HARI-HARI PERINGATAN
Momen-momen Penuh Makna

H. AGUSTUS

HARI-HARI PERINGATAN

5 Agt = Hari Ulang Tahun Dharma Wanita

8 Agt = Hari Ulang Tahun ASEAN

9 Agt = Hari Masyarakat Adat Sedunia

12 Agt = Hari Remaja sedunia (International Youth Day)

13 Agt = Hari Pengguna Tangan Kiri Internasional

14 Agt  = Hari Pramuka

15 Agt  = Hari Penyerahan Irian Barat (Irja) 1963

17 Agt  = Hari wafatnya WR Supratman

17 Agt  = Hari Kemerdekaan RI

18 Agt  = Hari Kanak-kanak

19 Agt  = Hari Bhakti Penerangan (1945)

21 Agt  = Hari Maritim Nasional

23 Agt = Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya

24 Agt  = Hari Ulang Tahun TVRI

28 Agt  = Hari wafatnya Douwes Dekker (Multatuli)

30 Agt = Hari Internasinal Penghilangan Paksa

12 AGUSTUS – HARI REMAJA SEDUNIA: MEMBINA REMAJA SEBAGAI POTENSI BANGSA

Oleh Livy Laurens

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (11 Agustus 2009)

Di tengah keterpurukan bangsa ini, ternyata remaja-remaja kita justru mencuatkan nama Indonesia di kancah dunia. Dalam beberapa kali kompetisi Olimpiade Sains misalnya, pelajar-pelajar kita berhasi meraih prestasi-prestasi yang sangat memuaskan. Medali-medali emas-perak-perunggu yang mereka persembahkan menunjukkan betapa remaja merupakan potensi bangsa yang sangat besar.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Peringatan Hari Remaja Sedunia (International Youth Day) atau IYD melalui Resolusi nomor 54/120 yang ditandatangani pada tahun 1999. Tema-tema IYD yang diangkat oleh PBB ternyata banyak menyoroti remaja sebagai sumber daya manusia yang potensial. Misalnya pada 2002 diangkat tema Now and for the Future: Youth Action for Sustainable Development. Kemudian pada 2007 diangkat tema Bee Seen, Be Heard: Youth Participation for Development. Kedua tema itu saja sudah menunjukkan pengakuan dunia akan potensi dan kotribusi para remaja bagi pembangunan.

Remaja: Masalah Pembangunan

Masyarakat terkadang cenderung melihat atau mengidentikkan remaja sebagai masalah pembangunan. Orang mudah mengaitkan remaja dengan kenakalan remaja, tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan macam-macam deviasi sosial lainnya. Orangtua yang kesal dengan anak-anaknya juga cenderung melihat remaja sebagai biang berbagai masalah.

Di mana pun di seluruh dunia, gejala perilaku menyimpang remaja memang terjadi. Di Amerika Serikat, sebagaimana dicatat Josh McDowell, setiap hari ada 1.106 remaja putri melakukan aborsi, 4.219 remaja terjangkit penyakit menular seksual (PMS), 500 remaja mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang, 1.000 remaja mulai minum alkohol, 2.200 remaja drop out (DO) dari sekolahnya, dan 3.610 remaja terlihat dalam berbagai-bagai konflik yang melukai dirinya. Di Indonesia, soal narkoba misalnya, sekitar 4 juta penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan zat-zat terlarang ini. Negara merugi Rp 65 milyar setiap hari atau Rp 23,6 trilyun setiap tahun. Dari jutaan korban narkoba itu, 85% di antaranya adalah kaum muda termasuk remaja.

Fakta-fakta itu, ditambah pencitraan media, semakin memiringkan imej tentang remaja. Mereka dicitrakan sebagai generasi yang suka hura-hura, bebas, tak mau diatur, materialis, dan hedonis. Kelekatan remaja dengan kebudayaan populer (pop culture) menambah kesan mereka sebagai kaum yang jauh dari nilai-nilai, etika, moralitas, dan agama.

Sekalipun memang benar bahwa remaja seringkali bergulat dengan berbagai permasalahan seperti terungkap dari data yang oleh McDowell disebut sebagai “statistical horror story” di atas, pendekatan dengan memposisikan remaja sebagai sumber masalah adalah tidak fair. Sebab, dengan perspektif seperti itu, remaja melulu ditempatkan sebagai obyek, sebagai “pasien”, sebagai biang masalah, dan sebagai “terdakwa” sosiologis. Karena cara pandang seperti itu maka orangtua, guru, dan Pemerintah cenderung bersikap menggurui, menghakimi, mengatur, mengendalikan, mengontrol, dan memaksa remaja untuk berperilaku normatif.

Pendekatan itu bukan hanya tidak manusiawi tetapi tidak efektif untuk membangun kejiwaan para remaja. Remaja yang memasuki periode peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa sangat rentan. Psikolog menyebutnya sebagai masa badai dan tekanan (storm and stress). Mereka sedang mencari-cari jati diri. Dengan demikian mereka sangat butuh untuk dimengerti, diapresiasi, dan didukung. Pendekatan yang cenderung ”judgemental” justru akan memicu pemberontakan. Semakin ditekan, remaja semakin melawan.

Remaja: Potensi Pembangunan

Pendekatan yang lebih memanusiakan adalah pendekatan dengan melihat remaja sebagai sumber daya manusia (SDM) yang potensial. Dengan perspektif ini, kita melihat semua masalah mereka sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Gonjang-ganjing dalam hidup remaja terjadi sebagai bagian dari transisi kejiwaan dan bagian dari proses pencarian jati diri. Dalam banyak hal itu merupakan bagian dari kreativitas untuk mencoba-coba hal-hal baru sampai menemukan identitas diri yang cocok.

Pendekatan ini akan mendorong orangtua dan guru membantu remaja menemukan potensi dirinya. Remaja yang senang ngobrol dan main misalnya, bisa jadi mempunyai potensi kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence). Remaja yang suka menyendiri dan tertutup misalnya, mungkin memiliki kecerdasan intrapersonal (intrapresonal intelligence). Remaja yang gandrung mengembara misalnya, barangkali mempunyai kecerdasan natural (natural intelligence). Artinya, apa-apa yang terekspresi sebagai perilaku-perilaku yang secara normatif terkategori negatif mungkin justru mengindikasikan adanya potensi-potensi terpendam. Tinggal bagaimana diarahkan dan dibina. Remaja yang suka balapan liar misalnya, bisa diarahkan menjadi pembalap profesional yang hebat. Remaja yang suka disko misalnya, bisa dilatih menjadi DJ (disco jockey) atau penari modern (modern dancer) yang hebat.

Sistem pendidikan kita semestinya membantu remaja untuk menggali, menemukan, dan menumbuhkan potensi-potensi unik mereka yang terpendam. Sayangnya pelajaran-pelajaran di sekolah dibakukan sedemikian rupa sehingga sebenarnya justru membatasi perkembangan potensi remaja. Mereka yang tidak menonjol dalam pelajaran-pelajaran di sekolah dinilai sebagai kurang berpotensi. Padahal, seperti dikatakan Gardner, kecerdasan itu banyak jenisnya, bukan hanya kecerdasan ber-matamatika saja. Jika potensi-potensi itu tumbuh, remaja bisa memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa.

*) Livy Laurens, SS, MA, praktisi seni, mahasiswa pascasarjana program studi seni pertunjukan UGM Yogyakarta (lihat juga www.opinilivylaurens.wordpress.com)

17 AGUSTUS 2009 – 64 TAHUN REPUBLIK INDONESIA: REFLEKSI KEBANGSAAN JELANG RAMADAN

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (21 Agustus 2009)

Peringatan Kemerdekaan ke-64 Republik Indonesia semakin bermakna dengan datangnya Bulan Suci Ramadhan yang jatuh pada Agustus ini pula. Sejarah kemerdekaan Indonesia telah merajut hubungan harmonis antara semangat kebangsaan dengan semangat kehidupan beragama di tanah air.

Dengan tanpa mengurangi kualitas keimanan setiap pemeluk agama, kehidupan beragama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berkebangsaan. Konsep itu sejalan dari filosofi Pancasila yang bersifat hirarkis piramidal. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila-sila berikutnya. Dengan demikian sila ketiga (Persatuan Indonesia) yang di dalamnya terkandung semangat nasionalisme juga dijiwai oleh semangat berke-Tuhan-an.

Karena itu tidak akan terjadi chauvinisme di mana semangat nasionalisme berkembang sebegitu ekstrem. Rasa cinta tanah air tidak boleh melebihi rasa cinta kita kepada Tuhan. Pancasila memposisikan Tuhan sebagai Penyebab Pertama (kausa prima) dari kehidupan manusia (sila kedua) dan kehidupan bernegara (sila ketiga). Kita bukan orang komunis yang nasionalis namun ateis.

Sebaliknya, rasa cinta pada Tuhan semestinya tidak menyebabkan insan Indonesia lupa akan sesamanya dan tidak peduli pada bangsanya. Kehidupan beragama tidak menjadi sebuah sikap fanatisme sempit. Agama juga tidak bisa dijadikan alasan terjadinya perpecahan bangsa. Berke-Tuhan-an justru akan menjadikan kita semakin berkemanusiaan (sila kedua) dan semakin menjaga persatuan Indonesia (sila ketiga).

Kemerdekaan Beragama

Kemerdekaan RI menjadi jembatan emas menuju kemerdekaan hidup beragama. Pada 1945 kita sudah teguh dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama (Pasal 29). Dengan demikian kita sudah cukup maju sebab masalah HAM yang di dalamnya termasuk hak untuk bebas beragama baru ditegakkan oleh PBB dengan Deklarasi Universal tentang HAM pada 10 Desember 1948.

Penghayatan akan cita-cita kemerdekaan hidup beragama begitu kuat pada waktu-waktu menjelang Kemerdekaan RI 1945. Bahkan saat itu golongan mayoritas Muslim, dengan kearifan dan semangat nasionalisme, merelakan terbentuknya konsepsi sila Ketuhanan Yang Maha Esa minus 7 kata berikutnya (”dengan menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya”). Hal itu menunjukkan kebesaran hati umat Muslim demi menjunjung semangat kebangsaan Indonesia yang pluralistik.

Kemerdekaan beragama benar-benar telah menjadi berkah bagi kelompok agama-agama yang minoritas. Semangat kebangsaan yang mencengkeram umat manusia di bumi pertiwi telah menyelamatkan kaum minoritas dari peminggiran, penindasan, dan pemusnahan seperti yang sering terjadi di negara-negara lain yang berbasis agama. Sejarah membuktikan bahwa ketika semangat kebangsaan kita mengedepan maka kemerdekaan kehidupan beragama akan bertumbuh subur.

Ramadhan dalam Keberagaman

Semangat kebangsaan Indonesia mempunyai irisan besar dengan semangat kebhinnekaan beragama (pluralisme) dan kebhinnekaan berbudaya (multikulturalisme) di tanah air. Keberagaman itu sifatnya given bagi bangsa Indonesia. Jadi, rasa cinta pada negeri ini semestinya merupakan rasa cinta akan keberbedaan suku, ras, dan agama. Cinta Indonesia tidak bisa dimaknai sebagai usaha untuk menjadikan Indonesia serba sama.

Sayangnya, rezim Orde Baru dulu menjalankan politik otoritariannya dengan mengatasnamakan semangat kebangsaan. Dengan alasan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia, rezim Orde Baru memaksakan Pancasila menjadi satu-satunya azas. Pada Agustus 1984, kelompok NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal namun tetap memakai satu formula yang juga meneguhkan identitas keagamaannya yang menganut mazhab fiqih ortodoks. Pada 1985 organisasi Islam modernis Muhammadiyah juga menerima Pancasila sebagai asas tunggal namun tetap mengukuhkan identitas keagamaan Islamnya yang mengacu pada Al Quran dan Sunnah. Keberagamanan memang diakui oleh rezim Orde Baru, namun direkayasa dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk sebesar-besar kepentingan penguasa. Pendekatan koersif itu telah menodai semangat keberagaman khas Indonesia dan sebenarnya tidak pernah menumbuhkan nasionalisme yang sejati.

Penghargaan terhadap keberbedaan beragama untuk kepentingan bangsa bukan berarti harus mengendurkan keimanan kita masing-masing. Pluralisme tidak boleh melunturkan keyakinan iman pribadi setiap pemeluk agama. Toleransi beragama tidak boleh melemahkan ketaqwaan dalam agama sendiri. Menurut Alwi Shihab sebagaimana dikutip Syamsul Ma’arif (2005: 14-15), pluralisme dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut. Pertama, pluralisme berarti sikap menghargai perbedaan untuk mencapai kerukunan bersama dalam kebhinnekaan itu. Kedua, pluralisme bukan sekedar kehidupan kosmopolitan yang kompleks, namun kehidupan heterogen yang saling menyapa dan peduli. Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme agama. Keempat, pluralisme  bukan berarti sinkretisme.

Datangnya Ramadhan di bulan peringatan Kemerdekaan RI kiranya menyuburkan tumbuhnya semangat keberagaman beragama. Berpuasa bagi umat Muslim merupakan bagian dari upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah (taqarruh ilallah). Karena itu, selama berpuasa, hendaknya memperbanyak dzikir, penyucian diri, kontemplasi (al-Kasyf), dan melakukan berbagai amalan kebajikan yang murni. Namun cinta yang semakin membara bagi Tuhan semestinya membuahkan juga rasa kasih sayang terhadap sesama manusia yang berbeda-beda itu, sehingga menumbuhkan pula rasa cinta Tanah Air Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa!

17 AGUSTUS – HARI KEMERDEKAAN RI: MAKNA SAKRAL UPACARA 17-AN

Oleh Sudomo Sunaryo

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (18 Agustus 2009)

Dulu, upacara bendera tujuh belasan di Yogyakarta selalu diadakan di Alun-alun Utara Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat. Tetapi pada 1992, perayaan ulang tahun RI saat itu bertepatan dengan pelaksanaan Sekaten sehingga alun-alun tersebut tidak bisa dipakai. Sebagai ketua panitia, saya mengupayakan tempat lain yang tidak kalah istimewa, yaitu di halaman Gedung Agung (Istana Kepresidenan) Yogyakarta.

Pemindahan tempat upacara itu merupakan pengalaman tak terlupakan selama 9 tahun saya menjadi ketua panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Provinsi DIY. Sehubungan dengan pemindahan tempat upacara waktu itu, saya menyurati pihak Sekretaris Negara. Dasar pemikiran dari pemilihan tempat baru itu adalah karena Gedung Agung merupakan Istana Kepresidenan yang pertama kali. Dulu, setelah Proklamasi 1945, Soekarno-Hatta belum sempat menempati Istana Kepresidenan di Jakarta karena suasana di sana masih rentan. Waktu itu, pasukan marinir Belanda mendarat di Tanjung Priok pada 30 Desember 1945 dan segera melancarkan aksi-aksinya untuk kembali merebut Indonesia. Dalam keadaan darurat itu, pada 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi Ibukota Republik Indonesia.

Surat yang kami kirim ke Sekneg ternyata direspon sangat positif. Sejak 1992 itulah upacara 17-an DIY diadakan di Gedung Agung. Bahkan istana itu kemudian diperbaiki. Dulu, gedung Senisono yang ada dalam kompleks Gedung Agung itu adalah bioskop yang kemudian menjadi galeri kesenian. Namun setelah upacara 17-an rutin diadakan di situ, Senisono diperbaiki dan tidak dipakai untuk kegiatan umum. Demikian juga gedung yang dulu dipakai menjadi Kantor Djapendi (Djawatan Penerangan DIY) diperbaiki dan hanya diperuntukkan sebagai bagian dari Istana Kepresidenan itu saja. Lalu, tiang bendera di halaman Gedung Agung direnovasi, tingginya menjadi 17 meter. Sampai sekarang upacara 17-an selalu berlangsung megah di Istana Kepresidenan ini.

Bagi Yogya, upacara 17-an sangat bermakna. Pada ulang tahun kemerdekaan ke-1 RI, Seokarno-Hatta bersama para pemimpin nasional tinggal di Yogya yang menjadi ibukota RI. Selama masa itu, Gedung Agung disiapkan supaya layak menjadi Istana Kepresidenan. Sri Sultan HB IX memerintahkan pihak Kraton untuk memperbaiki dan memperlengkapi perabotan-perabotannya, mulai dari karpet, lampu-lampu, meja-kursi, dan lain-lainnya. Sedemikian care-nya pihak Kraton dalam membantu karena sebelumnya HB IX telah menyatakan sanggup dan bahkan segenap rakyat Yogyakarta  sanggup untuk membela kewibawaan Pemerintahan RI. Pernyataan kesanggupan itu beliau sampaikan sehubungan dengan telgram yang dikirim Presiden Soekarno kepada HB IX yang menanyakan apakah sekiranya Yogyakarta sanggup menerima Pemerintahan RI karena situasi di Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi.

Semoga upacara bendara di Gedung Agung pada ulang tahun ke-64 RI sekarang ini mengingatkan kita kembali pada sejarah itu. Bung Karno dan para pemimpin nasional kala itu tidak bisa melupakan sejarah tersebut. Maka proklamator RI itu menyampaikan pesan, katanya, ”Yogyakarta menjadi termasyur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu!”

Upacara bendera dan lebih-lebih lagi upacara 17-an mempunyai makna sakral meskipun tidak sama dengan upacara keagamaan. Menurut Anthony D Smith (2002), nasionalisme merupakan bentuk ”agama politik” yang lengkap dengan kitab suci, liturgi, orang suci, dan ritualnya sendiri. Upacara bendera dapat diperbandingkan dengan sebuah ritual atau seremoni keagamaan yang dilakukan dengan khidmad berdasar keyakinan-keyakinan tertentu yang begitu kuat. Karena nasionalisme merupakan semacam agama maka ada bahayanya ketika berkembang menjadi sangat fundamentalistik. Namanya adalah chauvinisme – dari nama Nicholas Chauvin, prajurit Perancis yang amat setia kepada Napoleon – sebuah semangat kebangsaan yang ekstrem, rasa cinta tanah air yang berlebihan. Karena itu Pancasila menekankan keseimbangan antara nasionalisme dengan semangat kemanusiaan yang universal (internasionalisme).

Lagi menurut Smith (2002), semangat kebangsaan tumbuh dari keyakinan akan semacam ”harta sakral” (sacred properties) yaitu, pertama, keyakinan akan keterpilihan etnik. Yaitu gagasan bahwa bangsa kita adalah anugerah dan pilihan Tuhan. Kita pun meyakini itu sehingga Tuhan diposisikan sebagai Penyebab pertama (kausa prima) dalam Pancasila. Kedua, keyakinan tentang tanah yang suci. Nasionalisme adalah cinta tanah air, tanah tumpah darah kita. Ketiga, keyakinan akan ”zaman keemasan”, yaitu sejarah masa silam yang hebat yang merupakan asal usul suatu bangsa. Karena itu, nasionalisme Indonesia sering dikaitkan dengan kebanggaan akan jaman Mahapahit, Sriwijaya, Mataram, dan sejarah yang menjadi asal-usul kita sekarang. Keempat, keyakinan akan adanya para pahlawan yang dalam konteks agama disebut orang-orang suci atau nabi-nabi dan rasul-rasul. Makanya, nasionalisme sering dikaitkan dengan penghargaan dan doa (mengheningkan cipta) untuk para pahlawan.

Dengan demikian upacara bendera dan upacara 17-an merupakan ritual yang sakral. Pengibaran bendera – meskipun tidak disembah secara musyrik – menjadi simbol pengagungan terhadap bangsa. Mengheningkan cipta dilakukan untuk menghormati para pahlawan yang sangat berjasa. Pidato inspektur upacara berfungsi untuk membeberkan sejarah kebangsaan dan menanamkan keyakinan-keyakinan berkebangsaan. Pembacaan Pancasila, teks Proklamasi, dan Pembukaan UUD 1945 menjadi semacam ”pengakuan iman” yang dikumandangkan dengan penuh penghayatan. Tidak heran jika upacara bendera menjadi momen yang menggetarkan jiwa. Muda-mudi Paskibraka pun menangis haru saat bergantian mencium Sang Merah Putih.

Jika kita ingin membangkitkan semangat nasionalisme, salah satunya adalah dengan menegakkan upacara bendera dan upacara 17-an. Amerika Serikat, sesekuler dan seindividualistik apa pun mereka, nasionalismenya begitu kuat. Orang Amerika sangat fanatik dengan benderanya. Meski boleh dinyanyikan dengan aneka improvisasi, mereka sangat menghormati lagu kebangsaan mereka. Kiranya Hari Kemerdekaan ke-64 RI tidak hanya dimeriahkan dengan lomba panjat pinang, makan kerupuk, dan konser musik, namun juga dengan upacara 17-an yang khidmad.

17 AGUSTUS – HARI KEMERDEKAAN RI: DARI WR SUPRATMAN SAMPAI COKELAT

Oleh Livy Laurens

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (18 Agustus 2009)

”Merah putih teruslah kau berkibar. Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu.” (Eros)

Suasana peringatan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tak pernah lepas dari pertunjukan seni termasuk musik. Lagu kebangsaan Indonesia Raya serentak dikumandangkan di seluruh nusantara, bahkan di semua negara di Kedutaan-kedutaan Besar Indonesia di seluruh dunia. Belum lagi lagu-lagu kebangsaan dan lagu-lagu pop masa kini – seperti gubahan grup musik Cokelat di atas – menyemarakkan hari penuh makna itu.

Sejarah mencatat bagaimana seni musik menjadi sarana perjuangan politik. Adalah Wage Rudolf Supratman, seorang wartawan nasionalis yang senang bermain musik. Hatinya berkobar setelah berkenalan dengan pejuang-pejuang muda pada Kongres I Pemuda Indonesia (1926). Lalu, pada tahun itu pula ia mencipta lagu yang dulu judulnya hanya ”Indonesia”. Pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, Supratman melantunkan lagu itu lewat gesekan biolanya dengan tanda sukat 6/8 dalam tanda kunci C. Menurut catatan Soedarsono (2002), lagu yang menggetarkan hati banyak orang waktu itu kemudian ditetapkan dan diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia pada 1929 dengan diberi judul baru ”Indonesia Raya”. Pada 1944, kunci lagu itu diubah dari C ke G supaya bisa dinyanyikan dengan lebih enak.

Karena lagu itu, Supratman menjadi incaran Pemerintah Penjajah Belanda. Lagu itu pun dilarang dinyanyikan di pertemuan umum. Setelah MH Tamrin melawan dengan keras, akhirnya pemerintah kolonial membolehkannya dinyanyikan di ruangan tertutup dengan tanpa mengucapkan lirik-lirik ”merdeka-merdeka”, hanya ”mulia-mulia”. Namun sejarah mencatat bagaimana lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” akhirnya benar-benar dimuliakan saat berusia seperempat abad lebih. Pada 28 Oktober 1953, lagu ini diperingati secara besar-besaran. Sepuluh ribu pelajar menyanyikan lagu ini di lapangan Gambir dengan diiringi orkes angklung Parahiangan, orkes seruling Maluku, dan orkes Musik Kepolisian Negara.

Perjalanan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” membuktikan bagaimana seni dan musik bisa menjadi alat perjuangan yang efektif. Di masa Orde Baru kita juga melihat bagaimana para seniman berjuang melalui musik. Melalui musik pulalah rasa nasionalisme berkembang. Dan, sama seperti WR Supratman, para seniman yang berjuang lewat seni dan musik menjadi incaran ”penjajah”.

Barat atau Universal?

Menurut Soedarsono (2002), lahirnya lagu-lagu bertema nasional Indonesia didorong oleh pengaruh kesenian Barat yang semakin kuat. Pengaruh musik Barat itu bahkan mewarnai budaya dan seni tradisional Jawa. Misalnya, komposisi-komposisi gending dan lagu tari putri Bedaya dan Serimpi dari Kraton Yogyakarta terdapat instrumen-instrumen musik Barat seperti genderang, trombon, terompet, dan klarinet.

Jadi, menuju kemerdekaannya, di satu sisi bangsa Indonesia melawan kekuatan Barat (politik penjajahan Kolonial Belanda). Namun, di sisi lain, bangsa kita menerima penetrasi pengaruh (seni dan musik) Barat tersebut. Dan kita malah memakai budaya Barat itu untuk mengembangkan lagu-lagu perjuangan nasional. Barangkali inilah titik perpindahan dari ”imperialisme politik” menuju ”imperialisme kultural”. Di satu pihak kita mengusir penjajah Belanda namun di lain pihak kita menerima pengaruh kultural (seni dan musik) Barat.

Meskipun demikian, kita tidak bisa semata-mata menilainya demikian. Memang benar kalau musik dengan sistem tangga nada diatonis itu berasal dari Barat. Tetapi musik diatonis, sama dengan musik-musik etnis, pada dasarnya adalah kebudayaan universal umat manusia. Itulah sebabnya dalam menciptakan lagu kebangsaaan, Supratman menggunakan musik diatonis, bukan dengan misalnya slendro atau pelog, untuk mengembangkan kebudayaan nasional (Soedarsono, 2002). Bukan masalah Barat atau etnis, tetapi musik secara universal.

Kebudayaan Populer

Pergulatan yang mirip terjadi pula sekarang. Timbul pertanyaan apakah kalau kita ingin memajukan kebudayaan Indonesia harus mengedepankan seni dan musik etnis atau tradisional saja? Kebudayaan asli kita pastinya harus dikembangkan dan dilestarikan. Tetapi, kebudayaan masa kini yang bersifat populer (pop culture) bisa juga dipakai karena sifatnya universal.

Memang terkadang terjadi masalah dengan kebudayaan populer sebab sering hanya menekankan hal-hal yang sifatnya entertaining dengan kurang mengutamakan kedalaman nilai-nilai dan filosofi. Ketika kebudayaan populer dipakai untuk mengusung spirit nasionalisme acapkali terjadi banyak benturan. Sebab, nasionalisme seringkali diidentikkan dengan hal-hal sakral, mulia, luhur, agung, dan penuh martabat. Sementara, kebudayaan populer sebaliknya. Di AS, cinta bangsa diekspresikan bebas misalnya pernah dalam Pilpres kemarin ditampilkan wanita-wanita berpakaian bikini dengan motif bendera Amerika. Atau di Inggris, lagu kebangsaan ”God Save The Queen” dinyanyikan dengan irama musik yang sangat nge-pop.

Meskipun demikian, bila tetap menghormati martabat bangsa dan negara, kebudayaan populer termasuk musik pop jelas bisa sangat efektif dipakai untuk menanamkan semangat nasionalisme. Buktinya, pada 2006 silam grup band Cokelat sukses merilis album bertajuk ”Untukmu Indonesia” yang menampilkan lagu-lagu bertema cinta tanah air. Ternyata, masyarakat dan kawula muda pun menyukainya. Kita membutuhkan lebih banyak seniman yang bisa memanfaatkan kebudayaan populer untuk membangkitkan rasa kebangsaan.

(lihat juga www.opinilivylaurens.wordpress.com)

17 AGUSTUS – HARI KEMERDEKAAN RI: MAKNA KEMERDEKAAN RI BAGI YOGYA

Oleh Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (16 Agustus 2008)

Hari Kemerdekaan RI senantiasa diresapi dengan beragam permenungan. Semakin tua usia negeri ini dan semakin banyak masalah yang terjadi, semakin beragam makna yang dicoba untuk dirangkai. Dari puisi, lagu, kata-kata bijak, sampai beragam pemikiran akademis disusun untuk mensyukuri dan juga untuk meratapi 63 tahun kemerdekaan kita.

Makna itu sendiri merupakan hasil dari sebuah penafsiran yang terkadang bersifat relatif. Bagi orang-orang yang kini mengalami kesuksesan misalnya, Kemerdekaan RI dimaknai sebagai kebebasan untuk hidup. Namun, bagi kaum papa yang tetap menderita di tengah kemilaunya zamrud di katulistiwa ini, Indonesia masih terjajah dan belum merdeka. Bagaimana makna Kemerdekaan RI bagi (orang) Yogya?

Supaya tidak terjebak pada pemaknaan yang tidak obyektif, Kemerdekaan RI harus dipahami secara historis. Dan ketika sejarah ditelusuri, nyatalah bahwa Kemerdekaan RI memiliki arti khusus bagi (orang) Yogya. Sebenarnya, dari makna inilah tersirat pokok-pokok pemikiran tentang keistimewaan Yogya. Persoalan DIY harus dirunut akarnya dari persoalan Kemerdekaan RI tersebut.

Kemerdekaan dan Integrasi

Bagi Yogya, Kemerdekaan RI tidak bisa sekedar dimaknai sebagai kemerdekaan dari penjajahan karena pada hakikatnya Yogya merupakan dua buah kerajaan (Kasultanan dan Pakualaman) yang bisa dikatakan setengah merdeka atau semi otonom sejak sebelum RI ada. Selama Belanda dan juga Jepang menguasai Indonesia, para penjajah itu mengakui keberadaan Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan-kerajaan Jawa (poro kejawen) yang memiliki kedaulatannya sendiri.

Eksistensi Nagari Yogya itu dapat dirunut dari sejarahnya. Sebelum Belanda menancapkan kekuasaannya di Jawa, kerajaan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1646) berkuasa atas Jawa (kecuali Banten dan Batavia), Madura, dan Sukadana (Kalimantan Barat). Penjajah Belanda mengakui kedaulatan Mataram sehingga harus selalu membuat politiek kontrak berkenaan dengan kehadirannya di tanah Jawa (sampai tahun 1705 sudah ada 111 politiek kontrak). Menjelang Mataram Islam bertekuk lutut kepada Belanda pada masa pemerintahan Paku Buwono II (1727-1749), Pangeran Mangkubumi bersama para pangeran lainnya memberontak sampai akhirnya terjadi Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi dua kerajaan Mataram itu (palihan nagari). Pangeran Mangkubumi memperoleh daerah Yogya yang dibangunnya sebagai Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat dengan dirinya sebagai raja (Hamengku Buwono I). Sejak itu sampai akhir masa penjajahannya di Indonesia (1942), Belanda mengakui kedaulatan Kasultanan Yogya sehingga harus membina hubungan dengan membuat politiek kontrak. Posisi tawar Kasultanan begitu kuat, terlihat dari alotnya perundingan tentang politiek kontrak antara Sultan HB IX dan Gubernur Lucien Adam (1940).

Pada jaman pendudukan Jepang, keberadaan Kasultanan dan kepemimpinan Sultan HB IX diakui. Dalam Perintah Bala Tentara Dai Nipon, Panglima Besar (Dai Nipon Gun Sireikan) mengangkat HB IX sebagai Sultan (Ko), Kepala Pemerintahan Kasultanan (Koti) Yogya. Bahkan, Sultan HB IX berhasil menggembosi kekuasaan Patih Dalem (sumotyokan) dengan membentuk kabinet pemerintahan sendiri yang diberi nama Paniradya yang berada langsung di bawah kepemimpinan Sultan HB IX.

Dengan demikian, ketika Belanda dan Jepang pergi, Yogya siap untuk menjadi sebuah negara sendiri, lengkap dengan sistem pemerintahan (”susunan asli” – Pasal 18 UUD 1945), wilayah, dan penduduknya. Namun, karena jiwa dan visi kebangsaan yang arif, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII memilih untuk berintegrasi dengan RI. Begitu Kemerdekaan RI diproklamirkan, mereka mengirim kawat kepada Presiden Soekarno yang isinya berupa ucapan selamat dan sikap politik untuk bergabung dengan RI.

Deal dan Komitmen

Bagi Yogya, Kemerdekaan RI adalah masalah deal dan komitmen antara Yogya dengan Pemerintah RI. Sikap politik Sultan HB IX dan Paku Alam VIII yang menyatakan bergabung dengan RI dibalas dengan perlakuan istimewa berupa pemberian Piagam Kedudukan oleh Presiden Soekarno kepada kedua raja di Yogya ini. Piagam itu dibuat dan ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 dan baru sampai Yogya pada tanggal 6 September 1945.

Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menegaskan deal antara Yogya dan RI itu dalam Amanat 5 September 1945. Intinya, pertama, Negeri Yogya (dan Negeri Pakualaman) merupakan sebuah kerajaan yang menjadi daerah istimewa dari Negara RI.  Kedua, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII adalah penguasa atas Yogya yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dengan penegasan tentang status Yogya di dalam RI itu, Amanat 5 September 1945 merupakan embrio DIY (Sujamto, 1988).

Amanat itu juga menunjukkan kuatnya komitmen Yogya kepada RI. Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menegaskan bahwa mereka berdua akan memimpin Yogya dengan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Komitmen Sultan didukung penuh oleh para abdi dalem Kasultanan yang mempersembahkan sebuah mosi “PEKIK” (Pemuda Kita Kasultanan) pada tanggal 27 September 1945. Dalam mosi itu, mereka berjanji untuk, pertama, selalu berdiri di belakang Sultan. Kedua, berjanji jika ada kekuasaan asing yang hendak memerintah atau menjajah Indonesia, atas titah Sri Paduka, mereka sekalian sanggup serentak meletakkan jabatan. Ketiga, berjanji untuk memelihara dan mempertahankan Kemerdekaan RI sampai pada akhir jaman. Mosi yang berisi komitmen senada juga dibuat oleh para abdi dalem Puro Pakualaman (13 Oktober 1945).

Perjuangan dan Pengorbanan

Bagi Yogya, Kemerdekaan RI adalah masalah perjuangan dan pengorbanan. Harga sebuah komitmen itu ternyata begitu mahal. Tak lama setelah menyatakan komit pada RI, Yogya dihancurkan. Pada tanggal 25-27 November 1945, pesawat-peswaat Inggris datang memuntahkan bom-bom maut yang memporak-porandakan kota Yogya.

Selanjutnya, sampai Kedaulatan RI diakui pada tahun 1949, Yogya berjuang dan berkorban untuk mempertahankan Kemerdekaan RI. Yogya memberi diri menjadi ibukota RI sejak tanggal 4 Januari 1946. Sri Sultan HB IX sendiri siap sedia untuk berjihad demi Kemerdekaan RI. Pada waktu Jenderal Meyer masuk ke Kraton dan membujuk supaya ikut Belanda, Sri Sultan HB IX berkata: “Over mijn lijk heen!” Artinya, “Kalau itu maksud tuan, tuan hanya bisa masuk Kraton ini dengan melangkahi mayat saya terlebih dahulu!” Segenap kawulo Yogya berkorban total untuk Kemerdekaan RI. Selama Perang Kemerdekaan (19 Desember 1948 – 30 Juni 1949) itu tercatat 2.718 orang Yogya tewas, 736 luka berat, dan  539 lainnya dinyatakan hilang (Sujamto, 1988).

*) Haryadi Baskoro SSos MA MHum, pengamat, peneliti, penulis bidang kebudayaan.

*) Drs Sudomo Sunaryo, mantan Aksekwilda I DIY.

Advertisements

No Responses to “H. AGUSTUS”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: