HARI-HARI PERINGATAN
Momen-momen Penuh Makna

I. SEPTEMBER

HARI-HARI PERINGATAN

4 Sept = Hari Pelanggan Nasional

4 Sept = Hari Jilbab Internasional

5 Sept = Hari Peringatan Wolter Monginsidi

8 Sept = Hari Aksara Internasional

8 Sept = Hari Rabies Sedunia

9 Sept = Hari Olahraga Nasional

11 Sept = Hari Radio (Ulang Tahun RRI)

12 Sept = Hari Purnawirawan ABRI

15 Sept = Hari Demokrasi Internasional

15 Sept = Hari wafatnya Cornel Simanjuntak (1956)

16 Sept = Hari Ozon Internasional

16 Sept = Hari Sandang Nasional

17 Sept = Hari Perhubungan Nasional

17 Sept = Hari PMI (17 Sept 1945)

19 Sept = Hari Internasional Berbicara seperti Bajak Laut

21 Sept = Hari Perdamaian Internasional

21 Sept = Hari Alzheimer Sedunia

22 Sept = Hari Bebas Kendaraan Bermotor

23 Sept = Hari Bahari

24 Sept = Hari Tani Nasional

24 Sept = Hari Ultah Siaran Pedesaan

24 Sept = Hari Lahirnya UUPA (1960)

26 Sept = Hari Bahasa Eropa

26 Sept = Hari Biseksual

26 Sept = Hari Kontrasepsi Sedunia

28 Sept = Hari Jantung Sedunia

28 Sept = Hari Hak untuk Mendapatkan Informasi

29 Sept = Hari Sarjana

30 Sept = G 30 S PKI (Hari Berkabung Nasional)

30 Sept = Hari Penerjemah Internasional

11 SEPTEMBER 2009 – HARI RADIO (64 TAHUN RRI): SEJARAH RRI DAN KEISTIMEWAAN YOGYA

Oleh Livy Laurens

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (10 September 2009)

Sejarah Radio Republik Indonesia (RRI) tidak bisa dilepaskan dari keistimewaan Yogyakarta. Dari RRI Yogyalah api semangat kebangsaan digemakan sehingga mendapat reaksi keras dari musuh. Yogya kemudian menjadi pusat perjuangan radio karena menjadi ibukota RI.

Sejarah keistimewaan Yogya sangat  berkaitan dengan peran teknologi radio. Setelah mendengar kabar tentang Proklamasi 17 Agustus 1945 dari siaran radio, Sri Sultan HB IX, Sri Paku Alam VIII, dan KRT Honggowongso mengirim kawat kepada Presiden Soekarno untuk menyatakan bahwa Nagari Yogya (Kasultanan dan Pakualaman) bergabung dengan RI. Di kemudian hari, dari radio pulalah HB IX mendengar kabar tentang akan datangnya tim dari PBB sehingga dapat menggagas ide tentang Serangan Umum 1 Maret 1949.

Pada masa itu, radio menjadi teknologi informasi andalan. Hal itu benar-benar disadari sehingga setelah Proklamasi itu rakyat Yogya mengamankan stasiun pemancar dan alat-alat radio yang penting supaya tidak dibawa lari oleh Jepang. Pengambilalihan kekuatan radio juga dilakukan di mana-mana. Pada 18 Agustus 1945 misalnya, rakyat mengambil alih radio milik Jepang di Bandung (Bandung Radio Hosokyoku) untuk menyiarkan naskah Proklamasi RI. Akhirnya, setelah semua stasiun pemancar radio direbut, dicanangkanlah secara resmi Radio Republik Indonesia (RRI) pada 11 September 1945 di Jakarta.

Menggelorakan Nasionalisme

Sejarah mencatat bagaimana semangat kebangsaan Indonesia digelorakan dari RRI Yogya. Setelah menyatakan bergabung dengan RI, mendapatkan Piagam Kedudukan, dan menegaskan posisi Yogya sebagai daerah istimewa di dalam NKRI dengan Amanat 5 September 1945, Yogya bangkit menjadi penggerak api nasionalisme. Siaran-siaran yang dipancarkan dari RRI Yogya semakin populer. Terutama program-program acara yang bertujuan membangkitkan semangat juang di bawah asuhan Bung Tomo dan Bung Tarjo. Pihak musuh, Tentara Sekutu segera mencap RRI Yogya sebagai ekstremis yang harus dihancurkan.

RRI Yogya pun menjadi sasaran pengeboman. Pada Minggu 25 Oktober 1945 jam delapan pagi, dua pesawat pembom Sekutu terbang di atas Yogya untuk menyebar selebaran-selebaran berisi ancaman pengeboman atas gedung RRI. Seperempat jam kemudian, mereka benar-benar mengebom gedung RRI Yogya. Untungnya pemancar-pemancar selamat dan para pegawai bisa lolos. Setelah itu, RRI Yogya tetap berjuang dan dibom lagi. Malam sesudah serangan itu, para penyiar tetap mengudara untuk membakar semangat juang. Akibatnya, pada 27 Oktober 1945 pesawat-pesawat Sekutu membom lagi. Kali ini terjadi banyak kerusakan parah.

Para pegawai dan penyiar RRI Yogya terus berjuang. Alat-alat yang selamat diamankan dan disembunyikan di beberapa tempat seperti di Puro Pakualaman, di asrama CPM Gondolayu, di rumah-rumah di Terban Taman, Patangpuluhan, dan Ngadinegaran. Salah satu alat vital berkekuatan 3,5 KW berhasil selamat sehingga bisa memancarkan siaran sampai ke luar negeri.

Begitu suasana reda, para angkasawan RRI Yogya mengudara kembali. Menggelorakan terus semangat kebangsaan melalui corong radio dari stasiun radio darurat di kawasan Terban Taman. Kemudian, RRI Yogya memakai rumah-rumah nomor 6, 8, dan 10 di Secodiningratan. Rumah nomor 8 dipakai sebagai studio siaran dan ruang kontrol. Rumah nomor 6 untuk kantor. Dan rumah nomor 10 untuk mess pegawai RRI dan untuk siaran ke luar negeri.

Pusat Perjuangan Radio

Komitmen DIY pada RI dan gelora nasionalisme yang terpancar dari Yogya dengan begitu kuatnya mendorong Soekarno-Hatta memindahkan ibukota RI ke Yogya setelah Jakarta tidak lagi kondusif. Sejak 4 Januari 1946, Yogya menjadi ibukota RI. Karena itu, pusat penyiaran RRI nasional yang semula berada si Solo kemudian dipindahkan ke Yogya. Dengan sendirinya RRI Yogya mempunyai status istimewa karena melayani kepentingan Pemerintah RI yang harus diikuti oleh daerah-daerah lain di seluruh nusantara. Dalam buku ”Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diterbitkan Kementerian Penerangan (1953) dilaporkan bahwa meskipun waktu itu kekuatan pemancar-pemancar Yogya hanya kurang lebih seperempat KW untuk siaran dalam negeri dan 3,5 KW untuk siaran luar negeri, suaranya kedengaran jelas dari berbagai tempat di Indonesia dan di luar negeri.

Giatnya RRI Yogya waktu itu mendorong kreatifitas untuk berkomunikasi. Atas inisiatif Sri Paku Alam VIII, RRI Yogya, dan Jawatan Penerangan, diadakan kegiatan penyiaran berita via telepon sejak Oktober 1947. Setiap hari selama sejam (dari 17.00 – 18.00 WIB) disebarkan berita-berita dengan perantaraan telepon dari Yogya (ibukota RI) ke berbagai daerah di Indonesia. Tim teknis dari RRI Yogya melakukan modifikasi sehingga kalau telepon diangkat maka suaranya dapat didengarkan oleh tiga atau empat orang. Inilah yang kemudian dikenal sebagai ”siaran radio zonder gelombang”.

Perjuangan para angkasawan RRI Yogya diuji manakala Belanda menyerbu Yogya pada 19 Desember 1948. RRI Yogya berhasil dikuasai Belanda. Untungnya sudah ada pemancar rahasia di Playen Gunung Kidul. Sayangnya Belanda berhasil merangsek dan merusak alat-alat di Playen itu sehingga para petugas pun menyelamatkan diri dan terus bergerilya. Namun, RRI tidak pernah menemui ajalnya. Pada 30 Mei 1949, sebulan sebelum ”Yogya Kembali”, atas perintah Kementerian Penerangan dibentuk panitia radio yang kemudian bertugas menerima penyerahan kantor radio dari Belanda. Demikianlah sejarah RRI dalam perjuangan Indonesia di DIY. Sekali di udara tetap di udara!

*) Livy Laurens, SS, MA, praktisi seni, mahasiswa pascasarjana program studi seni pertunjukan UGM Yogyakarta (lihat juga www.opinilivylaurens.wordpress.com)

17 SEPTEMBER 2007 -62 TAHUN PALANG MERAH INDONESIA: MENEMBUS BATAS, MENOLONG SESAMA

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (17 Sept 2007)

Hari ini, 62 tahun silam, Palang Merah Indonesia (PMI) resmi didirikan. Pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno memberi perintah kepada Menteri Kesehatan (Dr. Boentaran Martoatmodjo) untuk mendirikan PMI. Dalam usaha pendirian itu, dibentuklah tim 5 orang yang bekerja di bawah pimpinan Dr. Bahder Djohan dan Dr. Raden Mochtar. Akhirnya, berhasil dibentuk Pengurus Besar Pleno PMI pada tanggal 17 September 1945 dengan Drs. Muhammad Hatta sebagai ketua dan Dr. Boentaran Martoatmodjo sebagai Ketua Pengurus Besar Harian.

Dari sejarah pendiriannya, pembentukan PMI tidak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. PMI  banyak menangani para pejuang RI yang mengalami rupa-rupa penderitaan karena pertempuran melawan penjajah yang hendak menguasai kembali wilayah Nusantara. Waktu itu, para anggota PMI bergabung dengan Laskar Rakyat dalam menjalankan tugasnya di garis depan.

Pembentukan PMI sungguh tepat waktu. Pada mulanya, PMI bergerak di bidang usaha damai untuk memulangkan para pekerja paksa (romusha) ke kampung halaman mereka masing-masing. Kemudian, peran PMI menjadi sangat strategis manakala pecah perang kemerdekaan sejak tanggal 29 September 1945. Waktu itu, tentara Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu. PMI banyak membantu Jawatan Kesehatan RI untuk menangani para korban perang tersebut.

Patriotisme yang Berperikemanusiaan

PMI dan para pejuang RI sama-sama berjiwa patriot. Keduanya sama-sama mempunyai visi untuk berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Bedanya, para pejuang bergerak dengan senjata untuk melawan musuh yang hendak menjajah kembali. Sedangkan PMI, berjuang tanpa melakukan perlawanan fisik. Kalau para laskar memanggul bedil dan membawa bambu runcing, para relawan PMI berjuang dengan obat-obatan di tangan kirinya dan pisau operasi di tangan kanannya.

Dalam masa perang kemerdekaan, PMI menangani dan menanggulangi aspek-aspek kemanusiaan para korban perang. Para laskar hanya memikirkan bagaimana bisa menghabisi lawan dengan cara apa pun. Demi kemerdekaan, melukai dan bahkan membunuh musuh adalah tindakan jihad. Dalam berjuang, mereka juga tidak memperdulikan diri sendiri, betapa pun besar penderitaan fisik yang dialaminya. Sedangkan PMI, sangat mempedulikan hal itu, meskipun bukan berarti menjadi cengeng karena penderitaan.

Ketika semangat patriotisme dan semangat perikemanusiaan bertemu, nurani para relawan PMI terkadang mengalami dilema. Di satu sisi, karena semangat patriotisme, mereka pasti hanya akan menolong para pejuang bangsa sendiri. Di sisi lain, seorang pekerja sosial sejati yang benar-benar berperikemanusiaan, pasti akan tesentuh hatinya saat melihat penderitaan semua manusia. Logikanya, siapa pun yang menderita – entah kawan atau lawan, bangsa sendiri atau penjajah – harus ditolong. Namun, dalam perang, pasti ada keberpihakan yang tidak terelakkan.

Dalam konteks perang kemerdekaan, sangat wajar jika PMI tidak bertindak netral. Waktu itu, tidak mungkin PMI merawat korban-korban dari kedua belah pihak yang berperang satu sama lain (Indonesia dan penjajah). Meskipun demikian, kita tidak perlu meragukan semangat perikemanusiaan universal mereka.

Perikemanusiaan Tanpa Batasan

Netralitas dalam menjalankan misi kemanusiaan merupakan komitmen PMI. Sebagai sebuah organisasi bebas, PMI berpedoman pada dasar-dasar Palang Merah Internasional (International Red Cross) dan juga Konvensi Jenewa (Geneva Convention atau The Treaty of Geneva). PMI didirikan dengan berdasarkan asas perikemanusiaan dengan tidak membedakan bangsa, golongan, agama, dan paham politik. Pelayanan kemanusiaan ini menebus segala batas dan sekat-sekat sosio kultural.

Dengan demikian, PMI tidak dibentuk untuk melayani segolongan atau sekelompok manusia saja. PMI dibentuk untuk menjalankan misi kemanusiaan bagi seluruh umat manusia. PMI memandang semua manusia sebagai sesama saudara yang harus saling mengasihi.

Visi awal pembentukan Palang Merah (Red Cross) adalah menolong sesama manusia tanpa diskriminasi. Penganjurnya, Jean Henry Dunant (1828-1910) tersentuh hatinya manakala melihat sendiri kengerian yang terjadi dalam pertempuran Solferino (1859). Untuk membantu para korban perang itu, Dunant mengorganisir masyarakat sipil untuk menjadi sukarelawan yang bertugas memberi pertolongan medis. Setelah perang usai, Dunant menulis buku ”Un Souvenir de Solferino” yang mendiskripsikan bagaimana penderitaan akibat perang itu. Dalam buku tersebut, Dunant mengusulkan pembentukan sebuah organisasi sukarelawan permanen antar negara yang bertugas untuk menolong para korban perang tanpa membedakan latar belakang kebangsaan mana pun. Dalam buku berikutnya (1863), Dunant menambahkan bahwa tugas organisasi itu juga untuk menolong para korban wabah penyakit dan bencana alam tanpa diskriminasi.

Spirit menolong sesama tanpa diskriminasi yang dilontarkan Dunant disambut secara internasional. Pada tahun 1863, diadakan sebuah konferensi di Jenewa yang dihadiri 36 wakil dari 16 negara. Pada tahun 1864, ditandatanganilah Konvensi Jenewa (Geneva Convention) yang menekankan beberapa prinsip. Pertama, korban perang (penderita luka akibat perang) harus dihargai. Kedua, rumah sakit militer harus bersifat netral. Ketiga, personel para medis dan perlengkapan pelayanannya harus dilindungi. Keempat, sebagai simbol proteksi digunakan lambang palang merah (red cross).

Komitmen kemanusiaan Palang Merah Internasional teruji selama masa Perang Dunia II. Saat itu, the International Red Cross Committee mengirim dan mendistribusikan 431.862 ton parsel, obat-obatan, dan pakaian untuk para korban perang. Selama masa perang itu, komite membentuk 320 delegasi yang bertugas menolong 4.450 korban. Karena reputasi tersebut, mereka mendapat hadiah Nobel (Nobel Peace Prize) sebanyak dua kali, pada tahun 1945 dan 1963.

Menembus batas untuk menolong sesama adalah visi yang mulia. Dalam perang atau setidaknya situasi konflik, sekat-sekat kultural seringkali menjadi penghalang kasih antar sesama manusia. Perbedaan suku, ras, agama, bangsa, dan paham politik acapkali menumpulkan nurani kemanusiaan. Dalam idealisme ini, PMI bukan hanya berfungsi sebagai organisasi para sukarelawan medis. PMI adalah penanam dan penjaga semangat kemanusiaan yang adil dan beradab di tengah kehidupan yang serba diskriminatif ini.

Bencana alam yang datang silih berganti yang memakan banyak korban adalah tantangan bagi PMI saat ini. Sejak awal, ketika Henry Dunant menggulirkan gagasannya, Red Cross memang didedikasikan juga untuk para korban bencana alam. Dunant sendiri adalah seorang dermawan yang bersama F. Passy menerima hadiah Nobel pada tahun 1901. Dalam usianya ke 62 ini, kiranya PMI tetap konsisten dengan visi kemanusiaannya untuk menolong sesama manusia tanpa memandang perbedaan apa pun.

28 SEPTEMBER – HARI HAK MEMPEROLEH INFORMASI: RENUNGAN DI TENGAH KONTROVERSI RUU RN

Oleh Haryadi Baskoro

Artikel Opini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat (28 Sept 2009)

Perjalanan berliku untuk merumuskan Undang-undang Rahasia Negara (UURN) ternyata harus melewati suatu hari yang khusus memperingati hak manusia (masyarakat) untuk memperoleh informasi (28 September). Momen ini semestinya menambah bahan perenungan sebelum undang-undang kontroversial itu benar-benar akan ditetapkan.

Menurut catatan Zulkifli (2009), pada 28 September 2002 silam terbentuklah jaringan advokasi kebebasan informasi sedunia bernama Freedom of Information Advocates (FOIA Network). Dalam momen pembentukan jaringan internasional yang dilakukan di Sofia, Bulgaria itu diusulkan pula tanggal 28 September sebagai International Right to Know Day atau Hari Hak Memperoleh Informasi. Peringatan itu menjadi simbol global gerakan untuk mempromosikan hak untuk mendapatkan informasi.

Latar belakang promosi Hari Hak Memperoleh Informasi itu adalah keprihatinan dunia akan kesewenang-wenangan pemerintah-pemerintah yang ada. Tidak sedikit rezim otoritarian bobrok yang melindungi diri dan melanggengkan kekuasaannya dengan cara menutup informasi bagi rakyatnya. Atas nama rahasia negara mereka melarang, menghukum, dan bahkan menindas rakyat yang mencoba-coba membongkar informasi. Dari sinilah masyarakat dunia menuntut supaya para penguasa bersikap transparan. Harapan itu sejalan dengan visi demokrasi di mana rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kebebasan memperoleh informasi itu pulalah yang merupakan perjuangan Reformasi Indonesia sejak 1998 silam. Sebab, selama puluhan tahun kebebasan semacam itu tidak bisa dinikmati. Di satu sisi, rezim Orba memang membangun masyarakat untuk melek informasi. Menurut catatan Ricklefs (2008), pada 1984, 97% dari anak berusia 7-12 tahun sedang sekolah, padahal pada 1973 hanya 57%. Tingkat buta huruf berkurang drastis pada 1980. Kaum pria di atas usia 10 tahun yang melek huruf bertumbuh dari 80,4% menjadi 89,6% pada 1990. Sedangkan kaum wanita di atas usia 10 tahun yang melek huruf  berkembang dari 63,6% menjadi 78,7% pada 1990. Tetapi di sisi lain, masyarakat yang sudah bisa membaca itu dilarang ’membaca’. Pada 1978 diadakan ”normalisasi kampus” yang membatasi gerak mahasiswa. Hal itu sama dengan tindakan membutakan mahasiswa dan para akademisi. Pada 1994, Pemerintah menutup (membreidel) majalah Editor, Detik, dan Tempo. Meskipun Gunawan Muhammad waktu itu berjuang via pengadilan, usahanya tak juga menemui keberhasilan.

Namun, rezim Orba juga runtuh karena kekuatan informasi. Masyarakat Indonesia yang kian maju menurut ukuran akademis di satu sisi, dan perkembangan teknologi informasi yang makin pesat di sisi lain, menciptakan era keterbukaan baru. Sejak teknologi parabola dan kemudian internet berkembang pesat, masyarakat kita menjadi tahu banyak hal. Berbekal banyak informasi tentang kebobrokan rezim Orba maka segenap rakyat menyatukan langkah untuk melengserkan penguasa saat itu dan memulai babakan anyar yang disebut Reformasi.

Sampai sekarang, trauma masyarakat Indonesia tentang masalah kebebasan informasi ternyata masih belum hilang sama sekali. Maklum, keterjajahan informasi itu sudah diderita selama puluhan tahun. Karena itu sejak 1998 terjadi euforia kebebasan informasi. Dan, ketika sekarang dilontarkan gagasan tentang UU Rahasia Negara, seolah itu mengorek luka lama dan membangkitkan trauma masa lalu tersebut. Gagasan itu dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai semacam usaha menghidupkan kembali kekuasaan otoriter gaya Orba.

Sebagian yang lain mengkhawatirkan kalau UURN nanti akan mempersulit pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Papang Hidayat, aktivis HAM dari Kontras, sebagaimana dilansir Detik News misalnya, mengatakan bahwa UU ini akan cenderung menutup beberapa informasi tentang TNI, Polri, dan Intelijen yang selama ini dikenal sebagai pihak yang kerap terjerat kasus pelanggaran HAM. Dalam penyelidikan atas kasus-kasus seperti itu memang diperlukan penggalian banyak informasi yang nantinya bisa saja dilarang karena diklaim sebagai rahasia negara.

Ada pula, misalnya Heni Purwono, yang mengkhawatirkan kalau UURN nanti akan menjadi lonceng kematian bagi para sejarawan. Sebagai contoh, sampai sekarang arsip nasional tentang peristiwa G 30 S PKI pun belum dibuka. Juga masalah Supersemar 1966, masih belum jelas. Seandainya dengan alasan rahasia negara sehingga tidak boleh dibongkar-bongkar maka tamatlah kegiatan riset sejarah di negeri ini. Akhirnya para penguasalah yang akan merekonstruksi sejarah untuk kepentingan politik mereka.

Berbagai kalangan, dari para ilmuan, para jurnalis profesional, sampai para blogger amatiran telah melontarkan berbagai keberatan atas rencana penetapan UURN tersebut. Apalagi selama ini sudah ada dalam KUHP, misalnya Pasal 113a ayat (1) yang mengatur sanksi untuk tindak pidana pembocoran rahasia negara. Jika masih ditambah lagi dengan UU khusus, dirasa sebagai tindakan berlebihan yang bernuansa politis.

Pro kontra RUU RN itu sebenarnya menunjukkan proses pembelajaran tentang Reformasi. Selama ini, kita cenderung berpikir bahwa reformasi adalah membuang semua yang berbau masa lalu. Kita tidak pernah berpikir konprehensif dengan menggali unsur-unsur positif dari masa lalu dan menggabungkannya dengan gagasan-gagasan baru masa kini. Kita mengidentikkan soal rahasia negara dengan Orba, sehingga kita menjadi phobia terhadapnya. Padahal, negara akan lemah jika bertoleransi dengan misalnya para pengkhianat yang membocorkan rahasia negara.

Jadi, UURN semestinya dirumuskan dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan tidak memberi celah sedikit pun bagi penguasa untuk memanfaatkan atau menyalanggunakan untuk kepentingan tertentu. Seperti kata Juwono Sudarsono, UURN harus mengacu pada UU Kebebasan Informasi Publik. UURN, seperti diperingatkan oleh Andi Wijayanto dari UI, harus tetap menjamin hak publik atas distribusi informasi, konstitusional, dan demokratis. UURN juga harus menjamin mekanisme dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan rahasia negara itu.

Advertisements

No Responses to “I. SEPTEMBER”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: