhirnya benar-benar dimuliakan saat berusia seperempat abad lebih. Pada 28 Oktober 1953, lagu ini diperingati secara besar-besaran. Sepuluh ribu pelajar menyanyikan lagu ini di lapangan Gambir dengan diiringi orkes angklung Parahiangan, orkes seruling Maluku, dan orkes Musik Kepolisian Negara.

Perjalanan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” membuktikan bagaimana seni dan musik bisa menjadi alat perjuangan yang efektif. Di masa Orde Baru kita juga melihat bagaimana para seniman berjuang melalui musik. Melalui musik pulalah rasa nasionalisme berkembang. Dan, sama seperti WR Supratman, para seniman yang berjuang lewat seni dan musik menjadi incaran ”penjajah”.

Barat atau Universal?

Menurut Soedarsono (2002), lahirnya lagu-lagu bertema nasional Indonesia didorong oleh pengaruh kesenian Barat yang semakin kuat. Pengaruh musik Barat itu bahkan mewarnai budaya dan seni tradisional Jawa. Misalnya, komposisi-komposisi gending dan lagu tari putri Bedaya dan Serimpi dari Kraton Yogyakarta terdapat instrumen-instrumen musik Barat seperti genderang, trombon, terompet, dan klarinet.

Jadi, menuju kemerdekaannya, di satu sisi bangsa Indonesia melawan kekuatan Barat (politik penjajahan Kolonial Belanda). Namun, di sisi lain, bangsa kita menerima penetrasi pengaruh (seni dan musik) Barat tersebut. Dan kita malah memakai budaya Barat itu untuk mengembangkan lagu-lagu perjuangan nasional. Barangkali inilah titik perpindahan dari ”imperialisme politik” menuju ”imperialisme kultural”. Di satu pihak kita mengusir penjajah Belanda namun di lain pihak kita menerima pengaruh kultural (seni dan musik) Barat.

Meskipun demikian, kita tidak bisa semata-mata menilainya demikian. Memang benar kalau musik dengan sistem tangga nada diatonis itu berasal dari Barat. Tetapi musik diatonis, sama dengan musik-musik etnis, pada dasarnya adalah kebudayaan universal umat manusia. Itulah sebabnya dalam menciptakan lagu kebangsaaan, Supratman menggunakan musik diatonis, bukan dengan misalnya slendro atau pelog, untuk mengembangkan kebudayaan nasional (Soedarsono, 2002). Bukan masalah Barat atau etnis, tetapi musik secara universal.

Kebudayaan Populer

Pergulatan yang mirip terjadi pula sekarang. Timbul pertanyaan apakah kalau kita ingin memajukan kebudayaan Indonesia harus mengedepankan seni dan musik etnis atau tradisional saja? Kebudayaan asli kita pastinya harus dikembangkan dan dilestarikan. Tetapi, kebudayaan masa kini yang bersifat populer (pop culture) bisa juga dipakai karena sifatnya universal.

Memang terkadang terjadi masalah dengan kebudayaan populer sebab sering hanya menekankan hal-hal yang sifatnya entertaining dengan kurang mengutamakan kedalaman nilai-nilai dan filosofi. Ketika kebudayaan populer dipakai untuk mengusung spirit nasionalisme acapkali terjadi banyak benturan. Sebab, nasionalisme seringkali diidentikkan dengan hal-hal sakral, mulia, luhur, agung, dan penuh martabat. Sementara, kebudayaan populer sebaliknya. Di AS, cinta bangsa diekspresikan bebas misalnya pernah dalam Pilpres kemarin ditampilkan wanita-wanita berpakaian bikini dengan motif bendera Amerika. Atau di Inggris, lagu kebangsaan ”God Save The Queen” dinyanyikan dengan irama musik yang sangat nge-pop.

Meskipun demikian, bila tetap menghormati martabat bangsa dan negara, kebudayaan populer termasuk musik pop jelas bisa sangat efektif dipakai untuk menanamkan semangat nasionalisme. Buktinya, pada 2006 silam grup band Cokelat sukses merilis album bertajuk ”Untukmu Indonesia” yang menampilkan lagu-lagu bertema cinta tanah air. Ternyata, masyarakat dan kawula muda pun menyukainya. Kita membutuhkan lebih banyak seniman yang bisa memanfaatkan kebudayaan populer untuk membangkitkan rasa kebangsaan.

(lihat juga www.opinilivylaurens.wordpress.com)

17 AGUSTUS – HARI KEMERDEKAAN RI: MAKNA KEMERDEKAAN RI BAGI YOGYA

Oleh Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (16 Agustus 2008)

Hari Kemerdekaan RI senantiasa diresapi dengan beragam permenungan. Semakin tua usia negeri ini dan semakin banyak masalah yang terjadi, semakin beragam makna yang dicoba untuk dirangkai. Dari puisi, lagu, kata-kata bijak, sampai beragam pemikiran akademis disusun untuk mensyukuri dan juga untuk meratapi 63 tahun kemerdekaan kita.

Makna itu sendiri merupakan hasil dari sebuah penafsiran yang terkadang bersifat relatif. Bagi orang-orang yang kini mengalami kesuksesan misalnya, Kemerdekaan RI dimaknai sebagai kebebasan untuk hidup. Namun, bagi kaum papa yang tetap menderita di tengah kemilaunya zamrud di katulistiwa ini, Indonesia masih terjajah dan belum merdeka. Bagaimana makna Kemerdekaan RI bagi (orang) Yogya?

Supaya tidak terjebak pada pemaknaan yang tidak obyektif, Kemerdekaan RI harus dipahami secara historis. Dan ketika sejarah ditelusuri, nyatalah bahwa Kemerdekaan RI memiliki arti khusus bagi (orang) Yogya. Sebenarnya, dari makna inilah tersirat pokok-pokok pemikiran tentang keistimewaan Yogya. Persoalan DIY harus dirunut akarnya dari persoalan Kemerdekaan RI tersebut.

Kemerdekaan dan Integrasi

Bagi Yogya, Kemerdekaan RI tidak bisa sekedar dimaknai sebagai kemerdekaan dari penjajahan karena pada hakikatnya Yogya merupakan dua buah kerajaan (Kasultanan dan Pakualaman) yang bisa dikatakan setengah merdeka atau semi otonom sejak sebelum RI ada. Selama Belanda dan juga Jepang menguasai Indonesia, para penjajah itu mengakui keberadaan Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan-kerajaan Jawa (poro kejawen) yang memiliki kedaulatannya sendiri.

Eksistensi Nagari Yogya itu dapat dirunut dari sejarahnya. Sebelum Belanda menancapkan kekuasaannya di Jawa, kerajaan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1646) berkuasa atas Jawa (kecuali Banten dan Batavia), Madura, dan Sukadana (Kalimantan Barat). Penjajah Belanda mengakui kedaulatan Mataram sehingga harus selalu membuat politiek kontrak berkenaan dengan kehadirannya di tanah Jawa (sampai tahun 1705 sudah ada 111 politiek kontrak). Menjelang Mataram Islam bertekuk lutut kepada Belanda pada masa pemerintahan Paku Buwono II (1727-1749), Pangeran Mangkubumi bersama para pangeran lainnya memberontak sampai akhirnya terjadi Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi dua kerajaan Mataram itu (palihan nagari). Pangeran Mangkubumi memperoleh daerah Yogya yang dibangunnya sebagai Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat dengan dirinya sebagai raja (Hamengku Buwono I). Sejak itu sampai akhir masa penjajahannya di Indonesia (1942), Belanda mengakui kedaulatan Kasultanan Yogya sehingga harus membina hubungan dengan membuat politiek kontrak. Posisi tawar Kasultanan begitu kuat, terlihat dari alotnya perundingan tentang politiek kontrak antara Sultan HB IX dan Gubernur Lucien Adam (1940).

Pada jaman pendudukan Jepang, keberadaan Kasultanan dan kepemimpinan Sultan HB IX diakui. Dalam Perintah Bala Tentara Dai Nipon, Panglima Besar (Dai Nipon Gun Sireikan) mengangkat HB IX sebagai Sultan (Ko), Kepala Pemerintahan Kasultanan (Koti) Yogya. Bahkan, Sultan HB IX berhasil menggembosi kekuasaan Patih Dalem (sumotyokan) dengan membentuk kabinet pemerintahan sendiri yang diberi nama Paniradya yang berada langsung di bawah kepemimpinan Sultan HB IX.

Dengan demikian, ketika Belanda dan Jepang pergi, Yogya siap untuk menjadi sebuah negara sendiri, lengkap dengan sistem pemerintahan (”susunan asli” – Pasal 18 UUD 1945), wilayah, dan penduduknya. Namun, karena jiwa dan visi kebangsaan yang arif, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII memilih untuk berintegrasi dengan RI. Begitu Kemerdekaan RI diproklamirkan, mereka mengirim kawat kepada Presiden Soekarno yang isinya berupa ucapan selamat dan sikap politik untuk bergabung dengan RI.

Deal dan Komitmen

Bagi Yogya, Kemerdekaan RI adalah masalah deal dan komitmen antara Yogya dengan Pemerintah RI. Sikap politik Sultan HB IX dan Paku Alam VIII yang menyatakan bergabung dengan RI dibalas dengan perlakuan istimewa berupa pemberian Piagam Kedudukan oleh Presiden Soekarno kepada kedua raja di Yogya ini. Piagam itu dibuat dan ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 dan baru sampai Yogya pada tanggal 6 September 1945.

Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menegaskan deal antara Yogya dan RI itu dalam Amanat 5 September 1945. Intinya, pertama, Negeri Yogya (dan Negeri Pakualaman) merupakan sebuah kerajaan yang menjadi daerah istimewa dari Negara RI.  Kedua, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII adalah penguasa atas Yogya yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dengan penegasan tentang status Yogya di dalam RI itu, Amanat 5 September 1945 merupakan embrio DIY (Sujamto, 1988).

Amanat itu juga menunjukkan kuatnya komitmen Yogya kepada RI. Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menegaskan bahwa mereka berdua akan memimpin Yogya dengan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Komitmen Sultan didukung penuh oleh para abdi dalem Kasultanan yang mempersembahkan sebuah mosi “PEKIK” (Pemuda Kita Kasultanan) pada tanggal 27 September 1945. Dalam mosi itu, mereka berjanji untuk, pertama, selalu berdiri di belakang Sultan. Kedua, berjanji jika ada kekuasaan asing yang hendak memerintah atau menjajah Indonesia, atas titah Sri Paduka, mereka sekalian sanggup serentak meletakkan jabatan. Ketiga, berjanji untuk memelihara dan mempertahankan Kemerdekaan RI sampai pada akhir jaman. Mosi yang berisi komitmen senada juga dibuat oleh para abdi dalem Puro Pakualaman (13 Oktober 1945).

Perjuangan dan Pengorbanan

Bagi Yogya, Kemerdekaan RI adalah masalah perjuangan dan pengorbanan. Harga sebuah komitmen itu ternyata begitu mahal. Tak lama setelah menyatakan komit pada RI, Yogya dihancurkan. Pada tanggal 25-27 November 1945, pesawat-peswaat Inggris datang memuntahkan bom-bom maut yang memporak-porandakan kota Yogya.

Selanjutnya, sampai Kedaulatan RI diakui pada tahun 1949, Yogya berjuang dan berkorban untuk mempertahankan Kemerdekaan RI. Yogya memberi diri menjadi ibukota RI sejak tanggal 4 Januari 1946. Sri Sultan HB IX sendiri siap sedia untuk berjihad demi Kemerdekaan RI. Pada waktu Jenderal Meyer masuk ke Kraton dan membujuk supaya ikut Belanda, Sri Sultan HB IX berkata: “Over mijn lijk heen!” Artinya, “Kalau itu maksud tuan, tuan hanya bisa masuk Kraton ini dengan melangkahi mayat saya terlebih dahulu!” Segenap kawulo Yogya berkorban total untuk Kemerdekaan RI. Selama Perang Kemerdekaan (19 Desember 1948 – 30 Juni 1949) itu tercatat 2.718 orang Yogya tewas, 736 luka berat, dan  539 lainnya dinyatakan hilang (Sujamto, 1988).

*) Haryadi Baskoro SSos MA MHum, pengamat, peneliti, penulis bidang kebudayaan.

*) Drs Sudomo Sunaryo, mantan Aksekwilda I DIY.

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

4 Sept = Hari Pelanggan Nasional

4 Sept = Hari Jilbab Internasional

5 Sept = Hari Peringatan Wolter Monginsidi

8 Sept = Hari Aksara Internasional

8 Sept = Hari Rabies Sedunia

9 Sept = Hari Olahraga Nasional

11 Sept = Hari Radio (Ulang Tahun RRI)

12 Sept = Hari Purnawirawan ABRI

15 Sept = Hari Demokrasi Internasional

15 Sept = Hari wafatnya Cornel Simanjuntak (1956)

16 Sept = Hari Ozon Internasional

16 Sept = Hari Sandang Nasional

17 Sept = Hari Perhubungan Nasional

17 Sept = Hari PMI (17 Sept 1945)

19 Sept = Hari Internasional Berbicara seperti Bajak Laut

21 Sept = Hari Perdamaian Internasional

21 Sept = Hari Alzheimer Sedunia

22 Sept = Hari Bebas Kendaraan Bermotor

23 Sept = Hari Bahari

24 Sept = Hari Tani Nasional

24 Sept = Hari Ultah Siaran Pedesaan

24 Sept = Hari Lahirnya UUPA (1960)

26 Sept = Hari Bahasa Eropa

26 Sept = Hari Biseksual

26 Sept = Hari Kontrasepsi Sedunia

28 Sept = Hari Jantung Sedunia

28 Sept = Hari Hak untuk Mendapatkan Informasi

29 Sept = Hari Sarjana

30 Sept = G 30 S PKI (Hari Berkabung Nasional)

30 Sept = Hari Penerjemah Internasional

11 SEPTEMBER 2009 – HARI RADIO (64 TAHUN RRI): SEJARAH RRI DAN KEISTIMEWAAN YOGYA

Oleh Livy Laurens

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (10 September 2009)

Sejarah Radio Republik Indonesia (RRI) tidak bisa dilepaskan dari keistimewaan Yogyakarta. Dari RRI Yogyalah api semangat kebangsaan digemakan sehingga mendapat reaksi keras dari musuh. Yogya kemudian menjadi pusat perjuangan radio karena menjadi ibukota RI.

Sejarah keistimewaan Yogya sangat  berkaitan dengan peran teknologi radio. Setelah mendengar kabar tentang Proklamasi 17 Agustus 1945 dari siaran radio, Sri Sultan HB IX, Sri Paku Alam VIII, dan KRT Honggowongso mengirim kawat kepada Presiden Soekarno untuk menyatakan bahwa Nagari Yogya (Kasultanan dan Pakualaman) bergabung dengan RI. Di kemudian hari, dari radio pulalah HB IX mendengar kabar tentang akan datangnya tim dari PBB sehingga dapat menggagas ide tentang Serangan Umum 1 Maret 1949.

Pada masa itu, radio menjadi teknologi informasi andalan. Hal itu benar-benar disadari sehingga setelah Proklamasi itu rakyat Yogya mengamankan stasiun pemancar dan alat-alat radio yang penting supaya tidak dibawa lari oleh Jepang. Pengambilalihan kekuatan radio juga dilakukan di mana-mana. Pada 18 Agustus 1945 misalnya, rakyat mengambil alih radio milik Jepang di Bandung (Bandung Radio Hosokyoku) untuk menyiarkan naskah Proklamasi RI. Akhirnya, setelah semua stasiun pemancar radio direbut, dicanangkanlah secara resmi Radio Republik Indonesia (RRI) pada 11 September 1945 di Jakarta.

Menggelorakan Nasionalisme

Sejarah mencatat bagaimana semangat kebangsaan Indonesia digelorakan dari RRI Yogya. Setelah menyatakan bergabung dengan RI, mendapatkan Piagam Kedudukan, dan menegaskan posisi Yogya sebagai daerah istimewa di dalam NKRI dengan Amanat 5 September 1945, Yogya bangkit menjadi penggerak api nasionalisme. Siaran-siaran yang dipancarkan dari RRI Yogya semakin populer. Terutama program-program acara yang bertujuan membangkitkan semangat juang di bawah asuhan Bung Tomo dan Bung Tarjo. Pihak musuh, Tentara Sekutu segera mencap RRI Yogya sebagai ekstremis yang harus dihancurkan.

RRI Yogya pun menjadi sasaran pengeboman. Pada Minggu 25 Oktober 1945 jam delapan pagi, dua pesawat pembom Sekutu terbang di atas Yogya untuk menyebar selebaran-selebaran berisi ancaman pengeboman atas gedung RRI. Seperempat jam kemudian, mereka benar-benar mengebom gedung RRI Yogya. Untungnya pemancar-pemancar selamat dan para pegawai bisa lolos. Setelah itu, RRI Yogya tetap berjuang dan dibom lagi. Malam sesudah serangan itu, para penyiar tetap mengudara untuk membakar semangat juang. Akibatnya, pada 27 Oktober 1945 pesawat-pesawat Sekutu membom lagi. Kali ini terjadi banyak kerusakan parah.

Para pegawai dan penyiar RRI Yogya terus berjuang. Alat-alat yang selamat diamankan dan disembunyikan di beberapa tempat seperti di Puro Pakualaman, di asrama CPM Gondolayu, di rumah-rumah di Terban Taman, Patangpuluhan, dan Ngadinegaran. Salah satu alat vital berkekuatan 3,5 KW berhasil selamat sehingga bisa memancarkan siaran sampai ke luar negeri.

Begitu suasana reda, para angkasawan RRI Yogya mengudara kembali. Menggelorakan terus semangat kebangsaan melalui corong radio dari stasiun radio darurat di kawasan Terban Taman. Kemudian, RRI Yogya memakai rumah-rumah nomor 6, 8, dan 10 di Secodiningratan. Rumah nomor 8 dipakai sebagai studio siaran dan ruang kontrol. Rumah nomor 6 untuk kantor. Dan rumah nomor 10 untuk mess pegawai RRI dan untuk siaran ke luar negeri.

Pusat Perjuangan Radio

Komitmen DIY pada RI dan gelora nasionalisme yang terpancar dari Yogya dengan begitu kuatnya mendorong Soekarno-Hatta memindahkan ibukota RI ke Yogya setelah Jakarta tidak lagi kondusif. Sejak 4 Januari 1946, Yogya menjadi ibukota RI. Karena itu, pusat penyiaran RRI nasional yang semula berada si Solo kemudian dipindahkan ke Yogya. Dengan sendirinya RRI Yogya mempunyai status istimewa karena melayani kepentingan Pemerintah RI yang harus diikuti oleh daerah-daerah lain di seluruh nusantara. Dalam buku ”Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diterbitkan Kementerian Penerangan (1953) dilaporkan bahwa meskipun waktu itu kekuatan pemancar-pemancar Yogya hanya kurang lebih seperempat KW untuk siaran dalam negeri dan 3,5 KW untuk siaran luar negeri, suaranya kedengaran jelas dari berbagai tempat di Indonesia dan di luar negeri.

Giatnya RRI Yogya waktu itu mendorong kreatifitas untuk berkomunikasi. Atas inisiatif Sri Paku Alam VIII, RRI Yogya, dan Jawatan Penerangan, diadakan kegiatan penyiaran berita via telepon sejak Oktober 1947. Setiap hari selama sejam (dari 17.00 – 18.00 WIB) disebarkan berita-berita dengan perantaraan telepon dari Yogya (ibukota RI) ke berbagai daerah di Indonesia. Tim teknis dari RRI Yogya melakukan modifikasi sehingga kalau telepon diangkat maka suaranya dapat didengarkan oleh tiga atau empat orang. Inilah yang kemudian dikenal sebagai ”siaran radio zonder gelombang”.

Perjuangan para angkasawan RRI Yogya diuji manakala Belanda menyerbu Yogya pada 19 Desember 1948. RRI Yogya berhasil dikuasai Belanda. Untungnya sudah ada pemancar rahasia di Playen Gunung Kidul. Sayangnya Belanda berhasil merangsek dan merusak alat-alat di Playen itu sehingga para petugas pun menyelamatkan diri dan terus bergerilya. Namun, RRI tidak pernah menemui ajalnya. Pada 30 Mei 1949, sebulan sebelum ”Yogya Kembali”, atas perintah Kementerian Penerangan dibentuk panitia radio yang kemudian bertugas menerima penyerahan kantor radio dari Belanda. Demikianlah sejarah RRI dalam perjuangan Indonesia di DIY. Sekali di udara tetap di udara!

*) Livy Laurens, SS, MA, praktisi seni, mahasiswa pascasarjana program studi seni pertunjukan UGM Yogyakarta (lihat juga www.opinilivylaurens.wordpress.com)

17 SEPTEMBER 2007 -62 TAHUN PALANG MERAH INDONESIA: MENEMBUS BATAS, MENOLONG SESAMA

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (17 Sept 2007)

Hari ini, 62 tahun silam, Palang Merah Indonesia (PMI) resmi didirikan. Pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno memberi perintah kepada Menteri Kesehatan (Dr. Boentaran Martoatmodjo) untuk mendirikan PMI. Dalam usaha pendirian itu, dibentuklah tim 5 orang yang bekerja di bawah pimpinan Dr. Bahder Djohan dan Dr. Raden Mochtar. Akhirnya, berhasil dibentuk Pengurus Besar Pleno PMI pada tanggal 17 September 1945 dengan Drs. Muhammad Hatta sebagai ketua dan Dr. Boentaran Martoatmodjo sebagai Ketua Pengurus Besar Harian.

Dari sejarah pendiriannya, pembentukan PMI tidak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. PMI  banyak menangani para pejuang RI yang mengalami rupa-rupa penderitaan karena pertempuran melawan penjajah yang hendak menguasai kembali wilayah Nusantara. Waktu itu, para anggota PMI bergabung dengan Laskar Rakyat dalam menjalankan tugasnya di garis depan.

Pembentukan PMI sungguh tepat waktu. Pada mulanya, PMI bergerak di bidang usaha damai untuk memulangkan para pekerja paksa (romusha) ke kampung halaman mereka masing-masing. Kemudian, peran PMI menjadi sangat strategis manakala pecah perang kemerdekaan sejak tanggal 29 September 1945. Waktu itu, tentara Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu. PMI banyak membantu Jawatan Kesehatan RI untuk menangani para korban perang tersebut.

Patriotisme yang Berperikemanusiaan

PMI dan para pejuang RI sama-sama berjiwa patriot. Keduanya sama-sama mempunyai visi untuk berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Bedanya, para pejuang bergerak dengan senjata untuk melawan musuh yang hendak menjajah kembali. Sedangkan PMI, berjuang tanpa melakukan perlawanan fisik. Kalau para laskar memanggul bedil dan membawa bambu runcing, para relawan PMI berjuang dengan obat-obatan di tangan kirinya dan pisau operasi di tangan kanannya.

Dalam masa perang kemerdekaan, PMI menangani dan menanggulangi aspek-aspek kemanusiaan para korban perang. Para laskar hanya memikirkan bagaimana bisa menghabisi lawan dengan cara apa pun. Demi kemerdekaan, melukai dan bahkan membunuh musuh adalah tindakan jihad. Dalam berjuang, mereka juga tidak memperdulikan diri sendiri, betapa pun besar penderitaan fisik yang dialaminya. Sedangkan PMI, sangat mempedulikan hal itu, meskipun bukan berarti menjadi cengeng karena penderitaan.

Ketika semangat patriotisme dan semangat perikemanusiaan bertemu, nurani para relawan PMI terkadang mengalami dilema. Di satu sisi, karena semangat patriotisme, mereka pasti hanya akan menolong para pejuang bangsa sendiri. Di sisi lain, seorang pekerja sosial sejati yang benar-benar berperikemanusiaan, pasti akan tesentuh hatinya saat melihat penderitaan semua manusia. Logikanya, siapa pun yang menderita – entah kawan atau lawan, bangsa sendiri atau penjajah – harus ditolong. Namun, dalam perang, pasti ada keberpihakan yang tidak terelakkan.

Dalam konteks perang kemerdekaan, sangat wajar jika PMI tidak bertindak netral. Waktu itu, tidak mungkin PMI merawat korban-korban dari kedua belah pihak yang berperang satu sama lain (Indonesia dan penjajah). Meskipun demikian, kita tidak perlu meragukan semangat perikemanusiaan universal mereka.

Perikemanusiaan Tanpa Batasan

Netralitas dalam menjalankan misi kemanusiaan merupakan komitmen PMI. Sebagai sebuah organisasi bebas, PMI berpedoman pada dasar-dasar Palang Merah Internasional (International Red Cross) dan juga Konvensi Jenewa (Geneva Convention atau The Treaty of Geneva). PMI didirikan dengan berdasarkan asas perikemanusiaan dengan tidak membedakan bangsa, golongan, agama, dan paham politik. Pelayanan kemanusiaan ini menebus segala batas dan sekat-sekat sosio kultural.

Dengan demikian, PMI tidak dibentuk untuk melayani segolongan atau sekelompok manusia saja. PMI dibentuk untuk menjalankan misi kemanusiaan bagi seluruh umat manusia. PMI memandang semua manusia sebagai sesama saudara yang harus saling mengasihi.

Visi awal pembentukan Palang Merah (Red Cross) adalah menolong sesama manusia tanpa diskriminasi. Penganjurnya, Jean Henry Dunant (1828-1910) tersentuh hatinya manakala melihat sendiri kengerian yang terjadi dalam pertempuran Solferino (1859). Untuk membantu para korban perang itu, Dunant mengorganisir masyarakat sipil untuk menjadi sukarelawan yang bertugas memberi pertolongan medis. Setelah perang usai, Dunant menulis buku ”Un Souvenir de Solferino” yang mendiskripsikan bagaimana penderitaan akibat perang itu. Dalam buku tersebut, Dunant mengusulkan pembentukan sebuah organisasi sukarelawan permanen antar negara yang bertugas untuk menolong para korban perang tanpa membedakan latar belakang kebangsaan mana pun. Dalam buku berikutnya (1863), Dunant menambahkan bahwa tugas organisasi itu juga untuk menolong para korban wabah penyakit dan bencana alam tanpa diskriminasi.

Spirit menolong sesama tanpa diskriminasi yang dilontarkan Dunant disambut secara internasional. Pada tahun 1863, diadakan sebuah konferensi di Jenewa yang dihadiri 36 wakil dari 16 negara. Pada tahun 1864, ditandatanganilah Konvensi Jenewa (Geneva Convention) yang menekankan beberapa prinsip. Pertama, korban perang (penderita luka akibat perang) harus dihargai. Kedua, rumah sakit militer harus bersifat netral. Ketiga, personel para medis dan perlengkapan pelayanannya harus dilindungi. Keempat, sebagai simbol proteksi digunakan lambang palang merah (red cross).

Komitmen kemanusiaan Palang Merah Internasional teruji selama masa Perang Dunia II. Saat itu, the International Red Cross Committee mengirim dan mendistribusikan 431.862 ton parsel, obat-obatan, dan pakaian untuk para korban perang. Selama masa perang itu, komite membentuk 320 delegasi yang bertugas menolong 4.450 korban. Karena reputasi tersebut, mereka mendapat hadiah Nobel (Nobel Peace Prize) sebanyak dua kali, pada tahun 1945 dan 1963.

Menembus batas untuk menolong sesama adalah visi yang mulia. Dalam perang atau setidaknya situasi konflik, sekat-sekat kultural seringkali menjadi penghalang kasih antar sesama manusia. Perbedaan suku, ras, agama, bangsa, dan paham politik acapkali menumpulkan nurani kemanusiaan. Dalam idealisme ini, PMI bukan hanya berfungsi sebagai organisasi para sukarelawan medis. PMI adalah penanam dan penjaga semangat kemanusiaan yang adil dan beradab di tengah kehidupan yang serba diskriminatif ini.

Bencana alam yang datang silih berganti yang memakan banyak korban adalah tantangan bagi PMI saat ini. Sejak awal, ketika Henry Dunant menggulirkan gagasannya, Red Cross memang didedikasikan juga untuk para korban bencana alam. Dunant sendiri adalah seorang dermawan yang bersama F. Passy menerima hadiah Nobel pada tahun 1901. Dalam usianya ke 62 ini, kiranya PMI tetap konsisten dengan visi kemanusiaannya untuk menolong sesama manusia tanpa memandang perbedaan apa pun.

28 SEPTEMBER – HARI HAK MEMPEROLEH INFORMASI: RENUNGAN DI TENGAH KONTROVERSI RUU RN

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (28 Sept 2009)

Perjalanan berliku untuk merumuskan Undang-undang Rahasia Negara (UURN) ternyata harus melewati suatu hari yang khusus memperingati hak manusia (masyarakat) untuk memperoleh informasi (28 September). Momen ini semestinya menambah bahan perenungan sebelum undang-undang kontroversial itu benar-benar akan ditetapkan.

Menurut catatan Zulkifli (2009), pada 28 September 2002 silam terbentuklah jaringan advokasi kebebasan informasi sedunia bernama Freedom of Information Advocates (FOIA Network). Dalam momen pembentukan jaringan internasional yang dilakukan di Sofia, Bulgaria itu diusulkan pula tanggal 28 September sebagai International Right to Know Day atau Hari Hak Memperoleh Informasi. Peringatan itu menjadi simbol global gerakan untuk mempromosikan hak untuk mendapatkan informasi.

Latar belakang promosi Hari Hak Memperoleh Informasi itu adalah keprihatinan dunia akan kesewenang-wenangan pemerintah-pemerintah yang ada. Tidak sedikit rezim otoritarian bobrok yang melindungi diri dan melanggengkan kekuasaannya dengan cara menutup informasi bagi rakyatnya. Atas nama rahasia negara mereka melarang, menghukum, dan bahkan menindas rakyat yang mencoba-coba membongkar informasi. Dari sinilah masyarakat dunia menuntut supaya para penguasa bersikap transparan. Harapan itu sejalan dengan visi demokrasi di mana rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kebebasan memperoleh informasi itu pulalah yang merupakan perjuangan Reformasi Indonesia sejak 1998 silam. Sebab, selama puluhan tahun kebebasan semacam itu tidak bisa dinikmati. Di satu sisi, rezim Orba memang membangun masyarakat untuk melek informasi. Menurut catatan Ricklefs (2008), pada 1984, 97% dari anak berusia 7-12 tahun sedang sekolah, padahal pada 1973 hanya 57%. Tingkat buta huruf berkurang drastis pada 1980. Kaum pria di atas usia 10 tahun yang melek huruf bertumbuh dari 80,4% menjadi 89,6% pada 1990. Sedangkan kaum wanita di atas usia 10 tahun yang melek huruf  berkembang dari 63,6% menjadi 78,7% pada 1990. Tetapi di sisi lain, masyarakat yang sudah bisa membaca itu dilarang ’membaca’. Pada 1978 diadakan ”normalisasi kampus” yang membatasi gerak mahasiswa. Hal itu sama dengan tindakan membutakan mahasiswa dan para akademisi. Pada 1994, Pemerintah menutup (membreidel) majalah Editor, Detik, dan Tempo. Meskipun Gunawan Muhammad waktu itu berjuang via pengadilan, usahanya tak juga menemui keberhasilan.

Namun, rezim Orba juga runtuh karena kekuatan informasi. Masyarakat Indonesia yang kian maju menurut ukuran akademis di satu sisi, dan perkembangan teknologi informasi yang makin pesat di sisi lain, menciptakan era keterbukaan baru. Sejak teknologi parabola dan kemudian internet berkembang pesat, masyarakat kita menjadi tahu banyak hal. Berbekal banyak informasi tentang kebobrokan rezim Orba maka segenap rakyat menyatukan langkah untuk melengserkan penguasa saat itu dan memulai babakan anyar yang disebut Reformasi.

Sampai sekarang, trauma masyarakat Indonesia tentang masalah kebebasan informasi ternyata masih belum hilang sama sekali. Maklum, keterjajahan informasi itu sudah diderita selama puluhan tahun. Karena itu sejak 1998 terjadi euforia kebebasan informasi. Dan, ketika sekarang dilontarkan gagasan tentang UU Rahasia Negara, seolah itu mengorek luka lama dan membangkitkan trauma masa lalu tersebut. Gagasan itu dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai semacam usaha menghidupkan kembali kekuasaan otoriter gaya Orba.

Sebagian yang lain mengkhawatirkan kalau UURN nanti akan mempersulit pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Papang Hidayat, aktivis HAM dari Kontras, sebagaimana dilansir Detik News misalnya, mengatakan bahwa UU ini akan cenderung menutup beberapa informasi tentang TNI, Polri, dan Intelijen yang selama ini dikenal sebagai pihak yang kerap terjerat kasus pelanggaran HAM. Dalam penyelidikan atas kasus-kasus seperti itu memang diperlukan penggalian banyak informasi yang nantinya bisa saja dilarang karena diklaim sebagai rahasia negara.

Ada pula, misalnya Heni Purwono, yang mengkhawatirkan kalau UURN nanti akan menjadi lonceng kematian bagi para sejarawan. Sebagai contoh, sampai sekarang arsip nasional tentang peristiwa G 30 S PKI pun belum dibuka. Juga masalah Supersemar 1966, masih belum jelas. Seandainya dengan alasan rahasia negara sehingga tidak boleh dibongkar-bongkar maka tamatlah kegiatan riset sejarah di negeri ini. Akhirnya para penguasalah yang akan merekonstruksi sejarah untuk kepentingan politik mereka.

Berbagai kalangan, dari para ilmuan, para jurnalis profesional, sampai para blogger amatiran telah melontarkan berbagai keberatan atas rencana penetapan UURN tersebut. Apalagi selama ini sudah ada dalam KUHP, misalnya Pasal 113a ayat (1) yang mengatur sanksi untuk tindak pidana pembocoran rahasia negara. Jika masih ditambah lagi dengan UU khusus, dirasa sebagai tindakan berlebihan yang bernuansa politis.

Pro kontra RUU RN itu sebenarnya menunjukkan proses pembelajaran tentang Reformasi. Selama ini, kita cenderung berpikir bahwa reformasi adalah membuang semua yang berbau masa lalu. Kita tidak pernah berpikir konprehensif dengan menggali unsur-unsur positif dari masa lalu dan menggabungkannya dengan gagasan-gagasan baru masa kini. Kita mengidentikkan soal rahasia negara dengan Orba, sehingga kita menjadi phobia terhadapnya. Padahal, negara akan lemah jika bertoleransi dengan misalnya para pengkhianat yang membocorkan rahasia negara.

Jadi, UURN semestinya dirumuskan dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan tidak memberi celah sedikit pun bagi penguasa untuk memanfaatkan atau menyalanggunakan untuk kepentingan tertentu. Seperti kata Juwono Sudarsono, UURN harus mengacu pada UU Kebebasan Informasi Publik. UURN, seperti diperingatkan oleh Andi Wijayanto dari UI, harus tetap menjamin hak publik atas distribusi informasi, konstitusional, dan demokratis. UURN juga harus menjamin mekanisme dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan rahasia negara itu.

Dec
03

HARI-HARI PERINGATAN

1 Okt = Hari Vegetarian Sedunia

1 Okt = Hari Lanjut Usia Sedunia

1 Okt = Hari Kesaktian Pancasila

2 Okt = Hari Batik Sedunia

2 Okt = Hari Tanpa Kekerasan Internasional

2 Okt = Hari Habitat Internasional

2 Okt = Hari Hewan Ternak Sedunia

3 Okt = Hari wafatnya HB IX (1988)

4 Okt = Hari Hewan Sedunia

5 Okt = Hari ABRI

5 Okt = Hari Guru Sedunia (5 Okt 1966 = deklarasi Joint ILO/UNESCO Recomendation Concerning the Status of Teachers

7 Okt = Hari Reduksi Resiko Bencana Dunia

9 Okt = Hari Pos Sedunia

9 Okt = Hari Surat-menyurat Internasional

10 Okt = Hari Kesehatan Jiwa Sedunia

10 Okt = Hari Internasional Menentang Hukuman Mati

10 Okt = Hari Tabungan Nasional

11 Okt = Hari wafatnya P antasari (1862)

15 Okt = Hari Wanita Pedesaan Sedunia

15 Okt = Hari Jadi Kab Kulon Progo

16 Okt = Hari Pangan Internasional

17 Okt = Hari Penanggulangan Kemiskinan Sedunia

18 Okt = Hari Perpustakaan Sekolah Sedunia

19 Okt = Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari

20 Okt = Hari Osteoporosis Sedunia

24 Okt = Hari Ulang Tahun Perserikatan Bangsa-bangsa

26 Okt = Hari Keuangan

27 Okt = Hari PLN

28 Okt = Hari Sumpah Pemuda

28 Okt = Hari Lahirnya Lagu Kebangsaaan Indonesia Raya

19 Okt = HUT Golkar

30 Okt= Hari Keuangan

1 OKTOBER – HARI LANSIA SEDUNIA: MEMBERDAYAKAN MANULA

Oleh Sudomo Sunaryo

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (9 Oktober 2009)

Tanggal 1 Oktober adalah Hari Manula (manusia usia lanjut) atau lansia (lanjut usia) sedunia (International Day of Older Persons). Peringatan itu tidak dalam rangka untuk mengasihani manula, namun untuk mendorong upaya pemberdayaan mereka. Dalam deklarasi WHO di Brasil pada 1996 dinyatakan, ”Ageing ia a development issue. Healthy older persons are a resource for their families, their communities and their economy” (Menjadi tua adalah masalah pembangunan. Kesehatan para manula adalah sumber daya bagi keluarga, komunitas, dan ekonomi).

Dalam kenyataannya, para manula sering menjadi beban karena kemerosotan mental dan fisik mereka. Karena itu keluarga-keluarga merasa tidak nyaman dengan keberadaan mereka. Banyak keluarga kemudian menyerahkan para manula ke panti-panti jompo. Di tempat-tempat ini para lansia dirawat dengan diperlakukan sebagai orang-orang tak berdaya yang perlu dikasihani karena cenderung terpinggirkan.

Benarkah para manula merupakan manusia-manusia kelas dua yang tidak lagi berarti? Haruskah para manula menerima takdir kemerosotan mental dan fisik itu begitu saja? Sekarang di dunia ada 600 juta penduduk manula (di atas usia 60-an tahun) dan akan bertambah dua kali lipat pada 2025 (Zulkifli, 2009). Kalau begitu, akankah dunia semakin terbebani dengan banyaknya manusia-manusia tanpa arti itu?

Psikolog Elizabeth B Hurlock mengklasifikasifikasikan manula menjadi dua. Pertama, masa usia lanjut dini, yaitu antara usia 60 sampai usia 70 tahun. Kedua, masa usia lanjut, yaitu dari usia 70 tahun sampai akhir hayat seseorang. Secara umum, sejak manusia memasuki usia 50 tahun akan mengalami kemunduran secara fisik dan psikologis. Pada fase manula dikenal istilah senescence atau kemunduran fisik dan mental karena faktor usia. Ada juga istilah sanility atau keuzuran yang menunjuk proses penurunan mental yang terjadi pada masa lanjut usia tersebut. Secara umum, manula akan mengalami penurunan dalam kekuatan, kecekatan, kemampuan belajar ketrampilan baru, dan kegesitan. Belum lagi jika mengalami sakit penyakit. Manula menjadi rentan dan semakin hari semakin lemah. Dalam hal keuzuran, manula bisa mengalami kepikunan.

Namun, harus diingat bahwa pemeliharaan kesehatan dengan makanan sehat dan olahraga teratur bisa memperpanjang usia harapan hidup dan mempertahankan vitalitas pada masa lanjut usia. Luella Tyra bahkan memenangkan kompetisi dalam lima kategori dalam US Swimming Nationals di Mission Viejo (California) pada usia  92 tahun. Sampai usia 78 tahun, Lloyd Lambert dikenal sebagai pemain ski andal.

Riset mutakhir juga membuktikan bahwa kemampuan otak manusia masih bisa hebat sampai pada usia renta. Douglas Powell dari Universitas Harvard meneliti kemampuan matematika dan bahasa dari 1.500 orang  yang berusia 25 sampai 92 tahun. Ternyata, 33% dari mereka yang berusia 80 tahun bisa mendapatkan skor yang tidak berbeda dengan mereka yang jauh lebih muda.

Pandangan yang mengatakan bahwa setelah manusia berusia 50 tahun maka kemampuan otaknya akan merosot ternyata tidak sepenuhnya benar. Para pakar seperti Robert Onstein dan Charles Swencionis menyatakan bahwa otak manusia tidak selalu akan kehilangan sel-selnya. Bahkan, meskipun sudah sangat lanjut usia, otak manusia masih dapat mengembangkan dendrit-dendrit baru. Sel-sel otak para lansia juga masih bisa menumbuhkan sambungan-sambungan baru.

Kenyataannya, banyak orang meraih prestasi hebat justru ketika mereka sudah lanjut usia. Marry Baker Edy mendirikan surat kabar ketika berusia 87 tahun. Bertrand Russel tampil menjadi tokoh perdamaian dunia ketika berusia 94 tahun. Picasso menghasilkan karya-karya hebat saat menginjak usia 90 tahun. George Bernard Shaw menulis Farfetched Fables pada usia 93 tahun. Mildred Wirt Benson tetap menulis pada Toledo Blade sampai meninggalnya pada usia 97 tahun. Henry Matisse menjadi ilustrator terkenal saat berusia 80 tahun. Pada usia 76 tahun, Alexander von Humbolt menulis The Kosmos dan tetap menulis sampai usia 90 tahun. Pada usia 39 tahun, George Abbott menghasilkan karya besar Broadway. Ia tetap menjadi penulis, aktor, director, dan produser produktif sampai usia lanjut. Saat berumur 75 tahun, Abbott malahan memproduksi A Funny Thing Happened on the Way to the Forum.

Dengan pembinaan fisik dan mental yang baik, manula terbukti tetap bisa produktif. Apalagi jika aspek kejiwaan dan kerohanian mereka terus bertumbuh, pastilah tetap tegar sampai akhir hayat. Indonesia juga tak kekurangan tokoh manula yang berprestasi.

Peringatan Hari Lansia Sedunia membangkitkan semangat para manula di seluruh dunia, menanamkan cara pandang positif masyarakat terhadap para lansia. Pada 1996, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lansia Nasional. Dipilihnya tanggal itu adalah untuk memperingati Radjiman Wedyodiningrat yang berhasil memimpin Sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 silam. Meskipun Radjiman sudah sepuh (waktu itu 66 tahun), beliau berhasil memimpin kegiatan bersejarah itu hingga terumuskan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Artinya, tidak ada alasan bagi para manula untuk terus mengembangkan dan mendarmabaktikan potensi diri bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Sepuluh tahun setelah saya pensiun, saya belajar untuk tidak berhenti berkarya. Satu hal yang mendorong saya untuk terus aktif adalah visi. Jika para manula tidak mempunyai visi, ia hanya akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan tanpa makna. Dengan memiliki visi mengabdi pada Tuhan, bangsa, dan masyarakat, sampai putih rambut pun kita terus akan berjuang untuk berkarya.

*) Drs Sudomo Sunaryo, mantan Aksekwilda I DIY.

2 OKTOBER 2009 – HARI BATIK SEDUNIA: LANJUTKAN TRADISI DENGAN SENTUHAN KREATIF

Oleh Livy Laurens

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (2 Oktober 2009)

Setelah seni budaya kita mengalami dirongrong bangsa lain, kini Indonesia boleh berbangga karena UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) mengakui eksistensi batik Indonesia sebagai warisan pusaka dunia. Peningkatan peringatan Hari Batik Nasional menjadi Hari Batik Sedunia pada 2 Oktober 2009 ini semestinya menjadi momen tepat untuk melanjutkan tradisi dengan sentuhan kreatif.

Batik khas Indonesia pada dasarnya merupakan karya seni tradisional. Menurut Ensiklopedi Indonesia (1980), batik adalah lukisan di atas kain yang diciptakan dengan cara melapisi bagian-bagian yang tidak berwarna dengan lilin (malam). Jika hendak membatik tangan, kain yang akan dilukisi itu dipasang pada rak. Cara membatiknya adalah dengan memakai canting (alat pencedok lilin yang sudah dipanaskan dengan api). Kain yang telah dilapisi lilin itu dicelup ke dalam zat pewarna sesuai yang dikehendaki. Lalu lilin dihilangkan dengan penggodokan atau dengan zat pelarut benzena. Proses itu diulangi untuk setiap warna yang akan digunakan.

Batik merupakan seni kerajinan khas Indonesia. Cara pemberian warna dalam proses pembatikan ini sudah dikenal sejak abad ke-8. Kerajinan batik telah lama berkembang di Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Tegal, Ponorogo, Banyumas, dan juga Madura. Karena itu tidak fair jika negara tetangga kita mengklaimnya sebagai karya budaya asli mereka.

Sebagai seni lukis tradisional, batik Indonesia mempunyai rujukan-rujukan, pakem-pakem, material-material, dan visualisasi-visualisasi tertentu. Motif-motif batik Surakarta dan Yogyakarta misalnya, sudah mempunyai pola-pola khas yang khusus. Apalagi terkait dengan kebudayaan Jawa yang penuh simbol-simbol sarat makna.

Dinamika Batik

Sebagai karya seni dan bahan fesyen, batik berkembang mengikuti kemajuan jaman. Dari segi teknik pembuatan, disamping ada batik tangan ada pula batik cap. Dari segi motif gambar, juga berkembang terus. Menurut catatan kurator Inda C Noerhadi, perkembangan motif-motif batik di Indonesia dipengaruhi oleh budaya Cina, Hindu, dan Islam. Pada masa perjuangan kemerdekaan, pesan-pesan nasionalisme juga diungkapkan lewat batik. Dulu, Presiden Soekarno menjadikan batik sebagai busana nasional (kain panjang batik dengan kebaya pendek dari bahan renda, viole kembang, atau bahan tipis lainnya). Presiden Soekarno juga mendorong inovasi-inovasi batik lainnya.

Menurut Noerhadi, di Indonesia telah muncul banyak inovator seni batik. Bintang Sudibyo adalah seorang parancang kain batik yang berhasil menciptakan variasi baru pola-pola motif batik Vorstenlanden (kerajaan-kerajaan Jawa). Idenya terilhami dari relief candi-candi Hindu di Jawa. Sementara itu Harjono Gotik Swan (KRT Harjonagoro) memadukan gaya Vorstenlanden dengan gaya pesisir utara. Adapun Iwan Tirta terus mengembangkan variasi-variasi batik gaya kraton Cirebon.

Usaha untuk melanjutkan tradisi perbatikan di Indonesia sebenarnya cukup gencar dilakukan. Pada 1974 misalnya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mensosialisasikan kemaja batik lengan panjang sebagai busana resmi. Pakaian resmi PNS yang dipakai pada era Orde Baru (baju Korpri) juga bernuansa batik. Sekarang, setelah batik dicoba diambil alih oleh bangsa lain, semestinya kita semakin gencar untuk mempopulerkannya di negeri sendiri.

Kreatifitas dan Peluang

Untuk bisa bertahan dan bahkan terus nge-trend di masa sekarang, tradisi seni batik bukan hanya perlu dilanjutkan namun dikembangkan secara kreatif. Hal itu penting sebab sekarang batik harus bersaing ketat dengan berbagai macam produk seni fesyen yang sangat kreatif.

Syukurlah sekarang sudah banyak seniman batik yang kreatif. Dari Yogya muncul KRT Daud Wiryo Hadinegoro, inovator batik yang tak jemu melakukan riset untuk pembaruan batik. Ia pernah memakai bahan-bahan warna dari alam. Daud juga membuat batik dengan motif (gambar) yang beraneka ragam, misalnya motif kulit macan, dan gambar-gambar kontemporer bertema narkoba, HIV-AIDS, Perang Irak, dugem, tsunami Aceh, bom Bali, dan wabah flu burung. Dari Yogya ada seniman lukis Irawan Hadi yang kini juga tertarik mengembangkan karya-karya batik inovatif dengan warna-warna alam yang ternyata terlihat lebih klasik dan unik ketimbang warna-warna dari bahan kimia.

Sekarang, tanpa sentuhan kreatif, batik tentunya sulit memenangi persaingan trend fesyen global. Majalah mode internasional seperti Elle dan Vogue yang diterbitkan dalam berbagai bahasa terus-menerus mempromosikan gaya busana internasional. Sementara anak-anak muda di seluruh dunia senantiasa tergiring mengikuti mode dunia yang paling mutakhir. Menurut catatan Naisbitt (1990), Cina yang semula sangat tertutup pun sudah dilanda trend mode dunia. Kini banyak wanita muda mengenakan spagheti-strap sundress, celana panjang, stoking, jeans, dan rok mini nan seksi.

Namun berbarengan dengan globalisasi mode, seluruh dunia sekarang meminati keunikan-keunikan fesyen. Buktinya sekarang butik dan distro produk fesyen ”indi” merebak bak jamur di musim penghujan. Masyarakat tidak lagi suka dengan produk-produk yang umum di pasaran. Orang ingin menjadi unik dengan pakaian unik yang tidak mudah ditemui di pasaran. Ini merupakan peluang besar bagi seni fasyen batik, apalagi batik tulis dengan motif-motif unik yang jelas tidak bisa ditemukan duplikatnya. Kecuali itu, Naisbitt (1990) melihat adanya trend kebangkitan seni (renaisans seni) global pada era 2000-an. Karya-karya seni unik kini sangat laku dan diminati. Ketika seni batik dikembangkan dengan sentuhan kreatif, bukan hanya akan lestari tetapi bisa menjadi trend dunia.

(lihat juga www.opinilivylaurens.wordpress.com)

7 OKTOBER 2009 – HARI REDUKSI RESIKO BENCANA SEDUNIA: PERLU LEBIH SIAP HADAPI GEMPA

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (7 Oktober 2009)

Setiap Rabu minggu kedua bulan Oktober, yang kali ini jatuh pada tanggal 7 Oktober 2009, diperingati sebagai Hari Reduksi Resiko Bencana Sedunia. Peringatan itu ditetapkan dengan Resolusi PBB nomor 44/236 (22 Desember 1989) yang kemudian ditegaskan ulang dengan Resolusi PBB nomor 56/195 (21 Desember 2001). Peringatan itu sangat penting bagi kita, yang meskipun sudah berulang kali ditimpa bencana, belum juga siaga sampai malapetaka demi malapetaka benar-benar menghampiri kita.

Tepat seminggu sebelum hari peringatan itu, Rabu sore, 30 September 2009, terjadilah gempa dahsyat di Padang yang merenggut nyawa ratusan jiwa. Sehari sesudahnya, bencana serupa memporakporakdakan Jambi. Presiden SBY menilai bencana Padang itu lebih parah dibanding bencana gempa Yogya pada 2006 silam (KR, 2 Oktober 2009). Sebenarnya, Padang yang mempesona itu memang rawan bencana sejak dulu.

Menurut catatan Yurnaldi (2005), Padang rawan banjir dan rawan tanah longsor. Menurut data dari JICA (Japan International Cooperation Agency) tahun 1983, selama periode 1972-1992, setiap bencana banjir yang terjadi menelan korban harta benda lebih dari Rp 6,5 miliar. Kawasan Sumatera Barat merupakan daerah perbukitan (Pegunungan Bukit Barisan) yang terdiri dari material vulkanik muda (kuarter) sehingga sangat rawan terhadap bencana tanah longsor. Sejak 1990 sampai 2005 korban jiwa akibat bencana tanah longsor di wilayah itu sudah mencapai 160 orang.

Kecuali itu, Padang bersama kawasan-kawasan lain di sepanjang pesisir selatan Pulau Sumatera dan pesisir selatan Pulau Jawa jelas merupakan daerah-daerah yang rawan bencana gempa dan tsunami.  Pertama, kawasan itu termasuk dalam The Pacific Ring of Fire, deretan (rangkaian) gunung berapi di bawah tanah yang aktif. Lintasan itu melewati Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, Sulawesi, dan Papua Timur. Kedua, kawasan tersebut merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonis (lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik). Gempa bumi terjadi karena pergesekan lempeng-lempeng tersebut. Daerah pertemuan antar lempeng ini disebut sebagai zona subduksi dan zona patahan aktif.

Bencana Padang tempo hari memang diluar dugaan. Gempa berkekuatan 7,6 SR yang berdampak kuat dalam radius 500 km itu sontak mencabut nyawa jiwa-jiwa yang tidak siaga. Bangunan-bangunan yang selama ini dianggap kokoh pun roboh dan menimbun orang-orang tanpa ampun. Tetapi, pengalaman atas bencana-bencana yang telah terjadi berulang kali di masa silam seharusnya membuat kita setidaknya lebih siaga. Kesiapan secara teknis paling tidak akan mengurangi resiko bencana yang terkadang memang tak terhindarkan seperti itu.

Rentetan dan eskalasi bencana-bencana secara global menuntut umat manusia semakin siap supaya dapat mengurangi resiko-resiko bencana. Pada 1897-1946 terjadi hanya 3 kali gempa dahsyat di atas 6 SR setiap 10 tahun sekali. Pada 1947-1956 terjadi 7 kali gempa dahsyat di atas 6 SR. Pada 1957-1966 terjadi 17 kali gempa dahsyat di atas 6 SR. Dan, terus melonjak. Pada 1967-1976 terjadi 180 kali gempa dahsyat di atas 6 SR. Dalam majalah TIME (30 Agustus 1976) dilaporkan bahwa para ahli merasa terganggu dan bingung melihat bertambahnya jumlah dan kadar kekuatan gempa bumi ini.

Namun, sejarah mencatat bagaimana umat manusia tidak siap saat gempa-gempa dahysat datang menghancurkan kehidupan. Pada 17 Agustus 1999, gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang Turki. Gempa yang datang pada jam 3 pagi itu menewaskan 16.000 orang. Pada 1997, Cicilia (Italia) dilanda gempa selama 3 minggu berturut-turut. Gempa pertama sampai kelima terasa sangat besar. Pada 17 Oktober 1989, kota San Fransisko (California) diluluh-lantakkan oleh gempa bumi yang sangat besar. Jalan-jalan layang patah dan roboh. Pada 17 Januari 1994, gempa bumi menggoyang Los Angeles selama 30 detik pada jam 4 pagi. Gempa utama yang diikuti tak kurang dari 30 gempa susulan itu merobohkan gedung-gedung bertingkat, mematahkan jalan-jalan layang.

Para ahli gempa Jepang pernah salah dalam memprediksi terjadinya gempa. Karena pernah terjadi gempa hebat di Tokyo pada tahun 1923, mereka memprediksi bahwa gempa serupa akan muncul di tempat yang pada 70 tahun kemudian (1993). Mereka melakukan riset mendalam dengan biaya sangat tinggi sejak tahun 1965. Ternyata, gempa yang diharapkan tidak terjadi. Gempa luar biasa yang paling merusak (katastrofik) justru terjadi di Kobe pada tahun 1995. Pengalaman salah prediksi dan ketidaksiapan menghadapi bencana Kobe itu mendorong dunia untuk sekali lagi menegaskan pentingnya Hari Peringatan Reduksi Resiko Bencana Sedunia tersebut.

Adapun kesiapan itu paling tidak harus mencakup tiga ranah. Pertama, kesiaagaan teknis seperti pembangunan rumah dan bangunan tahan gempa, kesiagaan dan keterlatihan tim tanggap bencana, keterlatihan motorik menghadapi gempa (misalnya bagaimana menyelamatkan diri di bawah meja, dan seterusnya), dan keterlatihan masyarakat untuk bisa secara korporat bekerjasama menghadapi dan mengatasi bencana.

Kedua, kesiapan sosiologis. Bencana-bencana itu semestinya membangkitkan kembali semangat dan praktek gotong-royong yang semakin terkikis dalam kehidupan modern yang individualistis. Kita mempunyai kebiasaan buruk, yaitu senang menonton kalau ada orang celaka – perhatikan saja gejala kerumunan saat ada kecelakaan. Di sisi lain, ada tipe-tipe orang bergaya selebritis yang suka memanfaatkan bencana untuk pamer kedermawanan. Inilah waktunya Indonesia benar-benar mengamalkan Pancasila: berperikemanusiaan, menggalang persatuan, bermusyawarah, dan mengupayakan keadilan bersama tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama.

Ketiga, kesiapan mental-kerohanian. Kaum beragama apa pun sepakat bahwa senantiasa ada hikmah, ada maksud Tuhan di balik semua malapetaka. Bencana adalah bentuk teguran supaya kita bertobat. Tanpa kedewasaan iman, siapa pun yang bisa terguncang saat malapetaka terjadi. Sementara itu, fanatisme agamawi yang sempit tidak lagi relevan saat kita sebagai umat Tuhan di muka bumi harus bersama-sama menghadapi teror keganasan alam ini.

16 OKTOBER – HARI PANGAN SEDUNIA: KEADILAN DAN SOLIDARITAS PANGAN

Oeh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (16 Oktober 2009)

Bencana demi bencana mengajarkan pada kita untuk memperhatikan masalah pangan. Bagaimana sulitnya mencari makan. Betapa berharganya sesuap nasi. Sementara berita-berita bencana dan kelaparan di layar kaca bersanding dengan tayangan-tayangan wisata kuliner. Persoalan pangan sebenarnya berakar pada masalah keadilan dan solidaritas sosial, dua hal yang perlu direnungkan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ini (16 Oktober 2009).

Memang, bumi semakin tidak bersahabat. Tetapi, sejauh ini sebenarnya umat manusia di dunia tidak kekurangan pangan. Rahman dan Shukor sebagaimana dikutip Khudori (2005) mengatakan, ”Dewasa ini, 826 juta orang menderita kekurangan pangan yang sungguh kronis dan serius, kendati dunia sebenarnya mampu memberi makan 12 milyar orang – dua kali lipat dari jumlah penduduk sekarang – tanpa masalah sedikit pun.” Kenyataannya, seperti dinyatakan dalam sebuah konferensi menjelang Sidang Majelis Umum ke-60 PBB pada 21 September 2004 silam, penduduk dunia yang tersiksa kepalaran berjumlah tak kurang dari semilyar.

Demikian juga Indonesia, ironis karena kelaparan menjadi masalah besar padahal negeri ini sangat subur dan kaya akan sumber daya alam dan plasma nutfah. Dulu, pada jaman Belanda, Indonesia pernah menjadi produsen dan eksportir gula. Sekarang, Tingkat Ketergantungan Impor kita untuk aneka bahan pangan terus-menerus meningkat. Memang kita pernah berswasembada beras pada 1984. Tetapi, tak lama kemudian kita terjerumus menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia. Semantara negara lain yang tak seluas dan tak sesubur kita justru menjadi penghasil bahan pangan yang hebat.

Keadilan Pangan

Masalah pangan di Indonesia, seperti halnya di dunia, terkait dengan masalah ketidakadilan. WHO (World Health Organization) pada 2001 memberi pernyataan: ”Kelaparan adalah persoalan distribusi yang timpang (maldistribution) dan masalah ketidakadilan, bukan masalah kekurangan pangan. Makanya, meskipun ada kelimpahan, kelaparan tetap saja menghantui.” Ketidakadilan ini terkait dengan sistem yang tidak fair dan kekurangmampuan negara untuk mengurus masalah pangan tersebut.

Sistem yang tidak adil itu terjadi di mana-mana. Khudori (2005) menegaskan bahwa mata rantai perdagangan pangan di negara maju maupun di negara berkembang sudah tidak bisa dikontrol oleh negara tetapi oleh corporate. Sebagai contoh, ada 10 perusahaan yang mengontrol 32 persen perdagangan bibit dan menguasai 100 persen pasar bibit transgenik. Dan hanya ada 5 perusahaan yang mengendalikan perdagangan biji-bijian. Ketidakadilan terjadi karena para pemodal itu mengedepankan kepentingan mereka sendiri ketimbang kepentingan orang banyak.

Masalah pangan akibat sistem ekonomi yang tidak adil dan tidak memihak kaum papa perlu ditangani. Dalam hal inilah negara (pemerintah) dituntut untuk lebih pro-aktif. UUD 1945 jelas mewajibkan Negara untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. HAM pangan yang harus diperhatikan oleh Negara juga ditegaskan dalam UU No 7 Tahun 1996 (”pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional”).

Menajemen pangan yang dikelola Pemerintah, istimewa dalam rangka menangani krisis, menuntut kecermatan dan profesionalitas supaya adil dan merata. Kebijakan beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang lalu misalnya, mempunyai banyak kekurangan seperti: salah sasaran, mutu berasnya jelek, diterima rakyat tapi kemudian dijual lagi ke pasar, jumlahnya berkurang, tidak sesuai harga, ada biaya tambahan, salah pendataan, menunggak setoran bayaran (Khudori, 2005). Kecuali itu, kebijakan tersebut kembali memaksakan beras yang sebenarnya tidak bukan satu-satunya makanan pokok bagi seluruh penduduk kita. Orang Yogya saja mengenal selain beras, misalnya di Gunung Kidul dikenal tiwul dan gaplek yang tak kalah bermutu gizinya.

Solidaritas Pangan

Setiap masalah Hak Asasi Manusia (HAM) senantiasa terkait dengan kasih sayang antar manusia. Hak untuk beribadah misalnya, akan dilanggar ketika umat manusia tidak saling mengasihi meskipun sangat taat beragama. Masalah kelaparan juga merupakan masalah kemanusiaan, bukan soal tidak adanya bahan pangan. Dan, dunia ini semakin ironis saja. Aneh, di satu sisi ada orang tak bisa makan barang sesuap nasi pun, sementara banyak orang menghabiskan ratusan ribu rupiah hanya untuk menyantap secuil ”appetizer mewah di restorah wah. Khudori (2005) menyindir dengan menyodorkan data tentang makin banyaknya kasus obesitas (kegemukan). Menurut WHO, sekarang ada 1,7 milyar orang (1 dari 5 penduduk dunia) mengalami kegemukan. Di Asia saja, akan ada 190 juta orang gemuk pada 2030 nanti. Sementara sangat banyak orang mengalami ”kegemukan” karena kepalaran, alias menderita busung lapar.

Seandainya semua orang kaya yang berlimpah pangan memiliki hati untuk berbagi dan benar-benar melakukannya, takkan ada orang lapar di seluruh dunia. Bencana-bencana yang kita alami kiranya menyentuh nurani dan menggerakkan langkah untuk berbagi di tengah tren menjadikan masalah pangan dan kelaparan sebagai sebuah komoditas. Sementara pertolongan pangan dari negara-negara maju terbukti seringkali merupakan bentuk penjajahan baru berkedok bantuan. Solidaritas sejati haruslah tulus.

Akhirnya, solidaritas pangan tak cukup hanya dibicarakan tetapi dilakukan. Sebuah deklarasi yang dilontarkan dalam konferensi 55 negara menjelang Sidang Majelis Umum ke-60 PBB pada 20 September 2004 menyatakan: ”Skandal terbesar global bukanlah kelaparan, bahkan kelaparan tetap akan ada walau kita memiliki cara untuk menghilangkannya. Skandal terbesar global adalah mendiamkan isu kelaparan dan tidak berbuat apa-apa. Saatnya untuk megambil aksi. Kepalaran tidak bisa menanti!”

28 OKTOBER – SUMPAH PEMUDA: MEMBARUI ENERGI SUMPAH PEMUDA

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (29 Oktober 2008)

Indonesia masa kini membutuhkan energi batiniah yang bisa memberi daya dorong ekstra dalam berjuang untuk mengatasi krisis dan berjuang untuk membebaskan diri dari segala kerterpurukan. Energi itu adalah spirit kebangsaan atau nasionalisme. Energi inilah yang dulu telah memampukan bangsa ini meraih kemerdekaannya. Meski hanya bermodal bambu runcing, bangsa ini sanggup melakukan perkara besar karena memiliki semangat kebangsaan yang begitu membara.

Spirit kebangsaan Indonesia meletup sejak tahun 1908 (Boedi Oetomo) dan kemudian mengkristal dalam momen Sumpah Pemuda tahun 1928. Nasionalisme itu tumbuh kuat di kalangan pemuda. Meskipun kelahirannya didorong oleh dr Wahidin Soedirohoesodo, para pendiri Boedi Oetomo kebanyakan masih muda. Pada tahun 1908, para pendiri Boedi Oetomo itu masih sangat belia: R Soetomo (20 tahun), Mohammad Soelaiman (22 tahun), Gondo Soewarno (21 tahun), Goenawan Mangoenkoesoemo (20 tahun), R Angka Prodjosoedirdjo (21 tahun), Soeradji Tirtonegoro (21 tahun), Mohammad Saleh (20 tahun), M Soewarno (22 tahun), RM Goembrek (23 tahun). Demikian juga ikrar ”satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa” pada tahun 1928 merupakan ikrarnya pemuda-pemudi Indonesia. Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di gedung Indonesisch Clubgebouw Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 itu dibackup penuh oleh berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Soematra, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia.

Sejarah Indonesia mencatat kontribusi besar orang-orang mudanya. Pada tahun 1945, pemimpin-pemimpin yang maju di garis depan adalah orang-orang muda: Soekarno (44 tahun), Hatta (43 tahun), Mr Soepomo (42 tahun), Mr Muh Yamin (42 tahun), Tan Malaka (48 tahun), Mr AA Maramis (48 tahun), Mr Ahmad Soebardjo Djojodisurjo (49 tahun), Muh Natsir (37 tahun), Sutan Sahrir (36 tahun), Mr Muh Roem (37 tahun), KH Wahid Hasim (31 tahun), dan Sri Sultan HB IX (33 tahun).

Dekadensi Nasionalisme

Energi Sumpah Pemuda yang adalah semangat kebangsaan orang muda Indonesia, kini mulai merosot daya ledaknya. Setelah masa 80 tahun berlalu, gaungnya sudah tak sekuat dulu meski juga belum dilupakan sama sekali. Metro TV baru-baru ini melakukan survei tentang apa-apa yang dianggap membanggakan oleh masyarakat. Hasil jejak pendapat itu, seperti ditayangkan pada tanggal 22 September 2008 silam, menyatakan 10 hal yang dinilai paling membanggakan Indonesia, dengan urutan sebagai berikut: (1) keberhasilan para atlet bulutangkis Indonesia meraih emas di Olimpiade sejak tahun 1992 sampai sekarang, (2) Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, (3) kemenangan-kemenangan para pelajar Indonesia dalam Olimpiade Sains, (4) keindahan wisata alam Indonesia, (5) kekayaan sumber daya alam Indonesia, (6) prestasi Yohanes Chris John sebagai juara tinju dunia, (7) swasembada beras Indonesia pada tahun 1984 yang diapresiasi oleh PBB, (8) Reformasi Indonesia 1998, (9) keberhasilan mengatasi masalah konflik di daerah seperti masalah GAM di Aceh, (10) Sumpah Pemuda 1928. Meski menduduki urutan terakhir, setidaknya orang Indonesia masih membanggakannya.

Mengapa nasionalisme orang muda Indonesia semakin merosot. Pertama, spirit global dengan cita satu bumi dan satu umat lengkap dengan gaya hidup populernya telah melindas spirit kebanggaan identitas bangsa-bangsa. Cina yang sangat ketat dalam menjaga tradisi nasionalismenya pun tak kuasa menahan perkembangan gaya hidup global kaum muda mereka. Pada bulan Mei 1988, untuk pertama kali Pemerintah RRC mensponsori kompetisi break dance yang diikuti 300 orang muda. Menurut Li Delun (pimpinan China Central Philharmonic Orchestra), Cina adalah medan perang terakhir bagi masuknya musik Barat. Demikian pula di Jepang, kaum muda mereka sudah keranjingan gaya hidup Barat sejak dekade 1990-an.

Kedua, pendidikan anak muda kini tidak lagi menitikberatkan pada penanaman nasionalisme, hanya berfokus pada pengembangan kecerdasan. Pelajaran sejarah dan Pancasila semakin terabaikan. Bersamaan dengan itu, bangsa ini telah mengalami trauma dalam hal pendidikan nasionalisme karena pendidikan semacam itu telah disalahgunakan pada era Orde Baru silam. Dulu, pelajaran-pelajaran semacan itu begitu lengkap, sampai-sampai ada Penataran P-4 yang sangat intensif.

Ketiga, persaingan bebas dalam segala bidang menumbuhkan mentalitas individualistik, egoistik, dan hedonistik di kalangan orang muda. Bersamaan dengan itu, negara-negara maju nan kaya dengan kekuatan sistemik globalnya telah melancarkan imperialisme ekonomi baru yang mencengkeram bangsa-bangsa terbelakang, termasuk Indonesia. Orang-orang muda Indonesia cenderung menjadi oportunis. Kalau mereka pandai, mereka hanya berjuang untuk meraih karir dan kesusesannya sendiri, tanpa memikirkan nasib bangsa yang terpuruk dan terjajah ini.

Pendidikan untuk Nasionalisme

Sejarah mencatat bahwa tumbuhnya nasionalisme orang muda Indonesia dipicu oleh pendidikan yang mencerahkan. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina (1890-1948) mengeluarkan kebijakan Politik Etis (politik balas budi) yang akhirnya menjadi bumerang bagi Belanda sendiri. Itu adalah kebijakan untuk memperbaiki kesejahteraan bangsa Indonesia dalam tiga bidang, yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Pada tahun 1907 didirikan Sekolah Desa (volkschoolen). Untuk pendidikan dasar, didirikan Hollandsch Inlandsch School (HIS) dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Untuk kelanjutannya, didirikan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan  Algemeene Middlebare Schoolen (AMS). Disamping itu, juga didirikan sekolah yang lebih singkat, yaitu Hoogere Burgerschool (HBS). Antara tahun 1920 sampai 1927, Belanda juga mendirikan Sekolah Tinggi Teknik (Technische Hoogeschool) di Bandung, Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshoogeschool) di Batavia, dan Sekolah Tinggi Kedokteran (Geneeskundige Hoogeschool). Meningkatnya taraf pendidikan membuat orang muda Indonesia semakin menyadari ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan juga memberi pencerahan tentang cita nasionalisme. Selanjutnya, dari kalangan muda terpelajarlah gerakan nasionalisme bangkit.

Sama seperti pada masa silam, energi nasionalisme orang muda masa kini harus dibarui melalui proses pendidikan. Kegagalan penanaman nasionalisme selama ini terjadi karena pendidikan kita cenderung merupakan pembodohan. Pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan kebangsaan hanya bersifat indoktrinasi dan  pemberian informasi yang harus dihafal mati tanpa pengkajian kritis. Nasionalisme orang muda akan bangkit ketika pendidikan masa kini menyadarkan mereka akan ”imperialisme modern” yang menyebabkan kemiskinan, kebobrokan moral, dan kehancuran Indonesia seraya menumbuhkan kembali obsesi untuk menegakkan harkat, martabat, dan kapasitas Indonesia di kancah persaingan global!

28 OKTOBER 2007 – SUMPAH PEMUDA, RIWAYATMU KINI

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (27 Oktober 2007)

Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesisch Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta menunjukkan kuatnya visi dan komitmen kebangsaan generasi muda Indonesia kala itu. Deklarasi yang menyatakan lahirnya bangsa dan kebangsaan Indonesia ini diucapkan bersama dalam sidang pleno ketiga Konggres Pemuda Indonesia II. Kegiatan akbar ini diselenggarakan bersama oleh beberapa organisasi pemuda Indonesia, yaitu Jong Java, Jong Soematra, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpulan Pelajar-pelajar Indonesia.

Sekarang, 29 tahun kemudian, masihkah generasi muda Indonesia memiliki semangat kebangsaan seperti itu? Mengapa semangat kebangsaan di kalangan orang-orang muda sekarang cenderung memudar?

Nasionalisme, Dulu dan Kini

Tumbuhnya nasionalisme di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika pada awal abad 20 terpicu oleh kesadaran akan ketertindasan sebagai akibat imperialisme Barat yang sudah berjalan ratusan tahun. Revolusi industri (1750-1850) mendorong negara-negara Barat untuk melancarkan politik imperialisme dengan semakin gencar. Obsesi untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan akhirnya tak tertahankan lagi.

Bangkitnya para pemimpin juga menambah eskalasi perjuangan nasional. Pada tanggal 12 Juni 1898, Ermilio Aquinaldo yang mendirikan Liga Pembebasan Filipina mencoba memproklamirkan negara Republik  Filipina merdeka. Di daratan Cina, Dr Sun Yat Sen menebar perjuangan yang berdasar pada tiga asas kerakyatan (nasionalisme, demokrasi, sosialisme) yang disebut San Min Cu I. Di India, muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Mahatma Gandhi, J Nehru, BG Tilak, Banarjee, Moh Ali Jinnah, dan Iskandar Mirza. Sedangkan di Indonesia, bangkitnya para pemimpin seperti dr Wahidin Sudirohusodo menginspirasi para aktifis lainnya untuk bergerak maju dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka.

Disamping karena menyadari kejamnya imperialisme, spirit kebangsaan pemuda Indonesia tumbuh karena impartasi (penanaman) visi dari para pemimpin yang lebih senior. Hal itu terlihat dari pertemuan antara dr Wahidin Sudirohusodo dengan pemuda Sutomo (pelajar STOVIA, School tot Opleiding van Inlandse Artsen) di Jakarta pada akhir tahun 1907. Pertemuan itu menggerakkan hati Sutomo dan para pelajar STOVIA lainnya untuk mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setahun kemudian, Budi Utomo telah mempunyai 40 cabang dan 10.000 anggota.

Setelah Budi Utomo, pergerakan kebangsaan di kalangan kaum muda merebak dengan cepat. Pada tahun 1915 berdirilah Tri Koro Darmo sebagai perkumpulan kebangsaan para pelajar sekolah menengah di seluruh Jawa dan Madura. Nama itu berarti tiga tujuan mulia. Pertama, mempererat kesatuan di antara pelajar-pelajar bumiputera. Kedua, menambah pengetahuan umum bagi para pelajar. Ketiga, mempertajam peranan pemuda bagi perkembangan bahasa dan budaya.

Bola salju gerakan kebangsaan pemuda Indonesia bergulir dengan cepatnya. Pada tahun 1918, berdirilah Jong Java. Dalam waktu singkat, gerakan-gerakan serupa menjamur di seantero negeri. Muncullah Jong Sumatranen Bond, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timorees Verbond, dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa tumbuhnya nasionalisme orang muda disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, adanya kesadaran akan ketertindasan (imperialisme Barat). Kesadaran semacam itu sangat mudah memicu gejolak idealisme darah muda. Kedua, adanya pengaruh dan impartasi visi dari para pemimpin yang lebih senior. Ketiga, adanya pendidikan yang memberi pencerahan, menambah pengetahuan yang menumbuhkan kesadaran eksistensial untuk mengaktualisasikan martabat bangsa sendiri.

Faktor kesadaran akan ketertindasan sangat penting. Hal itu terlihat jelas ketika para mahasiswa bergerak untuk menggelindingkan bola panas reformasi pada tahun 1998 silam. Kesadaran akan kesewenang-wenangan rezim Orde Baru benar-benar telah membuat para mahasiswa peduli akan bangsanya. Mereka melancarkan gerakan demi keselamatan republik ini. Para mahasiswa dari berbagai kampus bersatu, turun ke jalan, dan melakukan demonstrasi tanpa mempedulikan keselamatan jiwa mereka sendiri.

Yang menarik, di tengah pergolakan people power saat itu, para mahasiswa sempat menyatakan ikrar yang mereka sebut sebagai ”Sumpah Mahasiswa”. Isinya merupakan modifikasi dari Sumpah Pemuda 1928: ”Kami, mahasiswa Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa yang cinta keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa tanpa kebohongan.”

Ternyata, riwayat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 masih terus berlanjut. Anthony D Smith (2003) mengatakan bahwa nasionalisme tidak akan pernah hilang dalam kehidupan umat manusia. Nasionalisme itu seperti sebuah agama, yang menurut Emile Durkheim, ditakdirkan untuk hidup lebih lama dari semua sistem simbol yang ada dalam budaya manusia. Nasionalisme akan meledak ketika martabat bangsa diinjak-injak, baik oleh bangsa lain maupun oleh oknum-oknum penguasa di negeri sendiri.

Pudar

Setelah Sumpah Pemuda 1928 dan Sumpah Mahasiswa 1998 lama berlalu, rasa-rasanya semangat nasionalisme orang muda mulai memudar. Benarkah semangat anak muda itu hangat-hangat tahi ayam? Ataukah nasionalisme sudah tidak relevan bagi gaya hidup global masa kini, sampai-sampai Presiden SBY turun tangan untuk mensuport peluncuran video klip lagu pop bertema kebangsaan karya grup band Samson?

Gaya hidup hedonis-materialistik membuat orang-orang muda menjadi narsis, sehingga tidak peduli dengan penderitaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal, bangsa ini sedang benar-benar terpuruk, tertindas, dan terpinggirkan. Kapitalisme global telah menindas bangsa ini sehingga menjadi miskin, bodoh, dan terbelakang.

Krisis kepemimpinan dan ketiadaan tokoh-tokoh teladan menyebabkan generasi muda masa kini tidak terinspirasi. Para pemimpin sekarang telah meninggalkan nilai substansial politik, yaitu kecerdasan (shrewdness) dalam mengambil kebijakan, dan telah dikuasai oleh rupa-rupa kelicikan (slyness) sehingga tidak bisa menjadi teladan (Suhartono, 2006, hal 23). Mencari sosok negarawan yang benar-benar cinta Indonesia sangat sulit. Kaum muda tidak mempunyai mentor-mentor yang visioner.

Tambahan lagi, pendidikan Indonesia tidak didisain untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Orientasi pada kapitalisme pendidikan mendorong para pengelola dan pendidik memilih menjadi pragmatis. Pengajaran di sekolah dan kampus tidak mengarahkan generasi muda untuk membangun eksistensi pribadinya sebagai anak-anak bangsa. Konsep hidup mereka dangkal. Visi hidup mereka sebatas meraih kesuksesan materi yang sifatnya individualistis.

28 OKTOBER – SEMANGAT SUMPAH PEMUDA: PEMUDA, MUSIK, DAN NASIONALISME

Oleh Livy Laurens

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (28 Oktober 2009)

Semangat Sumpah Pemuda 1928 menunjukkan bagaimana musik memberi energi bagi gerakan kebangsaan di kalangan pemuda. Sekarang, musik mendominasi kehidupan kaum muda lebih sebagai hobi dan hiburan. Mungkinkah nasionalisme anak muda dibangkitkan kembali lewat musik?

Pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya dicanangkan sebuah pernyataan nasional yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, namun dikumandangkan pula lagu ”Indonesia Raya” lewat gesekan biola Wage Rudolf Supratman. Lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia saat itu menjadi salah satu pembakar semangat nasionalisme. Hal itu tercium oleh pihak Penjajah Hindia Belanda sehingga dilarang dinyanyikan di pertemuan-pertemuan umum.

Betapa bermaknanya lagu itu sehingga MH Tamrin yang waktu itu menjabat sebagai anggota Volksraad menentang keras pelarangan tersebut (Soedarsono, 2002). Berkat protes itu, pemerintah kolonial akhirnya mengijinkan lagu ”Indonesia Raya” dinyanyikan di tempat-tempat tertutup dengan syarat tidak boleh dinyanyikan dengan lirik yang berbunyi ”Indonesia Raya, merdeka, merdeka”. Jadi saat itu liriknya berbunyi ”Indones, Indones, mulia, mulia”. Musik telah memberi energi luar biasa bagi gerakan kebangsaan Indonesia.

Pada jaman itu, tentu saja musik tidak hanya menjadi alat untuk membangkitkan nasionalisme. Namun karena pada era itu nasionalisme merupakan ”fokus kebudayaan” generasi muda maka musik yang berkembang pun bernafaskan semangat kebangsaan yang menggelora.

Situasi sekarang berbeda. Pada era Sumpah Pemuda 1928 dulu berkembanglah suatu semangat untuk mempersatukan beragam etnik di nusantara yang terepresentasi dalam berbagai kelompok kegerakan (Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, dan seterusnya) menjadi satu identitas tunggal yaitu Indonesia. Sekarang semangat yang tumbuh adalah pluralisme dan multikulturalisme yang bebasis budaya global. Tidak ada lagi identitas tunggal. Kehidupan manusia sekarang bernuansa ”hibrida”. Dalam hal berbahasa saja misalnya, anak-anak SD sekarang belajar banyak bahasa, ya bahasa Indonesia, ya bahasa jawa, ya bahasa Inggris, ya bahasa Mandarin. Jadi tidak ada lagi fanatisme terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa tunggal. Malahan di dunia maya bahasa Inggris merupakan bahasa pemersatu.

Kehidupan masa kini merupakan sebuah kehidupan global. Menurut Anthony D. Smith (2003), bangkitnya budaya global kosmopolitan akan semakin menelan dan mengikis budaya dan identitas nasional. Pada jaman komunikasi massa sekarang ini batas-batas negara sudah sangat kabur. Sekarang ini juga merupakan jaman migrasi massa. Sehingga, kita tidak lagi mempermasalahkan identitas nasional kita dari mana.

Fokus kebudayaan masyarakat sekarang tidak lagi pada perjuangan untuk menegakkan bangsa dan negara. Masyarakat masa kini lebih banyak diliputi budaya konsumerisme dan materialisme. Gaya hidup idealis tidak lagi menjadi sebuah nilai-nilai yang dibanggakan. Orang hanya berpikir praktis untuk mempertahankan hidup dengan segenap usaha untuk peningkatan pencapaian.

Kehidupan seperti di atas mempengaruhi perkembangan musik di kalangan anak muda. Musik sekarang, termasuk juga seni-seni yang lain, hanyalah sebagai hobi dan hiburan. Orang mendengarkan musik atau menonton pertunjukan musik untuk mendapatkan kenikmatan. Nilai seninya, apalagi filosofinya, tidak dipikirkan. Balutan budaya populer yang penuh gemerlap semakin menjauhkan musik dari tujuan-tujuan idealistik.

Pemuda pada tahun 1928-an dan pemuda pada hari ini memang sama-sama mengapresiasi musik. Bedanya, musik waktu itu menjadi salah satu alat pembangkit dan penyalur spirit kebangsaan. Sekarang, musik tinggallah sebuah alat hiburan dan sarana pencapai kenikmatan sesaat yang profan dan hedonis. Namun, peran musik dalam kehidupan pemuda sekarang sangat besar, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Tiada hari tanpa musik.

Kuatnya dominasi musik populer dalam kehidupan tak pelak memunculkan singgungan dengan kehidupan yang lebih serius, misalnya politik. Namun, musik tetap saja berfungsi sebagai entertainment. Hal itu terlihat dari tampilnya para artis dalam kampanye-kampanye pemilu beberapa waktu silam. Kehadiran musik hiburan terbukti mampu mendongkrak penjaringan massa.

Dalam upaya-upaya membangkitkan nasionalisme pemuda, apakah musik sekedar menjadi hiburan pelengkap? Ketika Sumpah Pemuda dicanangkan, musik yang dilantunkan bukan sekedar sebagai entertainment. Musik waktu itu adalah alat pendidikan politik dan alat pemicu gerakan pemuda. Semestinya fungsi itu masih bisa diterapkan untuk masa kini.

Kuncinya adalah usaha penumbuhan musik-musik kebangsaan dan musisi-musisi nasionalis. Sebelum mencipta ”Indonesia Raya”, Wage Rudolf Supratman yang lahir pada 9 Maret 1903 adalah seorang wartawan yang senang bermain musik. Pada Kongres Pemuda I (1926) ia banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh pemuda kebangsaan sehingga terimpartasi oleh spirit nasionalisme yang sangat kuat. Itulah yang mendorongnya menciptakan lagu kebangsaan kita dan lagu-lagu bertema nasionalisme lainnya (”Ibu Kita Kartini”, ”Di TImur Matahari”, ”Mars Kepanduan Bangsa Indonesia”, ”Sang Wirawan”, dan lain-lain). Kita membutuhkan WR Supratman-WR Supratman masa kini, yaitu musisi-musisi berwawasan kebangsaan yang adalah aktivis-aktivis dalam gerakan-gerakan kebangsaan yang karyanya menjadi pemicu kebangkitan nasionalisme generasi muda.

*) Livy Laurens, SS, MA, praktisi seni, mahasiswa pascasarjana program studi seni pertunjukan UGM Yogyakarta (lihat juga www.opinilivylaurens.wordpress.com)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.